DKP3A Kaltim Bentuk Tim Adhoc Untuk Mengawal Urusan Perlindungan Anak

By: dela dkp3a
Selasa, 11 Des 2018
34 pembaca
Samarinda --- Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) merupakan lembaga independen yang dibentuk Gubernur/Bupati/Walikota untuk mendukung pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak di daerah.

UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas UU Nomer 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, pada pasal 7 ayat (2) menyatakan “Dalam hal diperlukan, Pemerintah Daerah dapat membentuk KPAD atau lembaga lainnya yang sejenis untuk mendukung pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak di daerah”.

Kepala Dinas Kependudukan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim Halda Arsyad, mengatakan pembentukan KPAD baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota memang penting sebagai upaya untuk mengawal dan mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak di daerah. Keberadaan KPAD sejalan dengan era otonomi daerah bahwa pembangunan perlindungan anak menjadi kewajiban dan tanggung jawab pemerintah daerah.

“Namun untuk saat ini, sesuai dengan hasil rapat pembentukan KPAD sebelumnya, pembentukan KPAD kita tangguhkan terlebih dulu karena urusan perlindungan anak di daerah telah ditangani oleh DKP3A Kaltim dan Dinas PPPA kabupaten/kota melalui Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A),” ujarnya.

Tetapi, karena P2TP2A Kaltim akan dilikuidasi dalam waktu dekat dan menjadi UPTD PPA, maka selama tenggang waktu / masa transisi tersebut akan dibentuk Tim Adhoc. “Tim Adhoc dibentuk untuk mengawal pembentukan UPTD PPA, mengawal pembentukan Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia (Apsai) Kaltim dan melakukan penguatan lembaga masyarakat untuk perlindungan anak,” tuturnya. (DKP3AKaltim/rdg)