DKP3A Kaltim Lakukan Perekaman KIA dan KTP-el di LPKA

Samarinda — Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim melakukan Pelayanan Terpadu Percepatan Kepemilikan Dokumen Kependudukan Kabupaten/Kota se Kaltim, berlangsung di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Samarinda di Tenggarong, Kamis (2/7/2020).

Kepala Dinas KP3A Kaltim Halda Arsyad mengatakan, jumlah perekaman dokumen kependudukan sebanyak 18 keping,  terdiri dari 5 keping KIA dan 13 keping KTP-el.

Penerbitan kartu identitas ini bertujuan agar anak binaan juga mendapatkan hak-haknya, termasuk akses terhadap pelayanan dasar publik.

“Hal ini sebagai upaya percepatan kepemilikan dokumen kependudukan dalam pemenuhan hak sipil anak,” katanya.

Dari total 31 anak di LPKA, 5 anak telah memiliki KTP-el, 1 anak telah memiliki KIA dan sisanya masih dalam tahap pengajuan.

“Kedepan, kita juga akan menggandeng Puspaga untuk melakukan pendampingan dan konseling terhadap anak-anak di LPKA ini,” ujar Halda.

Ia menalnjutkan, anak sebagai masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga negara berkewajiban memenuhi hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi, perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi. (dkp3akaltim/rdg)

Cakupan Akta Kelahiran Kaltim Tertinggi 2 Tahun Berturut-turut

Samarinda — Kalimantan Timur menjadi peringkat pertama dengan cakupan kepemilikan akta kelahiran anak tertinggi. Prestasi ini diumumkan oleh Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakhrulloh.

Menanggapi raihan itu, Kepala Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim Halda Arsyad menyebutkan, Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Kaltim sebesar 98,34 persen, disusul Lampung 97,83 persen, Bengkulu 97,71 persen, Banten 97,28 persen dan DI Yogyakarta 96,89 persen.

“Kita sudah dua tahun berturut-turut menjadi peringkat pertama. Prestasi ini merupakan kerjasama dari semua pihak, Kita di provinsi dan kinerja Dukcapil kabupaten/kota,” tutur Halda saat diwawancarai di Samarinda, Kamis (2/7/2020).

Halda mengatakan, provinsi mempunyai tupoksi melakukan koordinasi, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan menfasilitasi terhadap kinerja dukcapil kabupaten/kota. Diakuinya, selama dia memimpin Dinas KP3A, selalu melakukan komunikasi intens dengan kabupaten/kota.

“Kami tanyakan apa saja permasalahan yang mereka hadapi. Jadi kami sering berbagi dan berkoordinasi. Kalau terjadi kekurangan, misalnya alat rekam kurang, ribon kurang, kami minta kabupaten atau kota lain ikut membantu untuk mengeroyok dan gotong royong,” ujar Halda.

Selain saling bantu, pihaknya juga melakukan jemput bola dengan kunjungan ke sekolah-sekolah guna mengumpulkan siswa yang belum memiliki akta kelahiran. Sebab, anak-anak sekolah diwajibkan memiliki akta kelahiran.

“Karena akta kelahiran itu penting. Akta kelahiran adalah identitas diri anak-anak,” ucap Halda.
Halda mengatakan, pihak Dukcapil kabupaten/kota bekerja sama dengan rumah sakit dan tempat bersalin. Sehingga anak-anak yang baru lahir dapat segera didata dan dibantu proses pembuatan akta kelahirannya.

“Angka 98,34 persen ini kita sudah melampaui target nasional. Untuk mempertahankan prestasi ini, kami tetap melakukan jemput bola kepada masyarakat,” tutup Halda. (dkp3akaltim/rdg)

DKP3A Kaltim Lakukan Bimtek ADB Pemula

Samarinda — Dalam upaya merealisasikan pembangunan yang berwawasan kependudukan, diperlukan dukungan data dan informasi kependudukan yang lengkap dan akurat, sehingga memudahkan para perencana dan pengambil keputusan dalam merumuskan kebijakan dan menyusun program pembangunan yang berwawasan kependudukan.

Kepala Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim Halda Arsyad mengatakan, salah satu informasi yang sangat penting bagi perencana kependudukan adalah data kependudukan.

“Oleh karena itu ketersediaan data kependudukan diberbagai tingkatan administrasi pemerintahan menjadi faktor kunci keberhasilan pelaksanaan program-program pembangunan maupun penyelenggaraan pemerintahan,” ujarnya pada Bimtek Administrator Database (ADB)  Pemula Se Kaltim, di Hotel Ibis Samarinda, Rabu (24/6/2020).

Berdasarkan laporan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota se Kaltim, bahwa masih terbatasnya SDM sebagai ADB yang mengelola database kependudukan di daerah dan sebagian besar berstatus Tenaga Kerja Kontrak atau belum berstatus Aparatur Sipil Negara.

“Untuk itu, Bimtek ini dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan keterampilan Calon Administrator Database (ADB) Kependudukan pada DIsdukcapil provinsi dan kabupaten/kota se Kaltim dalam mengelola database, menerapkan aplikasi SIAK serta  mengelola data warehouse,” imbuh Halda.

Menurutnya, hal ini sangat strategis dan penting dalam menciptakan ADB yang memiliki integritas dan moral yang tinggi, karena dalam database kependudukan terdapat data pribadi seseorang yang dilindungi undang-undang dan tidak bisa disalahgunakan, mengingat ada sanksi hukum yang tegas apabila seorang ADB menyalahgunakan data tersebut untuk kepentingan tertentu.

Halda juga mengimbau, pelayanan Adminduk diupayakan tetap berjalan dengan baik melalui layanan online, permohonan dikirim online dan dokumennya dikirim online dengan format pdf, sehingga penduduk bisa mencetak di rumah tanpa harus antri di kantor Dukcapil. Kepala dinas agar membuat pengumuman kepada masyarakat untuk menunda kepengurusan dokumen kependudukan. Namun, bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan dokumen kependudukan untuk beberapa hal, pelayanan online tersebut bisa dimanfaatkan.

Selain itu, dakumen kependudukan yang telah selesai dicetak melalui layanan online agar diumumkan kepada masyarakat melalui pengumuman yang ditempelkan baik di kantor dukcapil, kecamatan dan desa/kelurahan, melalui media sosial maupun bekerjasama dengan jasa pengantaran, dengan biaya dibebankan kepada masyarakat sehingga masyarakat banyak pilihan dalam mengurus dan memperoleh dokumen kependudukan.

Di samping itu, pelayanan perekaman KTP elektronik ditunda terlebih dahulu mengingat dalam pelaksanaannya membutuhkan kontak fisik. Namun, perekaman bisa tetap dilaksanakan apabila sifatnya gawat darurat dan dilakukan dengan penanganan khusus. Petugas dan pemohon harus menjalankan serangkaian proses untuk mencegah kemungkinan tertularnya Covid-19.

“Apabila dilaksanakan perekaman, maka perlu ditangani secara khusus, di antaranya pengecekan suhu tubuh bagi petugas dan pemohon, alat yang digunakan harus didesinfektan, petugas menggunakan sarung tangan dan masker, tangan pemohon harus dicuci dengan sabun atau menggunakan hand sanitizer,” katanya.

Secara khusus Pemprov Kaltim mengapresiasi dan memberikan penghargaan kepada calon ADB Provinsi dan Kabupaten/Kota mengingat salah satu kunci keberhasilan tertib penyelenggaraan administrasi kependudukan di daerah tidak terlepas dari peran, fungsi dan tanggungjawab ADB dalam mengolah, memelihara dan menyajikan data kependudukan skala Provinsi dan Kabupaten/Kota. (dkp3akaltim/rdg)

Rakor Penyelenggaraan Kependudukan

Samarinda —  Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim menggelar Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Kependudukan Provinsi dan Kabupaten/Kota se Kalimantan Timur, Kamis (11/6/2020)

Disdukcapil Kabupaten/Kota telah memberikan banyak pilihan kepada masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukannya melalui pelayanan online bahkan masyarakat diberikan pilihan untuk mengambil dokumen kependudukan yang telah selesai dengan mengambil ke Disdukcapil atau melalui Kecamatan dan melalui Jasa Antar Dokumen sampai ke rumah dengan biaya ditanggung oleh masyarakat yang bersangkutan.

“Pelayanan adminduk tetap dilaksanakan selama masa pandemi Covid-19 dengan standar protokol kesehatan. Sementara untuk sosialisasi dan bimtek yang telah dianggarkan tetap dilaksanakan dengan jumlah peserta yang terbatas dan memenuhi standar protokol kesehatan,” ujar Kepala Dinas KP3A Kaltim Halda Arsyad.

Kedepan, pertemuan antar Kepala Dinas se Kaltim akan dijadwalkan setiap bulan untuk membahas isu aktual dan permasalahan terkait dengan penyelenggaraan kependudukan dan pencatatan sipil di daerah agar dapat memberi solusi melalui diskusi dan sharing pengalaman antar kabupaten/kota. (dkp3akaltim/rdg)

Kemen PPPA Pastikan Hak Kepemilikian Akta Kelahiran Anak Terpenuhi di Wilayah Terdepan, Tertinggal, dan Terluar

Jakarta — Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) menggelar pertemuan virtual Forum Koordinasi Percepatan Kepemilikan Akta Kelahiran bagi anak yang membutuhkan perlindungan khusus dan anak di daerah terdepan, tertinggal, dan terluar (3T). Pertemuan ini digelar mengingat pemenuhan hak anak harus dilaksanakan dengan prinsip non diskriminatif yang diberikan kepada semua anak tanpa pengecualian, termasuk bagi anak yang membutuhkan perlindungan khusus maupun anak yang tinggal di wilayah 3T.

“Anak merupakan makhluk yang paling rentan, untuk itu hak-haknya harus dipenuhi. Salah satunya adalah hak kepemilikan akta kelahiran. Kemen PPPA telah melakukan berbagai upaya untuk mempercepat cakupan kepemilikan akta kelahiran anak, baik melalui sosialisasi, advokasi, maupun penandatanganan nota kesepahaman bersama 8 (delapan) kementerian tentang percepatan peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran dalam rangka perlindungan anak, serta forum koordinasi percepatan kepemilikan akta kelahiran bagi anak,” ungkap Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak, Lenny N. Rosalin pada Pertemuan Forum Koordinasi tersebut yang dilakukan melalui video conference (14/05).

Lebih lanjut, Lenny menambahkan perlu adanya kerjasama lintas sektor untuk pemenuhan hak identitas bagi anak yang berhadapan dengan hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).

“Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM per Desember 2019, dari total 646 anak berhadapan dengan hukum di LPKA, terdapat 349 anak yang sudah memiliki KIA. Pada tahun 2020, target pemenuhan hak kepemilikan KIA di LPKA adalah sebesar 60 persen,” tutur Direktur Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak Kementerian Hukum dan HAM, Slamet Prihantara.

Pada forum pertemuan tersebut, Kasubdit Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial, Mas Kahono Agung Suhartoyo mengungkapkan setiap anak berhak atas identitas diri yang tertuang dalam akta kelahiran. Terdapat beberapa hal yang menjadi tantangan bagi Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) dalam pemenuhan hak kepemilikan akta kelahiran bagi anak, yaitu beberapa lokasi LKSA jauh dari lokasi pelayanan akta kelahiran, kurangnya pemahaman petugas LKSA mengenai pembuatan akta kelahiran, serta implementasi kerjasama lintas sektor yang terhambat oleh birokrasi yang terlalu panjang.

“Menurut data Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS NG) Kementerian Sosial per 7 April 2020, terdapat 183.108 anak yang tinggal di LKSA. Dari jumlah tersebut, terdapat 178.890 anak yang sudah memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK),” tambah Mas Kahono.

Di samping itu, Direktur Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Samsul Widodo mengatakan bahwa salah satu hambatan dalam percepatan akta kelahiran di daerah 3T adalah kurangnya pemahaman masyarakat akan pentingnya akta kelahiran dan hak-hak lainnya.

“Untuk itu, harus ada cara-cara yang tidak biasa terkait kondisi daerah 3T. Perlu koordinasi dan berbagai upaya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat, salah satunya dengan membuat Pedoman Bersama untuk Percepatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran yang ditandatangani oleh stakeholder terkait dan didistribusikan hingga ke tingkat desa. Selain itu, perlu adanya kerjasama antar lembaga dan pemanfaatan sumber daya yang ada secara maksimal. Relawan desa merupakan salah satu sumber daya yang dapat dilibatkan dalam mempercepat kepemilikan akta kelahiran,” ungkap Samsul.

Asdep Infrastruktur, Ekonomi, dan Kesejahteraan Rakyat Badan Nasional Pengelola Perbatasan, Heru Tjahyono menuturkan perlu pendekatan khusus untuk mempercepat pemenuhan hak sipil anak di wilayah perbatasan.

“Ada beberapa hal yang menjadi kendala pemenuhan kepemilikan akta kelahiran bagi anak di wilayah perbatasan, yaitu  masih banyak masyarakat yang belum peduli akan pentingnya akta kelahiran, kurangnya pemahaman masyarakat tentang fungsi SPTJM, adanya pernikahan adat yang tidak tercatat secara sah menurut hukum negara, sulitnya akses transportasi menuju lokasi pelayanan, serta pelayanan daring yang belum dapat dijangkau karena jaringan internet masih minim,” terang Heru.

Sedangkan Direktur Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Andi Kriarmoni meyampaikan bahwa saat ini sudah ada regulasi yang sangat baik terkait pemenuhan hak kepemilikan akta kelahiran. Hanya saja, secara implementasi masih memerlukan penyempurnaan dan membutuhkan kerjasama lintas sektor. “Kementerian Dalam Negeri terus berupaya melakukan inovasi untuk mepermudah masyarakat dalam membuat akta kelahiran anak, di antaranya melalui layanan jemput bola, pembuatan SPTJM, pelayanan daring, dan cetak dokumen administrasi kependudukan secara mandiri,” ujar Andi.

Pertemuan yang dihadiri 75 peserta dari perwakilan Kementerian/Lembaga, lembaga masyarakat, Forum Anak, dan stakeholder ini, memiliki tindak lanjut yaitu menyusun nota kesepahaman percepatan kepemilikan akta kelahiran bagi anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus dan anak-anak di daerah 3T yang melibatkan kementerian/lembaga dan lembaga masyarakat terkait.

Kaltim Optimis KTP-el Tuntas

Samarinda — Kepala Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim Halda Arsyad mengatakan Disdukcapail kabupaten/kota di Kaltim telah melakukan pelayanan online melalui pelayanan berbasis android, melalui google foam, whatsapp dan website selama pandemi Covid-19.

Halda menyampaikan, berdasarkan laporan harian kabupaten/kota per 12 Mei 2020, stok blangko KTP-el di kabupaten/kota se Kaltim sebanyak 26.855 keping dan total jumlah surat keterangan (suket) KTP-el sebanyak 103.068 serta status print ready record (PRR) sebanyak 31.

“Sampai saat ini suket paling banyak di Kabupaten Kutai Kertanegara sebanyak 50. 645, Balikpapan 21.537, Kutai Timur 15.354 dan Samarinda 8.018. Jadi total blangko yg diberikan ke Kaltim untuk penyelesaian PRR dan Suket sampai dengan akhir Mei sejumlah 87.000. Disalurkan secara bertahap,” ujarnya.

Sementara untuk target pencetakan KTP-el yang direncanakan tuntas di Bulan Mei, sedang diupayakan dengan skenario tambahan alat cetak dengan bantuan kabupaten/kota lainnya di Kaltim yang jumlah suketnya nol seperti PPU, Kutai Barat dan Mahakam Ulu.

“Jadi dengan 53 unit alat cetak KTP-el, jika 1 unit alat cetak mampu mencetak 200 keping KTP-el maka diperkirakan 10 hari akan selesai,” imbuhnya.

Ia menambahkan, dari 23 jenis layanan administrasi kependudukan hanya 1 layanan yang belum tuntas yaitu kepemilikan KTP-el. Sehingga kebijakan lockdown yang dikeluarkan pemerintah karena Covid-19, harus di manfaatkan untuk menyelesaikan dokumen kependudukan yang berstatus Print Ready Record (PRR) dan Surat Keterangan (Suket) serta melakukan pelayanan secara online.

Selanjutnya, ia juga menyampaikan target pelayanan cetak KTP-el dan Akta Kelahiran di Kaltim sudah mencapai target nasional.(dkp3akaltim/rdg)

Kaltim Target Cetak Semua Suket

Samarinda — Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Ditjen Dukcapil   mengelar Rapat Koordinasi terkait Pelayanan Adminduk secara online melalui Video Conference diikuti 34 provinsi Indonesia, Selasa (5/5/2020).

Dirjen Dukcapil Zudan Arif Fakrullah mengatakan, layanan administrasi kependudukan dilaksanakan secara online hingga pandemi Covid-19 di Indonesia berakhir.

“Upayakan pelayanan tetap berjalan dengan baik. Jadi, permohonan dikirim online dan dokumennya dikirim online dengan format pdf dan penduduk bisa mencetak di rumah. Layanan online ini dapat diakses melalui website atau mengunduh aplikasi di playstore, via WhatsApp dan SMS,” katanya.

Sementara Kepala Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim Halda Arsyad mengatakan Disdukcapail kabupaten/kota di Kaltim telah melakukan pelayanan online melalui pelayanan berbasis android, melalui google foam, whatsapp dan website.

Halda menyampaikan, berdasarkan laporan harian kabupaten/kota per 4 Mei 2020, stok blangko KTP-el di kabupaten/kota se Kaltim sebanyak 38.310 keping dan total jumlah surat keterangan (suket) KTP-el sebanyak 113.046 serta status print ready record (PRR) sebanyak.101.

“Suket paling banyak di Kabupaten Kutai Kertanegara sebanyak 53. 333, Balikpapan 23.224, Kutai Timur 16.464 dan Samarinda 10.499,” ujarnya.

Selanjutnya, ia juga menyampaikan target pelayanan cetak KTP-el dan Akta Kelahiran di Kaltim sudah mencapai target nasional.

“Sedangkan alat cetak yang tersedia di Disdukcapil se-kaltim sebanyak 57 unit, sehingga Kaltim menargetkan bulan ini seluruh suket dapat tercetak,” terang Halda. (dkp3akaltim/rdg)

 

Penuhi Hak Sipil Anak Sekalipun pada Situasi Pandemi COVID – 19

Jakarta — Kepemilikan akta kelahiran merupakan hak dasar anak yang harus dipenuhi sejak lahir. Hak tersebut harus tetap dipenuhi dalam situasi apapun, termasuk saat situasi pandemi COVID – 19. Oleh karenanya, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) menggelar pertemuan virtual Forum Koordinasi Pemenuhan Hak Anak atas Kepemilikan Akta Kelahiran di Masa Pandemi COVID – 19 (30/4).

Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak Kemen PPPA, Lenny N. Rosalin, menyampaikan jika anak tidak memiliki akta kelahiran, maka keberadaannya tidak diakui oleh negara, bahkan anak – anak terdampak COVI–19 tidak dapat mengakses fasilitas apapun dari negara.

“Anak – anak terdampak COVID – 19 yang tidak memiliki akta kelahiran terancam kesulitan memperoleh bantuan sosial dari pemerintah. Pada masa pandemi COVID-19 diperlukan kerja sama lintas sektor agar mekanisme dan kemudahan proses pencatatan akta kelahiran tetap terjamin dan mudah diakses dimanapun,” ujar Lenny.

Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri RI, Zudan Arif Fakrulloh mengatakan, berdasarkan data Ditjen Dukcapil menunjukkan bahwa angka kepemilikan akta kelahiran anak di Indonesia per 30 Maret 2020 adalah 91,49 persen. Selama pandemi COVID – 19 pencatatan akta kelahiran dapat dilakukan secara daring.

“Kementerian Dalam Negeri telah melakukan berbagai inovasi dalam mempercepat kepemilikan akta kelahiran, yaitu dengan cara mempermudah syarat pencatatan akta kelahiran, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM), layanan jemput bola, dan layanan daring. Selain itu, masyarakat juga dapat mencetak produk administrasi kependudukan secara mandiri di rumah,” tutur Zudan.

Layanan secara daring tersebut didukung dengan Permendagri Nomor 07 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring. Saat ini sudah ada 480 daerah yang melakukan layanan daring. Layanan daring dikemas dalam berbagai bentuk seperti: website, aplikasi, whatsapp, SMS gateway, dan call center. Hal tersebut diharapkan dapat memudahkan masyarakat dalam pemenuhan hak anak atas kepemilikan akta kelahiran.

Pelayanan Secara Online Tuntaskan Kepemilikan KTP-el

Samarinda — Dari 23 jenis layanan administrasi kependudukan hanya 1 layanan yang belum tuntas yaitu kepemilikan KTP-el. Kebijakan lockdown yang dikeluarkan pemerintah karena Covid-19 harus di manfaatkan untuk menyelesaikan dokumen kependudukan yang berstatus Print Ready Record (PRR), Surat Keterangan (Suket) dan melakukan pelayanan secara online.

Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakhrulloh mengatakan, Kabupaten/Kota diharapkan tidak menerbitkan Suket kecuali untuk hal-hal yang bersifat mendesak seperti untuk keperluan menikah dan segera dicetak KTP-elnya apabila yang bersangkutan telah berubah statusnya dan telah mengurus Kartu Keluarga baru.

“Selanjutnya, Suket yang telah dicetak KTP-elnya diumumkan melalui media sosial seperti Website, Whatsapp, SMS, dan ditempel daftarnya di Kantor Kelurahan/Desa dan Kecamatan untuk segera diambil ke Kantor Dukcapil atau melalui jasa antar,” ujarnya dalam Video Conference dengan Dinas Kependudukan Provinsi dan Kabupaten/Kota se Kaltim, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Utara, Senin (20/42020).

Zudan juga menjelaskan terkait strategi menghadapi Covid-19 yaitu dengan melakukan pelayanan secara online, menjaga keselamatan, hindari penularan, gunakan alat pengaman diri dan hindari keramaian. Perekaman KTP-el bisa dilakukan sepanjang untuk yang bersifat urgen dan menggunakan standar protokol penanganan Covid-19.

Sementara Kabid Fasilitasi Pelayanan Adminduk Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim Iwan Setiawan mengatakan, berdasarkan laporan bulanan Dukcapil se Kaltim per 28 Maret 2020 dari jumlah wajib KTP-el se Kaltim sebesar 2.548.407 jiwa, yang telah melakukan perekaman sebanyak 2.643.658 atau mencapai 103,704%. Tingkat perekaman KTP-el tertinggi ada di Kabupaten PPU sebanyak 123,53%.

“Sedangkan berdasarkan laporan harian per 17 April 2020, stok blangko KTP-el di kabupaten/kota se Kaltim sebanyak 21. 034 keping dan total suket sebanyak 131.719,” imbuhnya.

Pelayanan secara online terus dilakukan Dinas Dukcapil se Kaltim untuk mewujudkan Pelayanan yang membahagiakan masyarakat. (dkp3akaltim/rdg)

KPU Kaltim Lakukan Pemutakhiran Data Pemilih

Samarinda — KPU Kaltim melaksanakan Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Tahun 2020, di Ruang Rapat KPU Kaltim, Jumat (17/4/2020).

Kepala Bidang Fasilitasi Pelayanan Adminduk, Dinas Kependudukan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim Iwan Setiawan mengatakan, KPU Kaltim telah melakukan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tahun 2020 periode januari-maret dengan jumlah pemilih sebanyak 125.902 pemilih.

“Rinciannya laki-laki 65.144 pemilih dan perempuan 60.758 pemilih yang tersebar di 4 kecamatan dan 54 kelurahan di kabupaten PPU,” ujarnya.

Pemutakhiran data pemilih, lanjut Iwan, dilakukan karena PPU tidak melaksanakan pemilihan serentak untuk tahun 2020.

Iwan juga menyampaikan, DKP3A Kaltim siap mendukung penyelenggaraan pemilu secara demokrasi di Kaltim. (dkp3akaltim/rdg)