Kaltim – Jateng Kerjasama Lindungi Perempuan dan Anak Tarhadap Kekerasan Dan Trafficking

By: dela dkp3a
Sabtu, 28 Apr 2018
92 pembaca
Balikpapan - Berdasarkan bukti empiris, perempuan dan anak adalah kelompok yang paling banyak menjadi korban tindak kekerasan dan tindak perdagangan orang / trafficking . Tindak kekerasan dan tindak perdagangan orang adalah bentuk modern dari perbudakan manusia. Tindak kekerasan dan tindak perdagangan orang juga merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia. Bertambah maraknya tindak kekersana dan tindak perdagangan orang di berbagai negara, termasuk Indonesia dan negara-negara berkembang lainnya, telah menjadi perhatian Indonesia sebagai bangsa, masyarakat internasional dan anggota organisasi internasional, terutama Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Kepala Dinas Kependudukan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim, Halda Arsyad mengatakan komitmen tersebut juga menjadi perhatian pihaknya. Hal ini terbukti dengan penandatanganan perjanjian kerjasama DKP3A Kaltim dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan KB (DP3AKB) Jawa Tengah tentang penanganan korban kekerasan dan tindak pidana perdagangan orang.

“Dalam kurun waktu 3 tahun terakhir, tindak kekerasan dan tindak perdangan orang telah terjadi di Jateng. Meski di Kaltim belum terjadi dan teridentifikasi namun tetap menjadi perhatian yang serius Pemprov Kaltim untuk memberantas tindak kekerasan dan tindak perdagangan,” ujarnya.

Halda mengungkapkan bahwa perjanjian kerjasama ini merupakan kelanjutan perjanjian sebelumnya yang akan berakhir pada 30 April mendatang. Ini merupakan langkah konkrit dan komitmen yang besar dari kedua provinsi untuk bersama mensukseskan program pemerintah yaitu Three End .

Ia melanjutkan, sejak berpisahnya Kalimantan Utara (Kaltara) dari Kaltim, Kaltim tak lagi menjadi tujuan perdagangan orang, melainkan menjadi tempat transit untuk menuju Kaltara. Halda juga meyebutkan, upaya pencegahan tidak kekerasan dan trafficking dapat dilakukan melalui beberapa cara yaitu, perlu ada perubahan paradigma yang melihat dan memperlakukan masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak sebagai extraordinary crime yang sejajar dengan masalah terorisme dan narkoba. Pemangku kepentingan / stakeholders harus melihat kekerasan terhadap perempuan dan anak sebagai sebuah isu dwitunggal ( two in one ) yang integral dan kompleks ketimbang dua isu yang berdiri terpisah. perlu ada sistem institusi pelaksana yang desentralistis serta lebih kuat secara politis, penganggaran, dan memiliki daya jangkau serta efektivitas yang lebih jauh hingga ke episentrum permasalahan di daerah-daerah.

Selain itu, perlu dilakukan pemetaan tindak pidana perdagangan orang di Indonesia baik untuk tujuan domestik maupun luar negeri. Peningkatan pendidikan masyarakat, khususnya pendidikan alternatif bagi anak-anak perempuan, termasuk dengan sarana prasarana pendidikannya. Peningkatan pengatahuan masyarakat melalui pemberian informasi seluas-luasnya tentang tindak pidana perdagangan orang beserta seluruh aspek yang terkait dengannya. Perlu diupayakan adanya jaminan aksesbilitas bagi keluarga khususnya perempuan dan anak untuk memperoleh pendidikan, pelatihan, peningkatan pendapatan dan pelayanan sosial.

Senada dengan hal tersebut, Kepala DP3AKB Jateng, Sri Kusuma Astuti mengungkapkan ketika Kaltara belum berpisah dari Kaltim, kala itu telah terjadi enam kasus perdagangan orang yang merupakan warga Jateng.

“Jateng telah melakukan perjanjian kerjasama dengan 17 provinsi dan dalam waktu dekat akan dilakukan hal serupa dengan Kaltara. Kemudian penjajakan pembuatan perjanjian kerjasama dengan Kabupaten Kutai Kertanegara,” ujarnya.

Kegiatan ini berlangsung di Ruang Rapat VIP Bandara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman, Balikpapan, Rabu (25/4). (dkp3a/rdg)