November 23, 2021 – Dinas Kependudukan, Pemberdayaan dan Perlindungan Anak

Tanjung Redeb — Dalam implementasi pengarusutamaan gender (PUG) Kabupaten Berau masih rendah. Hal ini berdasarkan pemantauan implementasi PUG oleh Kementerian PPPA RI tahun 2019, bahwa Kabupaten Berau belum bisa menyampaikan hasil capaian tersebut. Capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) Berau berada pada posisi ketiga di Kaltim dengan capaian 87,61.

Sementara Capaian Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Berau berada pada poin 53,77 menempati posisi ketujuh dari 10 kabupaten/kota di Kaltim. Oleh karena itu, Pelembagaan PUG pada lembaga pemerintahan perangkat daerah menjadi faktor penting.

Sekretaris Daerah Kabupaten Berau, M Gazali mengatakan, untuk melakukan percepatan dan optimalisasi implementasi PUG perlu dilakukan melalui penguatan kelembagaan pada Pokja PUG, Tim Driver dan Focal Point.

“Ini memberi kemudahan dalam penyusunan perencanaan penganggaran responsif gender (PPRG) dalam bentuk Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statment (GBS). Pelaksanaan PPRG merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam mengintegrasikan PUG terhadap kebutuhan, harapan, pengalaman, laki-laki dan perempuan secara adil,” terang Gazali pada Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi diinisiasi Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim, berlangsung di Balai Mufakat Komplek Rumah Jabatan Bupati Berau, Selasa (23/11/2021).

Gazali juga menambahkan, di era otonomi yang sudah berjalan saat ini dan arah pembangunan yang responsif gender sudah berjalan maka diharapkan semua OPD di Kabupaten Berau sesuai dengan program dan kegiatannya dapat mengarah kepada peningkatan SDM agar lebih memahami tentang PUG melalui PPRG.

Kegiatan ini diikuti sebanyak 22 peserta terdiri dari OPD lingkup Pemkab Berau. Hadir menjadi narasumber Kabid KG DKP3A Kaltim Dwi Hartini, Fasilitator PUG Uni W Sagena, Perwakilan Inspektorat Daerah Kaltim Irawan ali wardhana, Plt Kepala DP2KBP3A Dahniar. (dkp3akaltim/rdg)

Yogyakarta — Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Kalimantan Timur, M. Jauhar Effendi mengatakan, berbagai capaian yang sangat baik telah ditunjukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten/Kota se Kaltim.

Jauhar menyebut, seperti target Perekaman KTP-el sebesar 99,20%. Berdasarkan laporan Dinas Dukcapil kabupaten/kota se Kaltim tanggal per 31 Oktober 2021, dari jumlah wajib KTP se Kaltim sebesar 2.652.322 jiwa, yang telah melakukan perekaman sebanyak 2.627.901 jiwa atau mencapai 99,08 %.

“Sementara target cakupan kepemilikan KIA sebesar 30%. Jumlah anak 0-16 tahun yaitu 1.174.267 jiwa, yang telah memiliki KIA sebanyak 646.159 jiwa atau mencapai 55,03 persen,” ujar Jauhar pada Rakorda Evaluasi Penyelenggaraan Adminduk dan Pencatatan Sipil Provinsi dan Kabupaten/Kota Se Kaltim, di Hotel Grand Malioboro Yogyakarta, Selasa (23/11/2021).

Jauhar melanjutkan, target cakupan kepemilikan Akta Kelahiran sebesar 95 %. Jumlah anak 0-17 tahun sebesar 1.279.307 jiwa, yang telah memiliki Akta Kelahiran Anak sebanyak 1.287.116 jiwa atau mencapai lebih dari 100 %.

Sedangkan pemanfaatan data kependudukan untuk OPD yaitu perjanjian kerjasama (PKS) dan Implementasi, seluruh Disdukcapil kabupaten/kota telah melakukan kerjasama pemanfaatan data dengan perangkat daerah masing-masing.

“Untuk penggunaan Tanda Tangan Elektronik dan Kertas Putih pada 18 dokumen adminduk, saat ini telah diterapkan di seluruh Disdukcapil kabupaten/kota se Kaltim,” imbuh Jauhar.

Lebih lanjut, untuk layanan kependudukan secara online sudah diterapkan di seluruh Disdukcapil kabupaten/kota se Kalimantan Timur baik melalui aplikasi berbasi android, Website, WA dan Google Form/Email.

Selain itu, layanan kependudukan terintegrasi sudah diterapkan di seluruh Disdukcapil se Kaltim baik melalui layanan 2 in 1, 3 in 1, 4 in 1 maupun 7 in 1.

Berbagai capaian dan prestasi ini, lanjut Jauhar, perlu terus ditingkatkan kualitas kinerjanya karena akan semakin banyak lembaga yang membutuhkan data Dukcapil.

“Untuk itu agar kerjasama pemanfaatan NIK, data kependudukan dan KTP-el pada OPD diwilayah Saudara terus dioptimalkan dalam rangka membangun brand Dukcapil menjadi lebih baik,” terang Jauhar.

Jauhar juga berharap keluhan masyarakat terhadap kualitas pelayanan administrasi kependudukan segera ditindaklanjuti dan dilakukan perbaikan. Praktik pungli dan percaloan dapat dihilangkan melalui optimalisasi pelayanan online untuk seluruh dokumen kependudukan.

Sementara Dinas Kependudukan, Peberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim, Noryani Sorayalita menyampaikan, Pemprov Kaltim siap memberikan dukungan berupa peningkatan sarana dan prasarana serta peningkatan kualitas sumber daya aparatur melalui bimbingan teknis dan terus melakukan koordinasi, monitoring dan supervisi dengan baik melalui kegiatan Tahun 2021.

“DKP3A Kaltim telah menganggarkan pembelian tiga unit alat perekaman KTP-el dan tiga buah alat cetak KTP-el yang bisa dipinjam oleh kabupaten/kota yang membutuhkan dalam kondisi darurat sehingga pelayanan dokumen kependudukan dapat berjalan dengan baik dan lancar,” ujar Soraya.

Soraya menambahkan, pihaknya telah menganggarkan 3 unit Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM) untuk ditempatkan di kabupaten/kota yang belum tersedia. Selain itu, melanjutkan pengadaan Mobil Pelayanan Administrasi Kependudukan sebanyak 5 unit untuk Kabupaten Berau, Kabupaten Mahakam Ulu, Kota Balikpapan, Kota Samarinda dan Kota Bontang. Sehingga seluruh kabupaten/kota memiliki mobil layanan keliling untuk melayani masyarakat yang jauh dari pusat pemerintahan sebagai wujud layanan administrasi kependudukan yang berkualitas dan membahagiakan masyarakat.

Kegiatan ini diikuti sebanyak 60 peserta Hadir menjadi narasumber Direktur Bina Aparatur Kependududkan Dan Pencatatan Sipil Andi Kriarmoni, Kepala Dinas Dukcapil Penajam Paser Utara Suyanto, dan Kabid FPAK DKP3A Kaltim Sulekan. (dkp3akaltim/rdg)