DKP3A – Biro Hukum Bahas Hasil Harmonisasi Rancangan Pergub SIGA

/0 Comments/in /by

Samarinda — Kepala Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim, Noryani Sorayalita mengatakan perlu mensinergikan data pilah provinsi dan kabupaten/kota dalam bentuk aplikasi. Sehingga perlu ditetapkan regulasi yang mengatur mengenai penyelenggaraan sistem tersebut.

Untuk meningkatkan pemahaman tentang sistem informasi data gender dan anak (SIGA) sehingga tersedia data yang akurat dan dapat di pertanggungjawabkan, maka Kaltim perlu meiliki sistem aplikasi SIGA dan pedomannya.

“Sehingga data dapat terupdate lebih mudah dan informasi yang sampaikan ke masyarakat adalah data yang falid,” ujar Soraya dalam Rapat Pemaparan Pembahasan Hasil Harmonisasi Terhadap Rancangan Pergub SIGA, berlangsung di Ruang Rapat Tepian I Kantor Gubernur Kaltim, Rabu (13/10/2021).

Soraya menambahkan, pedoman Pergub SIGA sudah pernah di bahas tahun 2020. Pedoman berupa Pergub dan sudah lanjutan. Didalamnya terdapat lampiran untuk perangkat daerah.

“Rapat dengan Biro Hukum kali ini sebagai upaya lanjutan. Selanjutnya menunggu dari Kementerian Dalam Negeri. Mudah-mudahan tahun ini Pergub SIGA sudah bisa disahkan sehingga dapat menjasi pedoman bagi kabupaten/kota,” terang Soraya.

Diakui Soraya, keberhasilan pembangunan sangat bergantung pada sejauh mana keseimbanagan partisipasi laki-laki dan perempuan terus di dorong secara maksimal disemua aspek kehidupan. Selain itu, data terpilah melalui sistem informasi gender dan anak merupakan salah satu dari tujuh prasyarat Pengarusutamaan Gender (PUG). (dkp3akaltim/dell)

DKP3A Kaltim Gelar Bimtek Analisis Data Anak

/0 Comments/in /by

Samarinda — Kepala Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim, Noryani Sorayalita melalui Kabid Sistem Informasi Data Gender dan Anak (SIGA), Iwan Setiawan mengatakan ketersediaan data dan indikator terkait kekerasan terhadap anak di Indones khususnya Kalimantan Timur masih sangat terbatas.

“Karenanya penting sekali untuk meningkatkan ketersediaan data mengenai prevalensi kekerasan yang dialami oleh anak dalam segala kondisi agar dapat memonitor secara seksama segala kemajuan pada anak,” ujar Iwan pada kegiatan Bimtek Analisis Data Anak khususnya Analisis Data Kekerasan Terhadap Anak, berlangsung di Hotel Selyca Muali Samarinda, Kamis (7/10/2021).

Tantangan utama dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak di Provinsi Kalimantan Timur adalah ketersediaan data dan informasi kekerasan anak.

“Saat ini informasi terkait tingkat kekerasan terhadap anak sangat diperlukan agar kebijakan dan program perlindungan dan pencegahan anak dari tindak kekerasan dapat dirumuskan secara efektif,” imbuh Iwan.

Ia berharap melalui bimtek ini dapat memperkuat dan mendorong ketersedian sumber daya terlatih baik provinsi maupun kabupaten/kota sehingga mampu menganalisis dan mengolah data kekerasan terhadap anak.

Iwan menambahkan, penggunaan sistem pelaporan terhadap anak melalui Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA) Provinsi Kalimantan Timur telah berjalan cukup efektif dalam memantau perkembangan kasus kekerasan terhadap anak. Hal tersebut memudahkan pengambil kebijakan dalam rangka mengakhiri kekerasan terhadap anak.

Kegiatan ini diikuti sebanyak 20 peserta dari Dinas PPPA se Kaltim. Hadir menjadi narasumber Kabid PPA DKP3A Kaltim Junainah dan Statistik Muda BPS Kaltim Ika Ayunigtyas. (dkp3akaltim/fjr/dell)

 

APE Kategori Utama Untuk Kaltim dan Kutai Kartanegara

/0 Comments/in /by

Samarinda — Kembali, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menerima penghargaan nasional dari pemerintah pusat melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) berupa Anugerah Parahita Ekapraya (APE) tahun 2020 Kategori Utama.

Penganugerahan setiap dua tahun sekali oleh Kementerian PPPA ini dilakukan secara virtual, diawali sambutan Menteri PPPA Bintang Puspayoga dan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Profesor Muhadjir Effendy, dihadiri para Menteri Kabinet Indonesia Maju, serta para menteri pemberdayaan perempuan dari 10 negara dan para kepala daerah (gubernur, bupati, walikota) se Indonesia.

Dari Ruang Heart of Borneo Kantor Gubernur Kaltim, Rabu (13/10/2021), Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim HM Sa’bani, didampingi Kepala Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim, Noryani Sorayalita, Pejabat Fungsional Gubernur Kaltim Hj Ardiningsih, Kepala Dinas Kesehatan dr Hj Padilah Mante Runa, Ketua DPD Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Kaltim Ani Juwairiyah serta pimpinan OPD di lingkup Pemprov Kaltim.

Kali ini, Kaltim bersama 12 provinsi lainnya berhak menerima APE Award Kategori Utama. Yakni, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Kepulauan Riau, Jambi, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Bali, Kalimantan Selatan dan Sulawesi Utara.

Atas capaian APE ini, Sa’bani menyatakan bersyukur sekaligus memuji kinerja OPD lingkup Pemprov Kaltim dalam mendukung program pengarusutamaan gender (PUG) di Benua Etam.

“Ini bukti kerja keras kita, Artinya selama ini dari tahap perencanaan hingga impelmentasi sudah sesuai yang ditetapkan. Juga terjadi peningkatan kualitas terhadap pemberdayaan perempuan atau lebih pada pengarusutamaan gender,” jelas Sa’bani

Penilaian kinerja PUG di Kaltim meliputi semua aspek dan komitmen Pemerintah Provinsi Kaltim meningkatkan kualitas hidup perempuan melalui strategi PUG.

“Kita sudah dapat pratama, madya dan utama. Semoga berikutnya APE Mentor bisa kita raih,” ungkap Sa’bani.

Sementara Kepala Dinas KP3A Kaltim, Noryani Sorayalita menyebutkan Kaltim telah 6 kali menerima penghargaan APE.

“Kategori Pratama 2 kali dan Madya 3 kali, tahun ini APE kategori Utama. Kali ini bersama Kabupaten Kutai Kartanegara juga meraih APE kategori Utama,” ujar Soraya.

Soraya berharap, semoga Kaltim dapat mempertahankan bahkan meningkatkan kualitas hidup perempuan Kaltim melalui strategi pembangunan PUG. Pemprov Kaltim juga akan terus berupaya mendorong kabupaten/kota lainnya melalui advokasi dan sosialisasi.

Sebagai informasi, terdapat lima kabupaten/kota di Kaltim yang memperoleh penghargaan APE, diantaranya Kabupaten Kutai Kertanegara Kategori Utama, Kota Samarinda Kategori Pratama, Kota Balikapapan Kategori Pratama, Kabupaten PPU Kategori Pratama dan Kabupaten Paser Kategori Pratama. (dkp3akaltim/dell)