Penguatan PUG Melalui PPRG Upaya Mendorong Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan Daerah

By: dela dkp3a
Jumat, 14 Des 2018
66 pembaca
Samarinda --- Pembangunan pada hakekatnya ditujukan untuk seluruh penduduk Indonesia tanpa membedakan jenis kelamin, namun dalam kenyataannya antar laki-laki dan perempuan masih terjadi ketimpangan baik berkaitan dengan kesempatan untuk berperan serta dalam pembangunan maupun berkaitan dengan kesempatan untuk dapat menikmati hasil pembangunan.

Data statistik daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018 yang dipublikasikan oleh BPS menunjukkan bahwa persentase penduduk laki-laki di Kaltim sebesar 52,44% sedangkan persentase penduduk perempuan sebesar 47,56%. Namun fakta di lapangan menunjukkan bahwa keberadaan perempuan belum menjadi pendukung keberhasilan pelaksanaan pembangunan.

Hal ini disampaikan Kepala Dinas Kependudukan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim Halda Arsyad, melalui Sekretaris DKP3A Kaltim Zaina Yurda, pada Kegiatan Penguatan Pengarusutamaan Gender (PUG) melalui Perencanaan dan penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) pada SDM Aparatur DKP3A Kaltim, berlangsung di Hotel Selyca Mulia Samarinda, Kamis (13/12) mengatakan untuk mewujudkan pembangunan yang responsif gender diperlukan dukungan dan komitmen berbagai pihak, mulai dari pemerintah, masyarakat, dunia usaha serta para stakeholder lainnya, baik yang ada di tingkat pusat maupun daerah.

Selain itu, masih lemahnya pemahaman tentang isu gender, khususnya dikalangan aparatur pada OPD Driver dan perencana program/kegiatan telah menyebabkan perencanaan dan penganggaran kegiatan belum sepenuhnya mengidentifikasi dan mengintegrasikan isu gender ke dalam kebijakan dan program-programnya. Untuk memperkuat dan mempercepat PUG melalui PPRG di provinsi. DKP3A Kaltim yang di kaitkan dengan program prioritas KPPPA (three end plus) yaitu akhiri kekerasan terhadap perempuan, dan anak, akhiri perdagangan orang/trafficking, akhiri ketidakadilan akses ekonomi untuk perempuan dan akhiri kesenjangan perempuan di bidang politik, Melalui dana dekonsentrasi berupaya untuk meningkatkan pengarusutamaan gender di daerah.

“Secara umum, terdapat dua permasalahan yang dihadapi dalam penerapan PUG baik di tingkat naional dan daerah yaitu penguatan dasar hukum dan penguatan koordinasi baik antar sesama instansi maupun antar penggerak dengan instansi pelaksana,” tutur Yurda.

Dalam rangka percepatan PUG dan PPRG di Daerah, Pemerintah Daerah melalui DKP3A Kaltim melaksanakan kegiatan sosialisasi, advokasi dan pendampingan bagi OPD sejak tahun 2011 hingga tahun 2016 termasuk dalam hal ini kegiatan advokasi PUG dan PPRG dalam bentuk roadshow ke OPD di lingkup Pemprov Kaltim yang dilaksanakan pada tahun 2017.

“Pemprov Kaltim saat ini telah menunjukkan komitmennya dalam mendukung PUG menjadi salah satu strategi pembangunan diantaranya dengan terbitnya Perda Kaltim Nomor 02 Tahun 2016 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah, pembentukan Tim Kelompok Kerja (POKJA) PUG beserta Tim Focal Point dan Tim Teknis yang beranggotakan seluruh OPD di lingkup Provinsi Kaltim,” katanya.

Meskipun berbagai payung hukum telah diterbitkan dalam rangka mendorong keberhasilan strategi PUG, baik di kementerian/lembaga dan daerah, pelaksanaan maupun hasilnya belum maksimal, salah satu alasan pengarusutamaan gender belum menunjukkan hasil sebagaimana diharapkan, disebabkan karena adanya keterbatasan pengertian dan pemahaman para pemangku kepentingan, OPD dan masyarakat tentang konsep gender, isu gender, data terpilah dan aplikasinya. Oleh karena itu diperlukan dukungan dan political will dari para pemangku kepentingan tersebut, pengetahuan dasar serta analisis gender untuk menjawab berbagai permasalahan yang ada.

“Sehingga kegiatan ini juga merupakan upaya mendorong perwujudan kesetaraan gender dalam pembangunan daerah,” imbuh Yurda.

Kegiatan ini diikuti sebanyak 35 peserta terdiri dari pejabat dan staf yang berkompeten di Sekretariat dan bidang-bidang DKP3A Kaltim serta OPD terkait. Narasumber pada kegiatan ini dari Pusat Penelitian Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak (P2KGPA) Unmul Samarinda yaitu Widyatmike Gede Mulawarman dan Abdullah Karim. (DKP3AKaltim/rdg)