Kesenjangan Sumbangan Pendapatan Perempuan Kaltim Tinggi, DKP3A Kaltim Gelar Pengembangan KIE

Balikpapan — Kepala Dinas Kependudukan, pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim Noryani Sorayalita mengatakan, masih terdapat ketidaksetaraan pembangunan di Kalimantan Timur. Berdasarkan dari capaian tahun 2021 menunjukan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kaltim di posisi 3 besar dari 34 provinsi dan Kota Balikpapan menempati urutan pertama dari 10 kabupaten/ kota. Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kaltim menempati di posisi 32 dari 34 provinsi dan Kota Balikpapan menempati urutan pertama dari 10 kabupaten/kota. Sementara Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) di posisi 25 dari 34 provinsi dan Kota Balikpapan menempati urutan kedua 10 kabupaten/kota.

Balikpapan memiliki berbagai potensi, sehingga menjadi wilayah strategis dalam menunjang terwujudnya Ibu Kota Negara di Penajam Paser Utara. Dari sisi ekonomi Balikpapan merupakan wilayah kedua tertinggi  namun pembangunan ekonomi terpilah menggambarkan adanya kesenjangan yang cukup tajam khusunya pada sumbangan  pendapatan perempuan.

“Pada tahun 2021 mengalami penurunan 0,34 dari tahun sebelumnya,” ujar Soraya pada kegiatan Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi, berlangsung di Hotel Horison Sagita Balikpapan, Rabu (28/9/2022).

Ia menambahkan, jumlah perempuan sebagai sumber daya manusia yang besar menjadi potensi namun disisi lain kapasitasnya masih belum optimal, bahkan sebagian besar masih menjadi beban pembangunan.

Seperti diketahui lima arahan Presiden kepada Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, salah satunya adalah peningkatan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan. Arahan ini tentu menjadi pedoman bagi seluruh sektor pemberdayaan perempuan termasuk di Kaltim.

“Seperti kita ketahui kesenjangan sumbangan pendapatan perempuan Kaltim cukup tinggi. Implementasi pemberdayaan perempuan melalui kewirauhaan menjadi strategi yang tepat untuk mempersempit kesenjangan pada sektor ekonomim khususnya,” terang Soraya.

Soraya menyebutkan, berdasarkan Online Data System (ODS) Kementerian Koperasi dan UKM, data UMKM terpilah Balikpapan untuk laki-laki sebanyak 32.622 dan perempuan sebanyak 26.567.

Pemprov Kaltim juga telah berkomitmen dalam pemberdayaan perempuan, yang tertuang dalam Misi Satu Gubernur yaitu Berdaulat Dalam Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Berakhlak Mulia dan Berdaya Saing, Terutama Perempuan, Pemuda dan Penyandang Disabilitas.

“Komitmen ini perlu dikuatkan dan dipromosikan oleh semua sektor agar bisa berpartisipasi dalam upaya pemberdayaan perempuan,” katanya.

Kegiatan ini diikuti sebanyak 30 peserta terdiri dari PEKKA, UMKM, OPD terkait lingkup Kota Balikpapan. Hadir menjadi narasumber DP3AKB Jawa Barat Ade Rahmawati, Kepala Dinas DP3AKB Balikpapan Alwiati, dan Ketua DPP Perkumpulan Pengusaha Kuliner Nusantara Artha Mulya. (dkp3akaltim/rdg)