March 28, 2022 – Dinas Kependudukan, Pemberdayaan dan Perlindungan Anak

Tanjung Redeb — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah berkomitmen dalam Pemberdayaan Perempuan. Hal ini tertuang dalam Misi Pertama Gubernur yaitu Berdaulat Dalam Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Berakhlak Mulia dan Berdaya Saing, Terutama Perempuan, Pemuda dan Penyandang Disabilitas.

Kepala Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim Noryani Sorayalita mengatakan komitmen ini perlu dikuatkan, dipromosikan oleh semua sektor agar bisa berpartisipasi dalam upaya pemberdayaan perempuan.

Seperti di ketahui masih terdapat ketidaksetaraan pembangunan di Kaltim. Dilihat dari capaian tahun 2020 bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kaltim di posisi 3 dari 34 provinsi sementara Indeks Pembangunan Gender (IPG) di posisi 32, sedangkan Indek Pemberdayaan Gender (IDG) berada di posisi 27 dari 34 provinsi secara Nasional.

“Kemudian kesenjangan Sumbangan Pendapatan Perempuan (SPP) Kaltim cukup tinggi, di tahun 2019 ada pada point 24,06 sementara di tahun 2020 mencapai 24,17. menuju gender equality terdapat sekitar 26 point yang perlu diperjuangkan menuju kewirausahaan berbasis gender, hal ini merupakan agregrat dalam mendorong kenaikan capaian IPG dan IDG,” ujar Soraya pada dalam kegiatan Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan Bidang Ekonomi berlangsung di Hotel Grand Parama, Senin (21/3/2022).

Soraya menambahkan, memperhatikan data pengeluaran per kapita pada tahun 2020 di Kabupaten Berau, capaian untuk perempuan sebesar 7.284.000, sedangkan pada tahun 2019 capaiannya sebesar 7.705.000/tahun (adanya penurunan 5,4%). Sedangkan untuk laki-laki pada tahun 2020 capaiannya sebesar 18.598.000/tahun dan pada tahun 2019 pada capaian : 19.791.000/tahun.

Ini menggambarkan kondisi pengeluaran perkapita perempuan masih dibawah pengeluaran laki-laki, meskipun dari tahun 2019 ke tahun 2020 terjadi penurunan baik laki-laki dan perempuan, yang disebabkan oleh karakteristik penduduk laki-laki tersebut bekerja di sektor tambang, migas dan perkebunan dengan pendapatan cukup besar.

“Sektor tersebut bukan merupakan pilihan perempuan dalam memperoleh pendapatan, walaupun pendapatan perempuan jauh lebih kecil dibandingkan pendapatan laki-laki. Secara empiris aktivitas ekonomi perempuan di wilayah Berau pada sektor kewirausahaan cukup tinggi,” imbuh Soraya.

Ia berharap, kegiatan ini menjadi salah satu jalan dalam pemulihan ekonomi di wilayah Kalimantan Timur terutama bagi pelaku ekonomi perempuan.

“Dipilihnya Kabupaten Berau pada kegiatan ini dikarenakan banyak terdapat usaha yang dilakukan secara individu/rumahan (usaha informal), dan Berau salah satu capaian IDG-nya masih rendah dengan capaian 57,91 persen dibawah rata-rata Provinsi Kalimantan Timur yaitu 65,54 persen,” katanya.

Kegiatan ini diikuti sebanyak 30 peserta terdiri dari OPD terkait lingkup Pemkab Berau. Hadir menjadi narasumber Deputi KG Kemen PPPA Lenny N Rosalin, Kepala DP2KBP3A Berau Rabiatul Islamiah, Perwakilan Diskoperindag Berau H. Abidinsyah, dan Perwakilan Kadin Berau Rusmiati. (dkp3akaltim/rdg)

Tanjung Redeb — Pemerintah Kabupaten Berau telah berkomitmen untuk berupaya meningkatkan ekonomi masyarakat, salah satunya dengan menyediakan fasilitas pembinaan, pelatihan, dan kredit lunak kepada UMKM.

Sekretaris Daerah Kabupaten Berau, M Gazali mengatakan UMKM sebagai motor penggerak perekonomian mandiri Indonesia harus mendapatkan dukungan penuh dari berbagai pihak.

“Karenanya, kami senantiasa mendorong akselerasi kemajuan UMKM Bumi Batiwakkal yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujar Gazali pada kegiatan Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan Bidang Ekonomi yang diinisiasi Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim berlangsung di Hotel Grand Parama, Senin (21/3/2022).

Apalagi, lanjut Gazali, pandemi Covid-19 telah memberikan dampak yang sangat besar pada sektor ekonomi. Kebijakan pengurangan tenaga kerja dari perusahaan, pembatasan jam berjualan, hingga meningkatnya kebutuhan selama pandemi seperti masker, vitamin, alat kebersihan, bahkan kuota internet karena kegiatan lebih banyak dilakukan secara daring, mengharuskan masyarakat untuk berpikir dan bertindak kreatif agar mampu bertahan.

“Untuk itu, kami mendorong setiap unit usaha yang orientasinya adalah kesejahteraan komunitas, misalnya usaha komunitas tenun dan komunitas kuliner. Apalagi, satu dari tiga aspek (three ends) dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yaitu: akhiri kesenjangan ekonomi tehadap perempuan,” imbuh Gazali.

Kesenjangan ekonomi ini dapat diatasi dengan implementasi program peningkatan produktivitas ekonomi perempuan dan keluarga. Di sinilah peran utama dari organisasi perempuan untuk memberdayakan kaum perempuan di sekitarnya. Selain itu, di era pemulihan pandemi Covid-19 yang tengah dijalani saat ini, tentu keterampilan menjadi suatu hal yang sangat diperlukan demi kelangsungan hidup bersama.

“Sungguh potensi sumber daya alam dan manusia Kabupaten Berau luar biasa. Tinggal bagaimana cara kita mengelolanya dengan sebaik-baiknya,” katanya.

Ia berharap kegiatan ini dapat memberikan pemahaman awal sekaligus menginginsprasi kaum perempuan, baik yang telah maupun akan merintis usaha, untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia hingga pengembangan produk agar mendatangkan hasil yang diharapkan.

“Saya juga tetap mengharapkan dukungan dari Pemerintah Provinsi Kaltim agar terus membimbing dan mengarahkan para perempuan di Kalimantan Timur khususnya Kabupaten Berau menuju kondisi yang semakin baik,” tutup Gazali. (dkp3akaltim/rdg)