Rakorda Bidang P3A 2018, Halda : Kerja Bersama Untuk P3A Kaltim

By: dela dkp3a
Minggu, 22 Apr 2018
76 pembaca
Sangatta - Percepatan implementasi urusan konkruen non pelayanan dasar bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (P3A) telah dilakukan oleh seluruh OPD pengampu bidang P3A kabupaten kota dan Provinsi Kaltim.

Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak dalam sambutan tertulis yang disampaikan Asisten Administrasi Umum Bere Ali pada Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) se-Kaltim di Sangatta, Selasa (10/4) menegaskan, guna lebih meningkatkan efektifitas dan kualitas pelaksanaan program maka optimalisasi jejaring harus terus dikembangkan dengan menggandeng dunia usaha melalui program coorporate social responcibility (CSR) dan memaksimalkan peran media massa.

Menurut dia, pelaksanaan program bidang P3A harus bisa memanfaatkan dan mendayagunakan energi atau sumber daya yang ada di daerah.

“Optimalkan jejaring seperti pihak swasta (dunia usaha) dengan program CSR dan peran media massa,” katanya.

Selain itu, menjalin sinergi dengan lembaga pendidikan tinggi, instansi vertikal serta organisasi masyarakat agar pembangunan P3A bermanfaat bagi semua. Baginya, apapun upaya yang dilakukan jika secara parsial dan sendiri-sendiri maka hasilnya tidak akan maksimal. Karenanya, program dan kegiatan harus dipikirkan, direncanakan dan mewujudkannya secara bersama-sama.

Ia mengingatkan saat ini masih banyak anak yang putus sekolah atau anak-anak yang berada di jalanan untuk mengemis dan mengamen. Kondisi ini harus menjadi perhatian agar mereka mendapatkan hak-hak sebagai anak seperti pendidikan, kasih sayang, hak bermain, kesehatan dan perlindungan.

“Itu tidak mungkin dilakukan hanya oleh Dinas Kependudukan P3A atau Dinas Sosial. Tapi semua pihak harus bekerja sama untuk perlindungan anak-anak kita,” harapnya.

Sementara itu Kepala Dinas Kependudukan P3A Kaltim Halda Arsyad, mengatakan dalam sambutannya sudah satu dekade Pemprov Kaltim menyelenggarakan mandat urusan P3A dengan melaksanakan berbagai kegiatan yang meliputi pengembangan kelembagaan, harmonisasi kebijakan, pelayanan terhadap korban kekerasan peningkatan partisipasi masyarakat, penyediaan data, peningkatan kualiatas sumber daya manusia, perjanjian kerjasama dengan tujuan untuk memenuhi apa yang menjadi hak-hak perempuan dan anak memberikan dukungan pada program P3A. Namun Hal tersebut belum memberikan hasil yang optimal, masih ada kesenjangan/ketidak adilan gender, diantaranya yaitu angka kekerasan terhadap perempuan dan anak masih cukup tingggi, rendahnya keterwakilan perempuan di eksekutif/legeslatif, adanya kesenjangan pendapatan laki-laki serta masih adanya praktek perdagangan orang, IPG dan IDG yang masih rendah.

Disisi lain, hasil evaluasi P3A tahun 2016 di kabupaten kota dan provinsi belum seluruhnya dapat dikatakan baik. Penghargan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) sebagai indikator kinerja keberhasilan pembangunan P3A belum diikuti oleh seluruh kabupaten / kota.

“Hanya ada 4 Kab/kota yang ikut pada waktu itu. Kiranya kami sangat mengharapkan pada evaluasi PUG tahun 2018 dapat diikuti oleh seluruh kabupaten / kota mengingat Kementerian PPPA minggu lalu telah memfasilitasi Rakortek Percepatan PUG,” ujarnya.

Sementara itu, evaluasi Kota Layak Anak (KLA) sebagai indikator kineja pemenuhan hak anak, sekarang masih dalam proses, seluruh kabupatn/kota telah mengikuti. “saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya, walau pada tahun pertama penilaian mandiri telah ditutup aplikasinya tanggal 6 April 2018 yang lalu, syukur alhamdulillah 7 kabupaten/kota berhasil mendapatkan nilai lebih 500,” katanya.

Capaian ini bukan hanya sekedar angka namun capaian pada APE dan KLA menggambarkan seberapa jauh komitmen pemerintah daerah terhadap upaya P3A demi kepentingan terbaik bagi perempuan dan anak di Kaltim.

“Urusan P3A bukan semata-mata urusan dinas P3A melainkan urusan lintas sektor oleh sebab itu perlu adanya sinergi semua pihak baik pemerintah, akademisi, dunia usahan, masyarakat maupun media,” imbuh Halda.

Rakorda bertema Kerja Bersama Untuk Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kaltim dilaksanakan dua hari (10-11/4) diikuti sedikitnya 200 peserta terdiri Dinas P3A 10 kabupaten/kota, Bappeda, RSUD, DPRD, Dinas kesehatan, P2TP2A dan lembaga pemerhati perempuan dan anak. Tampak hadir Bupati Kutai Timur H Ismunandar, Karo Perencanaan Kementerian PPPA Titi Eko Rahayu dan PT KPC sebagai perwujudan pelaksanaan CSR. (dkp3a/rdg)