DKP3A Kaltim Lakukan PKS Dengan 14 OPD Terkait Pemanfaatan Data Penduduk

By: dela dkp3a
Rabu, 19 Des 2018
45 pembaca
Samarinda --- Menindaklanjuti Sosialisasi Pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el pada tanggal 15 Mei 2018 dan Bimtek Pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el pada tanggal 15 November 2018, Dinas Kependudukan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim menggelar Rapat Persiapan Kerjasama (PKS) Pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el, berlangsung di Ruang Rapat DKP3A Kaltim, Senin (17/12).

Kepala Dinas KP3A Kaltim Halda Arsyad, menyampaikan terdapat tiga jenis pemanfaatan data penduduk, yaitu data agregat meliputi himpunan data perseorangan yang berupa data kuantitatif dan data kualitatif, pemadanan/penyandingan/pencocokan data, dan akses data penduduk by name by address by NIK.

Data tunggal atau nomor identitas tunggal (single identity number) terkait pemanfaatan data kependudukan NIK dan KTP-el akan membantu masyarakat dalam mendapatkan pelayanan publik mulai dari kebutuhan kesehatan, asuransi, perbankan maupun keperluan lainnya. “Salah satu contoh manfaatnya untuk subsidi pemberian beras miskin, subsidi tani, mandaftar di pusat-pusat kesehatan juga menggunakan NIK sehingga ke depan semua pelayanan publik bisa terintegrasi dengan NIK dan KTP-el,” ujarnya.

Sementara itu, data perseorangan menurut UU Nomor 24 Tahun 2013, Pasal 58 Ayat 2, meliputi nomor KK, NIK, nama lengkap, jenis kelamin, tempat lahir; tanggal/bulan/tahun lahir, golongan darah, agama/kepercayaan, status perkawinan, status hubungan dalam keluarga, cacat fisik dan/atau mental, pendidikan terakhir, jenis pekerjaan, NIK ibu kandung, nama ibu kandung, NIK ayah, nama ayah, alamat sebelumnya, alamat sekarang, kepemilikan akta kelahiran/surat kenal lahir, nomor akta kelahiran/nomor surat kenal lahir, kepemilikan akta perkawinan/buku nikah, nomor akta perkawinan/buku nikah, tanggal perkawinan, kepemilikan akta perceraian, nomor akta perceraian/surat cerai, tanggal perceraian, sidik jari, iris mata, tanda tangan, dan elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang.

“DKP3A Kaltim telah melakukan fasilitasi pemanfaatan data dengan beberapa OPD di Kaltim dan untuk tahap awal di tahun 2018 ada beberapa OPD yang akan melakukan PKS dan sudah disetujui oleh Pemerintah Pusat termasuk dalam 52 provinsi/kabupaten/kota se-Indonesia yang melakukan implementasi PKS dengan konfigurasi baru,” tutur Halda.

Ada 14 OPD yang akan melakukan PKS, antara lain Diskominfo Kaltim, DPMPTSP Kaltim, Disdikbud Kaltim, Dinkes Kaltim, RSUD AWS Samarinda, RSJD Atma Husada Samarinda, RSUD Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan, Bapenda Kaltim, BKD Kaltim, Disperindagkop UKM Kaltim, Dinas ESDM Kaltim, Disbun Kaltim, Dishut Kaltim, dan DPMPD Kaltim.

Sedangkan contoh pemanfaatan data di OPD seperti, rumah sakit dapat memanfaatkan NIK untuk data pasien sehingga tidak mendata secara manual. Dinas kesehatan dapat memanfaatkan data penduduk menurut golongan darah, data anak, data ibu, data PUS, data balita dan sebagainya. Dinas Pendidikan untuk data penduduk usia sekolah dan data penduduk berdasarkan pendidikan.

“Bapenda untuk data wajib pajak terintegrasi dengan NIK dan KTP-el. Sementara DPMPD untuk mengetahui jumlah desa/kelurahan, data keluarga dalam rangka program PNPM dan Alokasi Dana Desa,” katanya. (DKP3AKaltim/rdg)