DKP3A Kaltim Optimalkan Layanan Online Adminduk

Samarinda — Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim menggelar Rapat Koordinasi Forum Penyelenggara Administrasi Kependudukan Tahun 2020 dengan mengangkat tema “Optimalisasi Layanan Online sebagai Wujud Komitmen Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Provinsi dan Kabupaten/Kota se Kalimantan Timur di masa Pandemi Covid-19”, di Hotel Ibis Samarinda, Jumat (25/9/2020).

PJ Sekda Provinsi Kaltim HM Sa’bani melalui Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah (DPKD) H Elto mengatakan, saat pandemi Covid-19 di Indonesia, terobosan pelayanan administrasi kependudukan secara daring semakin optimal diterapkan di semua kabupaten/kota untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat. Dinas Dukcapil telah mencanangkan digitalisasi sebelum pandemi merebak dengan Dukcapil Go Digital. Kondisi pandemi ini adalah momentum untuk mendorong dan memaksimalkan digitalisasi layanan Dukcapil. Terbukti saat ini Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota se Kaltim bisa menyelenggarakan layanan secara daring/online.

“Dukcapil Go Digital merupakan transformasi awal dibidang administrasi kependudukan yaitu dengan diterbitkannya kartu keluarga, akta pencatatan sipil dan dokumen kependudukan lainnya yang semula ditandatangani dan distempel basah oleh Kepala Dinas, sekarang telah ditandatangani secara elektronik (TTE), sehingga dapat dilakukan kapan pun dan dimana pun. Untuk itu teruslah berinovasi dan mencari hal baru yang dapat diterapkan pada layanan administrasi kependudukan,” ujarnya.

Terkait dengan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Secara Serentak Tahun 2020, Elto menekankan, perlu dioptimalkan pelayanan perekaman KTP-el khususnya untuk pemilih pemula yang berusia 17 tahun. Hal ini untuk memenuhi hak konstitusional masyarakat memilih kepala daerahnya dengan melakukan protokol kesehatan dan penanganan khusus.

Sebagai informasi, progress yang telah dicapai Dukcapil diantaranya, penggunaan kertas putih biasa (hvs 80 gram) menggantikan kertas security printing untuk mencetak dokumen kependudukan, berdirinya Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM) dalam rangka mendekatkan kantor dukcapil ke tempat-tempat yang mudah dijangkau masyarakat dan dokumen kependudukan yang telah selesai dicetak melalui layanan online diumumkan kepada masyarakat melalui pengumuman yang ditempelkan di kantor dukcapil, kecamatan dan desa/kelurahan maupun media sosial atau bekerjasama dengan jasa pengantaran sampai kerumah.

“Pelayanan publik harus dimaknai sebagai sebuah proses kreatif yang bisa membahagiakan masyarakat. Saat melakukan pelayanan kita harus ingat tujuan pemerintahan yang paling tinggi adalah membahagiakan rakyatnya,” imbuhnya.

Selain itu, Pemprov Kaltim terus berkomitmen untuk menjamin kelancaran dan peningkatan kualitas pelayanan penyelenggaraan adminduk di daerah melalui bantuan peralatan keliling perekaman dan pencetakan KTP-el ke seluruh Kabupaten/Kota se Kaltim dengan total nilai anggaran sebesar 1.667.568.980 pada tahun 2019.

Kemudian, bantuan Mobil Pelayanan Adminduk untuk seluruh Kabupaten/Kota se Kaltim pada tahun 2020 ini. Namun terkait pandemi Covid-19, terjadi rasionalisasi anggaran sebesar 50% sehingga pengadaan mobil yang semula 10 unit menjadi 5 unit dan diupayakan penganggaran 5 unit mobil di anggaran Tahun 2021. (dkp3akaltim/rdg)

Gubernur Pastikan Pelayanan Tetap Jalan

Samarinda — Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 yang juga Gubernur Kaltim, H Isran Noor memastikan meski kondisi pandemi Covid-19 masih terus berlangsung, pemerintah tidak akan menghentikan pelayanan kepada masyarakat.

“Tidak ada yang terhenti. Tetapi kita harus mengikuti protokol kesehatan secara ketat dan disiplin,” tegas Isran Noor saat serah terima kendaraan pelayanan Adminduk bantuan Pemprov Kaltim untuk lima kabupaten, di teras Kantor Gubernur, Kamis (24/9/2020).

Mengapa? Karena sudah semestinya lanjut Gubernur, pelayanan kepada masyarakat harus tetap diberikan, tetapi di sisi lain, musibah ini bisa kita tahan.

“Jangan sampai Covid-19 terus berkembang, akibat kegiatan kita tidak mengikuti protokol kesehatan secara benar, tepat dan disiplin,” pesan Isran.

Gubernur juga mengingatkan kepada para kepala daerah agar benar-benar disiplin melakukan sebuah kebijakan yang ketat dalam rangka menurunkan dan menghambat penularan Covid-19 di masing-masing daerah.

“Hal ini penting agar masyarakat dan aparatur pemerintah terselamatkan dari masalah Covid-19 ini,” tegas Gubernur.
Sebagai informasi pada Rabu (23/9/2020) terdapat penambahan kasus positif Covid-19 sebanyak 196 kasus, pasien sembuh sebanyak 222 kasus dan meninggal dunia 4 kasus.

Dengan perubahan itu, total pasien positif sejak Maret lalu sudah mencapai 7.264 kasus, pasien sembuh 4.902 kasus dan total meninggal dunia 281 kasus. (humasprovkaltim)

Bantuan Mobil Pelayanan Keliling Adminduk

Samarinda — Gubernur Kaltim H Isran Noor menyerahkan Mobil Pelayanan Keliling Adminduk untuk lima kabupaten. Yakni, Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Kutai Barat, Penajam Paser Utara (PPU) dan Paser.

Dengan diserahkannya Mobil Pelayanan Administrasi Kependudukan diharapkan agar dapat dipergunakan secara optimal untuk melakukan pelayanan jemput bola khususnya ke daerah-daerah terpencil yang jauh dari pusat pemerintahan sehingga masyarakat merasakan kehadiran pemerintah untuk menjamin hak-hak sipil warga negara tanpa diskriminasi.

“Selamat kepada lima daerah yang menerima bantuan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Gunakan fasilitas yang sangat baik ini untuk pelayanan administrasi kependudukan di masing-masing kabupaten,” kata Gubernur Isran Noor di teras Kantor Gubernur Kaltim, Kamis (24/9/2020).

Kepala Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim Halda Arsyad di tempat yang sama menyampaikan rencana ini sudah disiapkan sejak tahun lalu.

Dasar pertimbangannya adalah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat di seluruh wilayah Kalimantan Timur. Termasuk menjangkau kawasan-kawasan yang masih terkendala untuk perekaman karena alasan geografis.

Halda juga menjelaskan, mobil pelayanan adminduk ini dilengkapi fasilitas perekaman, pencetakan e-KTP dan dilengkapi juga dengan media untuk sosialisasi kependudukan kepada masyarakat.

Hal ini juga dalam rangka menjamin hak seluruh masyarakat untuk memperoleh dokumen kependudukan yang diperlukan secara mudah, cepat dan tanpa dipungut biaya (gratis).

“Ini sangat penting sehingga Disdukcapil di daerah bisa lebih mudah melayani masyarakat. Sebab ini menyangkut hak sipil masyarakat yang harus dipenuhi,” terang Halda.

Apalagi, tahun ini adalah tahun pilkada. Mereka yang akan menggunakan hak suara tentu harus memiliki NIK (Nomor Induk Kependudukan). Maka secara langsung, bantuan ini diharapkan juga bisa membantu masyarakat demi kelancaran pilkada.

Acara serah terima bantuan mobil pelayanan Adminduk dihadiri Bupati PPU H Abdul Gafur Mas’ud, Wakil Bupati Paser H Kaharuddin, Wakil Bupati Kutai Kartanegara H Chairil Anwar dan pejabat terkait dari Kutai Timur dan Kutai Barat. (dkp3akaltim/rdg)

Dukcapil Kaltim Menyapa Masyarakat

Samarinda — Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim melakukan Dukcapil Kaltim Menyapa Masyarakat diikuti 10 kabupaten/kota se Kaltim, berlangsung secara virtual di Hotel Ibis Samarinda, Selasa (15/9/2020).

Kepala Dinas KP3A Kaltim Halda Arsyad mengatakan, Program Dukcapil Menyapa Masyarakat (DMM) merupakan program baru yang dilakukan oleh Dirjen Dukcapil Kemendagri. Dukcapil Menyapa Masyarakat didesain khusus untuk memberikan ruang kepada masyarakat, untuk menyapaikan pendapat, usulan, arahan, masukan, harapan dan kritik dari berbagai masalah yang dihadapi terhadap kualitas pelayanan Dukcapil yang selama ini telah dilakukan

“Pada kesempatan ini kita ingin berdiskusi, berbagi, berdialog, berinteraksi mendapatkan saran/masukan dari masyarakat, sharing terhadap kualitas pelayanan yang selama ini telah kita berikan,” ujar Halda.

Halda meyadari bahwa layanan Dukcapil masih jauh dari sempurna, tetapi terus berusaha untuk berbenah menjadi lebih baik sehingga dapat memberikan pelayanan yang membahagiakan masyarakat.

“Karena kami paham betul masyarakat sangat mengharapkan pelayanan yang prima, pelayanan yang cepat, tanpa biaya, tidak antri panjang, dan tidak ada pungli,” imbuh Halda.

Ia melanjutkan, seluruh Kabupaten/Kota se Kalimantan Timur per tanggal 6 Juni 2020 sampai sekarang sudah tidak menerbitkan Surat Keterangan (Suket) lagi tetapi langsung mengganti dan mencetak KTP-el masyarakat karena blangko KTP-el selalu tersedia.

“Dukcapil Menyapa Masyarakat juga menjadi sarana untuk mensosialisasikan kepada masyarakat terkait Dukcapil Online dengan layanan yang mudah dan aman,” terang Halda.

Keuntungannya, lanjut Halda, mudah dan cepat, penghematan anggaran, meminimalisir calo dan pungli, penandatanganan dokumen mengggunakan tanda tangan elektronik dalam bentuk QR Code serta semua layanan dokumen kependudukan bisa dikirimkan langsung ke warga dalam bentuk file PDF melalui smartphone atau email.

“Selain itu, layanan online melalui WhatsApp dan Website untuk urusan dokumen kependudukan atau pencatatan sipil, tersedia aplikasi mobile dan Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM). Berdasarkan Permendagri 109/2019 kertas putih menggantikan kertas security dan memiliki kekuatan hukum. Sehingga seluruh dokumen kependudukan menggunakan kertas putih ukuran A4, 80 gram kecuali KTP-el dan KIA,” katanya.

Sebagai informasi, kinerja yang telah dilakukan oleh Disdukcapil kabupaten/kota se Kaltim antara lain, capaian perekaman KTP-el per 31 Agustus 2020 sebesar 103,63%, akta kelahiran anak sebesar 100,08%, jumlah akta kematian sebanyak 254.103 dan Kartu Identitas Anak (KIA) sebesar 23,56%. (dkp3akaltim/rdg)

Kemendagri Instruksikan Dukcapil Rutin Gelar Program Dukcapil Menyapa Masyarakat

Jakarta — Dukcapil ingin selalu berada dekat di hati masyarakat. Sebab Dukcapil melayani keperluan administrasi kependudukan sejak penduduk lahir hingga meninggal dunia.

Tak kurang 23 dokumen kependudukan mulai dari akta kelahiran, Kartu Identitas Anak (KIA), KTP-el, kartu keluarga, surat pindah domisili, akta nikah, akta cerai, hingga akta kematian dilayani oleh Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri melalui Dinas Dukcapil di seluruh Indonesia.

Itu sebabnya, untuk mencapai kedekatan dengan masyarakat, Dirjen Dukcapil Zudan Arif Fakrulloh meminta semua jajarannya di daerah agar intens menyapa masyarakat, meskipun dilakukan secara virtual mengingat situasi pandemi Covid-19 yang belum usai.

Kegiatan Dukcapil Menyapa Masyarakat (DMM) secara virtual melalui aplikasi Zoom ini bertujuan untuk menjaring aspirasi, harapan, keluhan dan masalah yang ada di masyarakat sehingga pelayanan administrasi kependudukan bisa dituntaskan.

“Untuk tingkat provinsi program Dukcapil Menyapa Masyarakat diadakan di lingkup Dinas Dukcapil provinsi. Untuk level kabupaten/kota diadakan di lingkup Dinas Dukcapil wilayah masing-masing,” kata Dirjen Zudan dalam Program DMM Seri 2 di Jakarta, baru-baru ini.

Ditjen Dukcapil sendiri sudah dua kali menggelar forum virtual meeting ini. Program DMM Seri 2 diikuti tidak kurang 650 partisipan dengan pertanyaan masyarakat sebanyak 91 lewat aplikasi Zoom. Sedangkan melalui live streaming Youtube diikuti 144 viewers.

Sebelumnya, DMM edisi Perdana digelar pada Senin (18/7/2020) untuk memperingati HUT Kemerdekaan RI ke-75 juga diikuti antusiasme masyarakat.

Zudan menginstruksikan Dinas Dukcapil Provinsi hingga Kabupaten/Kota menggelar acara DMM sekurang-kurangnya dua pekan sekali.

Jaga Kondusifitas

Samarinda — Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak Desember mendatang ada sembilan daerah di Kaltim akan ikut dalam perhelatan akbar pesta demokrasi.

Gubernur Kaltim H Isran Noor meminta masyarakat tetap menjaga kondusifitas daerah. Hal ini penting diperhatikan agar pesta demokrasi lima tahunan itu berjaan sukses, aman dan lancar.

“Menyongsong Pilkada di Desember nanti, menjaga kondusifitas adalah hal penting. Guna mencapai hal itu, masyarakat harus berperan aktif menciptakannya,” kata Isran Noor.

Isran Noor menjelaskan meski memiliki pandangan politik berbeda namun lebih mengutamakan persatuan dan kesatuan agar tercipta kedamaian dan terhindar konflik serta perpecahan di tengah masyarakat.

“Meski nantinya berbeda pilihan, mari kita utamakan kondusifitas daerah dengan menjaga persatuan dan kesatuan,” tandasnya.

Selain itu, menyongsong Pilkada, lanjut Isran Noor, paling penting untuk diperhatikan adalah keterbukaan informasi agar masyarakat paham dan mengetahui secara baik pesta demokrasi ini, sekaligus terhindar dari hasutan berita hoax.

“Ditengah keterbukaan informasi yang begitu pesat saat ini, media sosial sasaran empuk informasi Hoax yang memprovokasi. Masyarakat jangan mudah terpancing isu-isu yang memecah belah dan mengganggu stabilitias daerah,” pesannya.

Kabupaten dan kota di Kaltim yang akan mengikuti Pilkada serentak Desember mendatang, yaitu Samarinda, Bontang, Balikpapan, Kutai Kartanegara, Kutai Barat Kutai Timur, Paser, Berau dan Mahakam Ulu.

Pengarsipan Harus Ditunjang Dengan Sistem Penyimpanan Yang Baik dan Benar

Samarinda — Berdasarkan hasil monitoring yang dilakukan Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim di kabupaten/kota se Kaltim, bahwa pengelolaan arsip administrasi kependudukan secara umum masih kurang baik. Contohnya belum memiliki ruang arsip tersendiri yang memenuhi standar sehingga arsip-arsip seperti buku register masih terlihat berserakan dibeberapa tempat. Disamping mengganggu pemandangan juga bisa mengganggu kesehatan pegawai, petugas akan kesulitan mencari arsip dokumen kependudukan apabila dibutuhkan dalam waktu yang cepat.

Kepala Dinas KP3A Kaltim Halda Arsyad mengatakan, data dan informasi dari registrasi kejadian penting merupakan salah satu sumber informasi yang diandalkan, sehingga harus dikelola dengan tepat, karena pada hakekatnya merupakan aset berharga, dapat dipakai sebagai bahan perumusan kebijakan.

“Oleh karenanya membutuhkan suatu sistem pengarsipan yang ditunjang sarana dan prasarana penyimpanan yang baik dan benar,” ujar Halda pada Bimbingan Teknis Pendokumentasian dan Penatausahaan Dokumen Administrasi Kependudukan Provinsi Dan Kabupaten/Kota se Kalimantan Timur yang berlangsung secara virtual, Kamis (6/8/2020).

Halda melanjutkan Bimtek ini sangat penting dan strategis mengingat permasalahan pengelolaan arsip yang sering ditemui adalah sulitnya menemukan kembali dokumen lama yang telah diterbitkan sehingga hal ini akan menimbulkan permasalahan dan dapat berdampak hukum apabila menyangkut status keperdataan seseorang.

Hal yang tak kalah penting dalam pendokumentasian dan penatausahaan dokumen administrasi kependudukan adalah tatacara pemusnahan dokumen kependudukan invalid seperti KTP-el, KK, KIA dan Akta Pencatatan Sipil karena gagal encode,  rusak, gagal cetak dan perubahan elemen data.

Ia mengimbau Kepala Dinas Dukcapil agar bisa melakukan pemusnahan dokumen kependudukan invalid tersebut dengan cara dibakar setiap hari, tidak perlu menunggu banyak dengan dilengkapi berita acara pemusnahan.

“Sebagaimana tertuang dalam Permendagri 104 tahun 2019 untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Apalagi tahun 2020 adalah tahun-tahun politik, pelaksanan pilkada serentak yang bisa saja dokumen invalid tersebut disalahgunakan oleh oknum tertentu yang tidak bertanggung jawab untuk merusak citra dan nama baik Dinas Dukcapil,” imbuh Halda.

Halda menuturkan, bimtek ini sebagai upaya mewujudkan Good Governance, Clean Governance dan pelayanan publik yang lebih baik serta sebagai upaya meningkatkan keterampilan dan pemahaman aparatur penyelenggara di bidang kearsipan di Provinsi dan Kabupaten/Kota

Tampak hadir menjadi narasumber Direktur Pendaftaran Pendudukan Ditjen Dukcapil Kemendagri David Yama dan Kadis Dukcapil Kota Balikpapan Hasbulllah Helmi. (dkp3akaltim/rdg)

 

DKP3A Kaltim Tingkatkan Kepemilikan Cakupan Akta Kematian

Samarinda — Tetap patuhi protokol kesehatan, Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim melaksanakan Bimtek Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kematian Provinsi dan Kabupaten/Kota Se Kaltim, secara virtual atau melalui Zoom Meeting, Selasa (28/7/2020).

Kepala Dinas KP3A Kaltim Halda Arsyad mengatakan, peristiwa kematian sebagai salah satu peristiwa penting yang dialami seseorang, wajib dilaporkan kepada instansi pelaksana, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh hari) sejak tanggal kematian. Namun berdasarkan laporan terakhir dari Kabupaten/Kota per tanggal 28 Juni 2020 bahwa Akta Kematian yang diterbitkan baru berjumlah 248.482 lembar. Hal ini menunjukkan kesadaran warga masyarakat untuk mengurus akta kematian bagi anggota keluarganya yang meninggal dunia, relatif masih rendah sehingga jumlah pemohon akta kematian setiap bulannya belum meliputi seluruh peristiwa kematian yang terjadi di Kaltim. Ini tentu saja berdampak pada tidak maksimalnya tingkat akurasi data penduduk, yaitu jumlah penduduk di dalam database tidak sesuai dengan kondisi di lapangan.

“Mengapa orang meninggal perlu diurus akta kematiannya? Akta kematian merupakan bukti sah mengenai status kematian seseorang yang diperlukan sebagai dasar pembagian hak waris, penetapan status janda atau duda pasangan yang ditinggalkan, pengurusan asuransi, pensiun, perbankan. Pada saat ini penduduk yang melaporkan peristiwa kematian masih sangat rendah sehingga perlu upaya yang lebih sistematis dan terfokus agar data kependudukan bisa ditingkatkan akurasinya,” ujarnya.

Halda berharap agar pentingnya kepemilikan akta kematian ini secara terus menerus disosialisasikan kepada masyarakat dan dilakukan terobosan agar kepemilikan akta kematian di daerah bisa meningkat sehingga keakuratan dan kualitas database kependudukan menjadi lebih baik.

“Dengan tertib dan meningkatknya kepemilikan akta kematian berdampak sangat besar dan luas untuk kepentingan perencanaan pembangunan melalui keakurasian data dan pembangunan demokrasi khususnya dalam rangka menetapkan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4), sehingga tidak ditemukan lagi penduduk yang sudah meninggal tetapi namanya masih ada dalam data pemilih,” imbuh Halda.

Sebagai informasi, Pemprov Kaltim tahun ini memberikan bantuan Mobil Pelayanan keliling. Semula untuk semua kabupaten/kota tetapi terkait dengan pandemi Covid-19, anggaran mengalami rasionalisasi sebesar 50% sehingga yang semula mobil pelayanan sebanyak 10 unit menjadi 5 unit. “Tetapi tetap kami upayakan untuk pengadaan mobil pelayanan keliling sebanyak 5 unit pada tahun 2021 semoga bisa disetujui oleh Bapak Gubernur Kaltim,” terang Halda.

Diperkirakan bulan September Mobil Pelayanan Keliling untuk 5 Kabupaten yaitu Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Kutai Barat, Paser dan Penajam Paser Utara siap diserahkan. Diharapkan dengan adanya mobil pelayanan keliling akan meningkatkan jangkauan pelayanan administrasi kependudukan sampai ke pelosok-pelosok desa yang jauh dari pusat pemerintahan sehingga semua penduduk dapat terlayani dokumen kependudukannya dengan baik dan sebagai bukti bahwa Dukcapil hadir memberikan pelayanan terbaik tanpa diskriminasi dan membahagiakan masyarakat.

Tak lupa Halda mengucapkan selamat kepada 3 kabupaten/kota yaitu Kota Balikpapan, Kota Bontang dan Kabupaten Berau yang mendapat reward dari Menteri Dalam Negeri berupa Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM). (dkp3akaltim/rdg)

DKP3A Kaltim Serahkan KTP –el Di LPKA

Tenggarong — Kepala Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim menyerahkan KTP-el di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Samarinda, di Tenggarong, Rabu (22/7/2020).

Berdasarkan hasil perekaman KTP-el yang dilakukan sebanyak 18 orang dan telah melalui proses konsolidasi database kependudukan nasional. “Terdapat sepulun anak yang telah memenuhi syarat dan bisa dicetak KTP elektroniknya, sedangkan sisanya sebanyak 7 orang anak belum bisa dicetakkan karena belum memenuhi syarat kepemilikan KTP-el mengingat belum berusia 17 tahun dan satu anak tidak ditemukan data kependudukannya,” ujarnya.

Halda menambahkan, 7 anak yang belum bisa dicetak KTP-elnya sudah berusia hamper 17 tahun. Sementara masa berlaku Kartu Identitas Anak (KIA hanya sampai dengan usia 17 tahun kurang sehari.

“Maka untuk efektivitas dan efisiensi tidak dicetakkan KIAnya dan apabila anak sudah berusia 17 tahun akan dicetakkan KTP-elnya tanpa melakukan perekeman KTPel lagi,” imbuh Halda.

Halda juga menjelaskan, kegiatan ini  sebagai upaya Pemenuhan Hak Identitas Anak. Ini menjadi hal yang penting dan mendesak untuk segera dipenuhi agar anak memiliki akses pelayanan publik lainnya seperti layanan kesehatan dan layanan pendidikan.

“Meskipun berhadapan dengan hukum, hak anak harus tetap dipenuhi agar dapat tumbuh dan berkembangnya menjadi generasi bangsa yang unggul. Karena anak merupakan potensi dan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis dalam menunjukkan eksistensi bangsa dimasa mendatang,” tutup Halda. (dkp3akaltim/rdg)

 

DKP3A Kaltim Lakukan Perekaman KIA dan KTP-el di LPKA

Samarinda — Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim melakukan Pelayanan Terpadu Percepatan Kepemilikan Dokumen Kependudukan Kabupaten/Kota se Kaltim, berlangsung di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Samarinda di Tenggarong, Kamis (2/7/2020).

Kepala Dinas KP3A Kaltim Halda Arsyad mengatakan, jumlah perekaman dokumen kependudukan sebanyak 18 keping,  terdiri dari 5 keping KIA dan 13 keping KTP-el.

Penerbitan kartu identitas ini bertujuan agar anak binaan juga mendapatkan hak-haknya, termasuk akses terhadap pelayanan dasar publik.

“Hal ini sebagai upaya percepatan kepemilikan dokumen kependudukan dalam pemenuhan hak sipil anak,” katanya.

Dari total 31 anak di LPKA, 5 anak telah memiliki KTP-el, 1 anak telah memiliki KIA dan sisanya masih dalam tahap pengajuan.

“Kedepan, kita juga akan menggandeng Puspaga untuk melakukan pendampingan dan konseling terhadap anak-anak di LPKA ini,” ujar Halda.

Ia menalnjutkan, anak sebagai masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga negara berkewajiban memenuhi hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi, perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi. (dkp3akaltim/rdg)