Diharapkan Semua Layanan Publik Terintegrasi Data Kependudukan NIK Dan KTP el

By: dela dkp3a
Kamis, 17 Mei 2018
79 pembaca
Samarinda - Saat ini, Indonesia dan dunia telah memasuki era membangun serta era perubahan, terutama pada sektor teknologi dan ekonomi. Pembangunan di era perubahan membutuhakn basis data kependudukan yang baik yang lahir dari tertib Adminduk.

Kepala Dinas Kependudukan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim Halda Arsyad mengatakan data tunggal / single identity number terkait pemanfaatan data kependudukan NIK dan KTP el akan membantu masyarakat dalam mendapatkan pelayanan publik mulai dari kebutuhan layanan publik pemerintah, BUMN dan swasta. Sehingga kedepan semua pelayanan publik bisa terintegrasi dengan NIK dan KTP el.

“Data kependudukan oleh seluruh OPD dapat digunakan untuk semua keperluan seperti alokasi anggaran termasuk untuk perhitungan DAU, pelayanan publik, perencanaan pembangunan, pembangunan demokrasi, penegakan hukum dan pencegahan kriminal,” terang Halda.

Halda mencontohkan beberapa hal seperti, rumah sakit dapat memanfaatkan NIK untuk data pasien sehingga tidak mendata secara manual. Dinas Sosial dapat memanfaatkan data penyandang disabilitas , data penduduk yang berhak mendapat subsidi seperti PKH, rastra dan lain-lain. Bapenda dengan data wajib pajak terintegrasi dengan NIK dan KTP el. Badan Kesbangpol dengan data penduduk berdasarkan agama, pendidikan dan data orang yang dicurigai sebagai teroris.

“DPMPTSP dengan akses data investor melalui NIK dan KTP el untuk mencegah manipulasi data. Dinas Pendidikan dengan data penduduk usia sekolah, data pendududk usia pendidikan dan lain-lain,” ujarnya.

Ia juga menyebutkan Kaltim berada pada peringkat dua nasional kepemilikan akta kelahiran sebesar 103,69 persen dibawah Jambi.

“Sementara untuk data kependudukan yang telah melakukan perekaman KTP el sampai dengan 28 April 2018 telah mencapai 98,61 persen yang artinya Kaltim telah di atas rata-rata nasional perekaman KTP el,” imbuhnya. (dkp3a/rdg)