DKP3A Kaltim Siap Terima Kunjungan Gubernur dan Wagub

By: dela dkp3a
Jumat, 05 Okt 2018
49 pembaca
SAMARINDA – Pasangan Gubernur Kaltim Terpilih Isran Noor dan Wakil Gubernur Terpilih Hadi Mulyadi langsung tunjukkan aksi nyata di hari pertama kerja setelah dilantik dan serah terima jabatan, di Jakarta, 1 Oktober 2018 lalu.

Kamis (4/10) keduanya telah memiliki agenda masing-masing, Gubernur Isran Noor melantik Pergantian Antar Waktu (PAW) Ketua Komisi Informasi Provinsi (KIP) Kaltim Ir Rudi Taufana menggantikan almarhum HM Imron Rosyadi Periode 2016-2020 di Ruang Serbaguna Ruhui Rahayu Kantor Gubernur Kaltim.

Sementara Wagub Hadi Mulyadi, mengunjungi sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) sektor layanan umum. Di awal, ia mengunjungi biro-biro di lingkungan Sekretariat Daerah (Setda) Kaltim, kemudian dilanjutkan mengunjungi Samsat Induk Samarinda atau Unit Pelaksana Teknis Badan Pendapatan Daerah (UPT Bapenda) Kaltim, di Jalan M Yamin, Samarinda dan dilanjutkan meninjau Kantor Bapenda Kaltim.

Hadi didampingi Pj Sekprov Kaltim Meiliana, Kepala BAPENDA Kaltim Ismiati dan Staf Ahli Gubernur Kaltim Bidang Reformasi Birokrasi M Yadi Robyanoor, berkeliling melihat proses pelayanan seperti meja layanan dan proses pengecekan nomor polisi di mesin anjungan informasi.

Kepala Dinas Kependudukan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim Halda Arsyad, menyampaikan kesiapannya jika Gubernur atau Wagub akan melakukan kunjungan.

“Kita sangat senang jika DKP3A Kaltim menjadi salah satu OPD yang akan dikunjungi. Kita akan lebih mengenalkan apa saja yang menjadi visi misi DKP3A Kaltim, tentunya mewujudkan keluarga sejahtera dan mandiri yang merata berbasis kesetaraan dan keadilan gender. Karena kita menangani tiga urusan konkruen yaitu Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak” ujar Halda.

Selain itu, ia juga akan mengenalkan program kegiatan yang telah berjalan demi melindungi hak-hak perempuan dan anak sebagai pemilik dan pengelola masa depan. Sehingga kedepan dapat meningkatkan jumlah kebijakan perlindungan perempuan dan anak serta pemenuhan hak anak. (DKP3AKaltim/rdg)