DKP3A Kaltim Gelar Bimtek Simfoni-PPA Terintegrasi Antar Unit Layanan Secara Nasional

By: dela dkp3a
Rabu, 03 Okt 2018
34 pembaca
Samarinda --- Pada tahun 2016 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) mengembangkan aplikasi yang disebut E-Kekerasan (mengadopsi dari Provinsi Jawa Tengah) dan telah disosialisasikan ke seluruh kabupaten/Kota di Indonesia. Setelah dievaluasi masih terdapat beberapa kekurangan sehingga perlu dilakukan pengembangan–pengembangan agar aplikasi ini lebih implementatif dan berdayaguna, antara lain belum adanya jejaring secara nasional maupun antara provinsi sehingga KPPPA mengembangkan sistem tersebut menjadi Sistem Informasi Online Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Simfoni-PPA).

Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah dalam mendokumentasikan kasus kekerasan di masing-masing unit layanan. Bahwa Simfoni-PPA sangat diperlukan dalam pendataan korban kekerasan yang terintegrasi secara nasional. Sehingga pemerintah dapat mengetahui secara pasti berapa jumlah kekerasan terhadap perempuan dan anak, karena selama ini kita ketahui bahwa data korban kekerasan masih berasal dari berbagai sumber yang sifatnya partial.

Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Dinas Kependudukan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim Halda Arsyad, dalam sambutannya dalam kegiatan Bimtek Pengelolaan Simfoni-PPA, yang berlangsung di Hotel Selyca Mulia, Rabu (3/10).

“Sumber data saat ini bersumber antara lain, Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) di Polda dan Polres, Pusat Kritis Terpadu atau Pusat Pelayanan Terpadu di rumah sakit, Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA), dan terutama Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A),” ujarnya.

Halda mencontohkan, jika terjadi kasus kekerasan di Kaltim, setelah di catat dan ditangani dan teridentifikasi bahwa korban berasal dari Jawa Tengah, dengan Simfoni-PPA Kaltim dapat merujuk ke Jawa Tengah sehingga dapat ditindak lanjuti.

“Terdapat alarm dalam sistem aplikasi tersebut sehingga bisa disinkronkan dengan data tunggal kependudukan yang ada di Dirjen Dukcapil sehingga identitas korban dan pelaku dapat dicatat secara langsung,” katanya.

Simfoni-PPA tidak hanya sebagai sistem pencatatan dan pelaporan namun dapat dimanfaatkan sebagai sistem manajemen penanganan kasus yang teritegrasi antar unit layanan bahkan antar provinsi secara nasional.

Di Kaltim sendiri, Jumlah kasus kekerasan paling banyak terjadi di Kota Samarinda, terjadi di ranah rumah tangga dengan rentang usia 25-44 tahun, dengan latar belakang pendidikan SLTA dan jenis kekerasan yang paling banyak terjadi yaitu berupa kekerasan fisik. (DKP3AKaltim/rdg)