DKP3A Kaltim : Sosialisasi Pemanfaatan Data Kependudukan Bagi OPD di Kaltim

By: dela dkp3a
Rabu, 16 Mei 2018
342 pembaca
Balikpapan - Dalam upaya merealisasikan pembangunan yang berwawasan kependudukan, diperlukan dukungan data dan informasi kependudukan yang lengkap dan akurat. Salah satu informasi yang sangat penting bagi perencana kependudukan adalah data kependudukan. Oleh karena itu ketersediaan data kependudukan diberbagai tingkatan administrasi pemerintahan menjadi faktor kunci keberhasilan pelaksanaan program-program pembangunan maupun penyelenggaraan pemerintahan.

Dengan terbitnya Peraturan Mendagri RI Nomor 19 tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan, hendaknya harus disikapi dengan bijak dan positif karena pada prinsipnya tujuan diterbitkan peraturan tersebut adalah untuk pemenuhan kepemilikan identitas penduduk melalui penerbitan dokumen kependudukan secara cepat, tepat dan berkualitas.

Harapan itu disampaikan Asisten Pemerintahan dan Kesra Setdaprov Kaltim HM Sabani saat mewakilI Gubernur Kaltim pada kegiatan Sosialisasi Pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP Elektronik untuk Organisasi Perangkat Daerah Provinsi dan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota Se Kalimantan Timur Tahun 2018, berlangsung di Hotel Grand Tjokro Balikpapan, Selasa (15/5).

Agar Bupati/Walikota melalui Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota dapat melakukan pelayanan yang terintegrasi melalui pelayanan 2 in 1, 3 in 1, 4 in 1 seperti mengurus Akta Kelahiran Anak maka dalam satu kali pengurusan masyarakat langsung mendapatkan tiga dokumen kependudukan yaitu Akta Kelahiran Anak, Kartu Keluarga yang telah berisi Data Anak dan Kartu Identitas Anak, sehingga dengan pelayanan yang terintegrasi dan gratis ini semakin meningkatkan kualitas pelayanan menuju pelayanan yang membahagiakan masyarakat.

“Selain itu komitmen pelayanan 1 hari jadi dokumen kependudukan harus diterapkan agar masyarakat yang melakukan pelayanan khususnya masyarakat yang bertempat tinggal jauh dari tempat pelayanan. Juga mengingat tahun ini adalah tahun politik dan untuk menggunakan hak pilih pada Pemilu adalah KTP Elektronik agar diprioritaskan perekaman dan pencetakannya,” ujarnya.

Kepala Dinas Kependudukan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim Halda Arsyad melalui Kasubbid Bina Aparatur Pendaftaran Penduduk (BAPP) Sulekan, dalam laporannya menyampaikan UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Adminsitrasi Kependudukan bahwa Penyajian Data Kependudukan berasal dari Data Kependudukan yang digunakan untuk semua keperluan adalah data dari Kementerian yang bertanggungjawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri antara lain untuk pemanfaatan : pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi, penegakan hukum dan pencegahan kriminal.

“Meski kenyataan selama ini masih terdapat perbedaan data kependudukan pada setiap OPD, maka kegiatan ini menjadi salah satu target kinerja penyelenggaraan kependudukan dan pencatatan sipil provinsi dan kabupaten/kota untuk pemanfaatan data kependudukan bagi OPD di wilayah masing-masing dan upaya percepatan Gerakan Indonesia Sadar Administrasi (GISA),” katanya.

Kegiatan ini diikuti sedikitnya 100 peserta terdiri dari staf ahli gubernur, seluruh OPD Pemprov Kaltim, serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/kota se Kaltim. Narasumber pada kegiatan ini yaitu Direktur Fasilitasi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan Ditjen Dukcapil Kemendagri David Yama, Kasi Lembaga Pengguna Pemerintah AA Azhari, Kepala DKP3A Kaltim Halda Arsyad dan Sekretaris Disdukcapil Kota Balikpapan Hasbullah Helmi. (dkp3a/rdg)