IKKA Jadi Informasi Strategis Untuk Memenuhi Hak dan Perlindungan Anak

By: dela dkp3a
Rabu, 10 Okt 2018
33 pembaca
Samarinda --- Pembangunan anak secara mental adalah memberikan anak kesempatan untuk menempuh pendidikan yang dapat dilihat dari Angka Partisispasi Sekolah (APS). Misalnya pada tahun 2017 APS mengalami peningkatan yaitu, APS usia 7-12 tahun sebesar 99,14 %, usia 13-15 tahun sebesar 95,08 %, 16-18 tahun sebesar 71,42 %. Jika dibandingkan tahun 2013 yaitu APS usia 7-12 tahun sebesar 98,4 %, usia 13-15 tahun sebesar 90,81 %, 16-18 tahun sebesar 63,84 %.

Indeks Komposit Kesejahteraan Anak (IKKA) mengukur pencapaian pemenuhan hak-hak anak Indonesia, kualitas hidup anak Indonesia dan tingkat kesejahteraan anak Indonesia.

Hal ini disampaikan Kepala Dinas Kependudukan Pemberdyaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim Halda Arsyad, dalam sambutannya pada kegiatan Workshop IKKA kabupaten/kota se-Kaltim yang berlangsung di Hotel MJ, Selasa malam (9/10).

“Hak-hak anak menurut Konveksi Hak Anak (KHA) adalah Hak Kelangsungan Hidup yaitu hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup memeperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatab sebaik-baiknya. Kemudian Hak Perlindungan, Hak Tumbuh kembang yaitu hak memperoleh pendidikan dan hak mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial,” ujarnya.

Selanjutnya adalah Hak Partisipasi yaitu hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak dan Hak Identitas yaitu hak untuk memperoleh nama dan akta lahir.

“Sementara IKKA Kaltim menurut aspek dimensi pada tahun 2015 menempati urutan menengah sebesar 72,07, kelangsungan hidup 79,9, perlindungan 78,77, tumbuh kembang 68,91, Partisipasi 41,19 dan identitas anak 91,50,” katanya.

Jika dilihat menurut aspek pemenuhan hak anak, pemenuhan hak memperoleh identitas menempati urutan paling tinggi, pemenuhan hak atas kelangsungan hidup, perlindungan, tumbuh kembang berada pada tingkatan menengah dan pemenuhan partisipasi menempati urutan paling rendah.

“Hal ini juga telah disampaikan oleh Gubernur Kaltim periode 2013-2018 Awang Faroek Ishak, untuk mengajak Forum Anak Kaltim berpartisipasi dalam Musrenbang sebagai upaya pemenuhan partisipasi anak,” imbuh Halda.

IKKA dapat dijadikan referensi dan rujukan dalam menetapkan strategi yang paling efektif dan efisien dengan memenuhi hak dan perlindungan anak secara optimal. Misalnya mememtakan kualitas hidup anak Indonesia, untuk mengetahui hak-hak mana yang belum terpenuhi dan menetapkan kebijakan yang berpihak pada anak.

Kegiatan ini diikuti sebanyak 30 peserta yang terdiri dari Dinas PPA se-Kaltim, Polresta Samarinda, Fasilitator PATBM, LSM pemerhati anak Kaltim, Kepala Subbag Perencanaan DKP3A Kaltim, Kepala Bidang yang menangani sub urusan data DKP3A Kaltim, BPS Kaltim, Bapas Samarinda. Hadir sebagai narasumber yaitu Perwakilan dari KPPPA RI Jhoni Anwar, Perwailan PT. Yensta Riset Mandala Abdurahman. (DKP3AKaltim/rdg)