Perkuat PUG Melalui PPRG Bagi SDM Perencana

By: dela dkp3a
Selasa, 08 Mei 2018
75 pembaca
Samarinda – Peningkatan kualitas sumber daya manusia baik laki-laki maupun perempuan merupakan salah satu sasaran tujuan pembangunan nasional. Peningkatan kualitas SDM dapat diukur melalui tiga indeks yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Index (HDI), Indeks Pembangunan Gender (IPG) atau Gender Related Development Index (GDI) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) atau Gender Empowement Measurement (GEM).

Maka Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) menggelar kegiatan Pelatihan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) Bagi SDM Perenana di Provinsi Kaltim, yang berlangsung di Hotel Swiss Belhotel Borneo Samarinda, (8-9/5).

Deputi Kesetaraan Gender melalui Kabid Kesetaraan Gender dan Politik Rina Nursanti, mengatakan Pengarusutamaan Gender (PUG) merupakan salah satu strategi untuk mengatasi kesenjangan penerima manfaat sumber daya pembangunan yang terjadi antara individu dan kelompok pada semua sektor pembangunan di pusat dan di daerah.

“Untuk memperkuat dan mempercepat PUG melalui PPRG, KPPPA melaksanakan kegiatan ini untuk mendorong tersusunnya RKA OPD yang responsif gender melalui analisis gender (GAP) dan gender budget statement (GBS/PAG),” ujarnya.

Kepala Dinas Kependudukan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim Halda Arsyad melalui Kabid Kesetaraan Gender Mahrita, dalam sambutannya mengatakan isu sosial dalam pembangunan muncul karena adanya kebijakan program, kegiatan pembangunan yang kurang memperhatikan kenyataan bahwa masyarakat sebagai target pembangunan terdiri dari segmen-segmen yang berbeda khususnya kepedulian, kesulitan dan pengalaman yang berbeda dalam mengakses peran serta dan memanfaatkan hasil-hasil pembangunan. Pengabaian ini muncul karena adanya kesenjangan gender.

“Isu gender dalam hal ini menjadi program prioritas KPPPA melalui Three Ends yaitu akhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak, akhiri perdagangan manusia, dan akhiri kesenjangan ekonomi dan akses perempuan dalam politik,” ujarnya.

Selama ini pengetahuan mengenai gender dalam pembangunan dan upaya mewujudkan kesetaraan gender di berbagai bidang pembangunan belum begitu menunjukkan hasil yang signifikan. “Oleh sebab itu selain dukungan serta kemauan politik dari mereka yang berkepentingan terkait dengan semua aspek permasalahan semua data dan informasi, analisis gender untuk dipakai sebagai dasar policy response dan advokasi,” katanya.

Karena itu mengatasi berbagai permasalahan tersebut, perlu dilakukan analisis gender yang hasilnya dijadikan bahan acuan bagi OPD dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran harus sesuai dengan prioritas masalah, tepat sasaran dan dapat memberikan manfaat dan dampak positif bagi laki-laki dan perempuan atau anak perempuan maupun anak laki-laki yang memiliki kebutuha yang berbeda. Kegiatan ini diikuti sedikitnya 25 perserta terdiri dari OPD Kaltim. (dkp3a/rdg)