DKP3A Kaltim Gandeng Borneo Madani dan Napas Kaltim Tangani TPPO

By: dela dkp3a
Rabu, 07 Nov 2018
97 pembaca
Samarinda --- Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) adalah pelanggaran terhadap hak asasi manusia karena merupakan perbudakan modern (modern slavery) dan kebanyakan korbannya adalah perempuan dan anak.

Kepala Dinas Kependudukan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim Halda Arsyad melalui Kabid PPPA Noer Adenany, mengatakan bentuk-bentuk perdagangan orang yang terjadi yaitu eksploitasi seksual termasuk phaedopilia, buruh migran, pengemisan anak, pengantin pesanan, pekerja rumah tangga, industri pornografi, pengedaran obat terlarang dan penjualan organ tubuh.

“Serta bentuk eksploitasi lainnya seperti, prostitusi di jalan, rumah bordil, tempat pijat, sauna, dan jasa perempuan panggilan. Selanjutnya kerja paksa di perkebunan, jasa catering, dan pabrik, serta perbudakan dalam rumah tangga dan lain-lain,” ujarnya dalam dialog interaktif bersama RRI Samarinda, Selasa (6/11).

Dany juga menjelaskan, paling banyak TPPO ini berasal dari NTB dan Pulau Jawa, sementara Kaltim sebagai daerah tujuan dan tempat transit.

Untuk menekan TPPO ini, Pemprov Kaltim melalui DKP3A Kaltim telah melakukan MoU dengan Provinsi Jabar, Jatim dan Jateng. Beberapa waktu lalu KPPPA juga melakukan penguatan / fasilitasi pembentukan komunitas pencegahan dan penanganan TPPO di Bogor. Untuk pencegahan dan penanganan di Kaltim, pemerintah menggandeng dua lembaga masyarakat yaitu Borneo Madani dan Naluri Perempuan Selaras (Napas).

Pada kegiatan tersebut, di bagi lokus gugus tugas yaitu Borneo Madani fokus di Kota Samarinda dan Napas fokus di Kabupaten Kutai Timur (Kutim).

“Borneo Madani fokus pada eksploitasi anak yang marak terjadi di Samarinda sebagai Ibu Kota Kaltim. Kami akan melakukan kampanye atau edukasi di lima desa di lima kelurahan karena masih banyak masyarakat kita yang belum mengetahui apa saja yang termasuk dalam TPPO,” ujar Adji Suwigyo.

Ia juga menjelaskan penyebab TPPO terjadi yaitu tingkat pendidikan dan pengetahuan rendah, kemampuan ekonomi rendah, kurangnya kesempatan kerja di daerah asal, gaya hidup pada remaja, perkawinan usia dini, tidak terpenuhinya hak sipil yaitu tidak ada akta kelahiran, KDRT, pemalsuan dokumen, aparat mudah dibayar dalam emalsuan dokumen, masih kentalnya budaya adat istiadat, modus balas dendam, untuk mendapatkan keuntungan yang besar dan perekrutan untuk menjadi pelaku.

Sedangkan, Ketua Umum Napas Kaltim Fransiska Lawing, mengatakan pihaknya mengambil lokus di Kabupaten Kutim karena melihat realita semakin banyaknya perusahaan yang beroperasi di daerah pedalaman. “Maka kita melihat kemungkinan-kemungkinan terjadinya TPPO disana. Dengan begitu kami bisa membantu membangun masyarakat sadar TPPO," katanya.

Siska mengajak semua perempuan di Kaltim untuk lebih hati-hati terhadap bentuk-bentuk perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penyembunyian, atau penerimaan orang untuk tujuan menjebak, menjerumuskan, atau memanfaatkan.

Penanggulangan TPPO membutuhkan sinergitas dari semua pihak, termasuk masyarakat. Hal ini dapat dilakukan melalui menggunakan sarana hukum pidana secara konsisten tanpa pandang bulu, dengan memberdayakan aparat penegak hukum secara profesional untuk menjerat pelaku dan jaringannya dan tindakan preventif terhadap calon korban, maupun penanganan korban secara komprehensif. (DKP3AKaltim/rdg)