August 26, 2022 – Dinas Kependudukan, Pemberdayaan dan Perlindungan Anak

Samarinda — Kepala Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlidungan Anak (DKP3A) Kaltim Noryani Sorayalita mengatakan, Ditjen Dukcapil Kemendagri selalu rutin memonitor sekaligus mengevaluasi kinerja Dinas Dukcapil provinsi, kabupaten/kota setiap pertengahan dan akhir bulan.

Kinerja Disdukcapil diukur dengan capaian terhadap 10 indikator yaitu Perekaman KTP-el 99,3%, Kepemilikan KIA 40%, penggunaan kertas putih pada 18 dokumen kependudukan, Tanda Tangan Elektronik (TTE) pada 18 dokumen, Layanan Adminduk Secara Online, Pelayanan Terintegrasi, Kepemilikan Akta Kelahiran 97%, Perjanjian Kerja Sama (PKS), Akses Pemanfaatan Data dan Penggunaan Buku Pokok Pemakaman.

“Hingga 15 Juli 2022 sudah ada tujuh kabupaten/kota yang telah mencapai level 4 (Level Terbaik) kinerja dukcapil,” ujar Soraya, Jumat (26/8/2022)

Soraya merincikan, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kota Balikpapan, Kota Samarinda, Kota Bontang, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Paser dan Kabupaten Kutai Barat.

“Kami sangat mengapresiasi kinerja Dinas Dukcapil Kutai Barat. Hal ini karena pada 30 Juni 2022 Dinas Dukcapil Kutai Barat masih berada pada level 3 (Level Baik) dan sekarang menjadi level 4,” imbuh Soraya.

Sementera untuk Kabupaten Berau dan Mahakam Ulu berada pada level 3. Sedangkan Kabupaten Kutai Timur berada pada level 2.

Levelisasi penilaian kinerja ini selaras dengan arahan Mendagri Tito Karnavian agar kinerja jajaran Dukcapil selalu ditingkatkan dan terus memberikan layanan terbaik serta membahagiakan masyarakat. (dkp3akaltim/rdg)

Sangatta — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam melaksanakan Pengarusutamaan Gender (PUG) di perkuat dengan pemenuhan 7 prasyarat seperti kelembagaan, kebijakan, komitmen, ketersediaan data pilah, metode, partisipasi masyarakat, sumber daya dan anggaran. Berdasarkan hasil pemantauan dan evauasi pelaksanaan PUG tahun 2020, menunjukkan Kabupaten Kutai Timur belum menjadi kabupaten/kota penerima penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE).

“Hal ini mengingat belum terpenuhinya prasyarat PUG di Kutim. Untuk itu melalui kegiatan ini diharapkan dapat menjadi penggerak seluruh kelembagaan PUG Kutai Timur meliputi Pokja PUG, Focal Point, Tim Driver dan lainnya. Serta dapat menjalankan peran dan fungsinya terutama dalam melaksanakan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender yang berkualitas,” ujar Kepala Dinas Kependudukan, pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim Noryani Sorayalita melalui Kabid Kesetaraan Gender Dwi Hartini pada kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) termasuk Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Provinsi di Kabupaten Kutai Timur, berlangsung di Royal Victoria Hotel Sangatta, Kamis (25/8/2022).

Dwi menambahkan, kabupaten/kota merupakan support system dalam capaian pembangunan SDM Provinsi. Saat ini Kabupaten Kutai Timur dengan capaian Indeks Permbangunan Gender (IPG) 76,4 di tahun 2021 atau masih berada dibawah capaian Provinsi Kaltim yaitu 85,9. Sementara capaian Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) yaitu 53,7 atau masih dibawah Provinsi Kaltim yaitu 66,65.

“Sehingga perlu dilakukan percepatan implementasi PUG untuk mengurangi kesenjangan pembangunan berbasis gender, mengingat Kutim memiliki SDA yang cukup melimpah dan memiliki sarana serta prasarana untuk melaksanakankan pembangunan yang adil terutama pada urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak,” imbuhnya.

Kegiatan ini diikuti sebanyak 15 orang terdiri dari Tim Driver PUG Kabupaten Kutai Timur dan OPD terkait. Hadir menjadi narasumber Bappeda Kaltim Nani Nuraini, BPKAD Kaltim Iwan Darmawan dan Inspektorat Daerah Kaltim Prananda Ervan HE. (dkp3akaltim/rdg)