September 23, 2022 – Dinas Kependudukan, Pemberdayaan dan Perlindungan Anak

Bontang — Data Stunting di Indonesia, menurut Riskesdas Kementerian Kesehatan, angka stunting nasional mengalami penurunan dari 37,2% pada 2013 menjadi 30,8% pada 2018. Menurut Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI) pada 2019 menjadi 27,7%, tahun 2021 sebesar 24,4%. Sementara untuk nasional pada tahun 2024 Pemerintah menargetkan menjadi 14%.

“Tahun 2022 penurunan stunting lebih dari 3% atau paling sedikit 3%. Oleh karena itu intervensi spesifik dan intervensi sensitif harus benar-benar dijalankan dengan baik karena target akhir di tahun 2024 menjadi 14%,” ujar Kepala Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Permepuan dan Perlidnungan Anak (DKP3A) Kaltim Noryani Sorayalita saat membacakan sambutan Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi pada kegiatan Advokasi Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Penguatan Kerjasama Anggota Tim Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2022, berlangsung di Hotel Bintang Sintuk Bontang, Kamis (22/9/2022).

Di Provinsi Kalimantan Timur, lanjut Soraya, persentase Stunting pada tahun 2019, sebesar 28,09% dan tahun 2021 sebesar 22,8%. Data Stunting kabupaten/kota di Provinsi Kaltim yaitu empat kabupaten/kota adalah Kutai Kartanegara, Kota Balikpapan, Mahakam Ulu dan Samarinda yang memiliki angka lebih rendah dari persentase rerata Provinsi.

“Sedangkan untuk enam kabupaten/kota lainnya adalah Kutai Timur, PPU, Kukar, Bontang, Berau dan Paser, yang memiliki persentase Stuntingnya masih berada di atas rerata Provinsi,” ujar Soraya.

Pada tingkat provinsi telah dibentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) dengan Keputusan Gubernur Nomor 463/K.159/2022 tentang Pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting Provinsi Kalimantan Timur, pada tanggal 14 Maret 2022.

Selain itu, mengingat Kaltim akan menjadi Ibu Kota Negara perlu kiranya usaha peningkatan kapasitas masyarakat atau sumber daya manusia dalam menghadapi persaingan dan tantangan agar dapat ikut serta dan berperan aktif dalam sektor – sektor pembangunan.

“Salah satunya melalui penurunanan angka stunting,” imbuhnya.

Sementara Kepala Bidang PPKB Syahrul Umar mengatakan, berdasarkan data e-Infoduk DKP3A Kaltim, jumlah penduduk Kota Bontang sebanyak 185.393 jiwa atau 4,82% dari jumlah penduduk Kaltim dengan rincian laki-laki 96.113 jiwa (52%) dan perempuan 89.280 (48%).

“Untuk jumlah balita di Kota Bontang sebanyak 16.273 jiwa (9%). Sementara jumlah usia produktif 15-24 tahun sebanyak 645.121 jiwa,” ujar Syahrul.

Saat ini, angka prevalensi stunting Kota Bontang adalah 26,3%. Sedangkan jumlah Balita stunting di Bontang Selatan sebanyak 483 balita, Bontang Utara sebanyak 694 dan Bontang Barat sebanyak 1.156 balita. Untuk keluarga beresiko stunting di Bontang Selatan sebanyak 7.114, Bontang Utara sebanyak 8.724 dan Bontang Barat sebanyak 14.840.

Ditengah ketatnya kompetisi dan perkembangan dunia yang semakin dinamis dengan jumlah penduduk usia produktif yang besar dan jumlah penduduk usia anak yang cukup tinggi pula, jika tidak dikelola dengan baik tentu akan menimbulkan berbagai permasalahan nantinya.

“Oleh karenanya usaha dan aksi percepatan pencegahan stunting perlu dilakukan bersama-sama bukan hanya pemerintah, OPD lintas sektor tapi juga lembaga non pemerintah serta masyarakat,” ujarnya.

Hadir menjadi narasumber Wakil Walikota Bontang Najirah dan Kabis Kesmas Dinkes Bontang Jamila Suyuthi. Tampak hadir Sekda Kota Bontang Aji Erlinawati (dkp3akaltim/rdg)

Tana Paser — Capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terpilah Paser untuk laki-laki tahun 2020 adalah 77,44, sementara perempuan 55,1. Terdapat kesenjangan yang cukup tajam dalam mendapatkan kemudahan akses, partisipasi, manfaat dan kontrol dalam pembangunan yaitu sebesar 22,34 poin.

“Hal ini menempatkan Paser pada peringkat terkahir di Kaltim. Sementara Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Paser pada tahun 2020 terjadi penurunan sebesar 0,26 dari tahun 2019,” ujar Kepala Dinas Penegndalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlidungan Anak (P2KBP3A) Paser Amir Faisol saat membacakan sambutan Bupati Kabupaten Paser Fahmi Fadli pada kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan, berlangsung di Hotel Grand Sadurengas Paser, Kamis (15/9/2022).

Sebagai upaya penguatan, Pemerintah Kabupaten Paser telah menginisiasi beberapa inovasi dalam rangka meningkatkan peran perempuan dalam bidang ekonomi salah satunya dengan Pembentukan Kelompok Usaha Perempuan Satu Desa Satu Kelompok Usaha Perempuan (SATE PUAN).

Ia berharap ke depan Pemkab Paser dan seluruh stakeholder terkait akan terus memberikan kesempatan yang lebih luas kepada perempuan agar kontribusi yang diberikan dapat lebih optimal. Ini bertujuan untuk mengingkatkan kualitas ekonomi perempuan pedesaan yang memiliki kesadaran kritis dan komitmen untuk mendorong perubahan desa dalam penanganan isu-isu gender dalam kehidupan sehari-hari. Selaijn itu sebagai wujud perhatian pemerintah dalam meningkatkan aktualisasi perempuan sejak dari akar rumput.

Sementara Kepala Bidang Kesetaraan Gender Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlidungan Anak (DKP3A) Kaltim Dwi Hartini dalam laporannya mengatakan, berdasarkan Data BPS RI, data pengeluaran per-kapita yang disesuaikan menurut jenis kelamin di Paser pada tahun 2021 capaian pengeluaran perempuan mencapai Rp.2.965.000/tahun, sedangkan pada tahun 2020 capaiannya Rp. 2.902.000.

“Melihat dari perbandingan data ini terjadi kenaikan 1,0 persen,” ujar Dwi.

Sementara untuk laki-laki pada tahun 2021 capaiannya Rp 17.502.000/tahun, untuk tahun 2020 capaiannya Rp 16.973.000 atau terjadi kenaikan 1,0 persen.. Dari perbandingan data pengeluaran tersebut di Kabupaten Paser memang terjadi kenaikan dari tahun 2021 – 2020 baik perempuan maupun laki-laki.

“Yang menjadi perhatian dari data ini yaitu capaian pengeluaran perempuan. Sekali pun terjadi kenaikan dari capaiannya namun kesenjangan masih terlihat cukup jauh pada pengeluaran per-kapita di Kabupaten Paser antara perempuan dan laki-laki,” imbuh Dwi.

Dengan kegiatan ini diharapkan menjadi salah satu jalan dalam pemulihan ekonomi di Kaltim khususnya di Paser terutama bagi pelaku ekonomi perempuan.

Kegiatan ini diikuti sebanyak 30 peserta terdiri dari pelaku UMKM, dan organisasi wanita Paser. Hadir menjadi narasumber Deputi Kesetaraan Gender Lenny N Rosalind an Ketua Pembina Mompreneur Kaltim Windie Karina Farmawati. (dkp3akaltim/rdg)