March 8, 2021 – Dinas Kependudukan, Pemberdayaan dan Perlindungan Anak

Jakarta (8/03) – Bersamaan dengan Peringatan Hari Perempuan Internasional, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) dan PT Kalbe Farma, Tbk. melalui Fatigon meresmikan kolaborasi dalam mendukung “Perempuan Kebanggaan Indonesia, Perempuan Wirausaha” di Kantor Kemen PPPA Jakarta pada Senin, 8 Maret 2021 secara simbolis. Kolaborasi yang didukung juga oleh UN Women, UNDP, dan Women’s World Banking rencananya akan dilakukan di 11 provinsi ini dilakukan sebagai upaya pemberdayaan perempuan terutama di tengah kondisi ekonomi yang lesu akibat pandemi Covid-19.

11 provinsi yang menjadi target sasaran merupakan provinsi mitra ekonomi Kemen PPPA mencakup Jawa Tengah, NTB, DKI Jakarta, Sumatera Utara, Kep. Bangka Belitung, Aceh, Lampung, Sulawesi Utara, Kalimantan Tengah, Gorontalo, dan Papua Barat.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI, Bintang Puspayoga yang membuka acara secara resmi melalui daring mengatakan pandemi Covid-19 telah memperberat ketimpangan yang dirasakan oleh perempuan. Tidak hanya mengakibatkan krisis kesehatan, pandemi juga mengguncang sektor ekonomi.

“Jika tidak ditangani dengan baik, krisis ekonomi dapat membawa dampak jangka panjang pada kehidupan perempuan. Oleh karena itu, peningkatan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan menjadi peluang bersama untuk dapat keluar dari situasi krisis yang diakibatkan oleh pandemi Covid-19,” jelas Menteri Bintang.

Menjadikan pemberdayaan perempuan sebagai solusi menurut Menteri Bintang bukan tanpa sebab. Menteri Bintang menuturkan kekuatan perempuan di bidang ekonomi, khususnya kewirausahaan sangat besar. Berdasarkan Data Perkembangan Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) dan Besar di Indonesia padan 2014-2018, dari total usaha yang berjumlah 64 juta unit usaha, 99,99% usaha di Indonesia adalah UMKM, serta lebih dari 50% usaha mikro dan kecil di Indonesia dimiliki dan dikelola oleh perempuan.

“Bagi para perempuan, pemberdayaan ekonomi tidak hanya berfungsi sebagai sarana untuk memperoleh pendapatan semata tetapi juga alat untuk memerdekakan diri dari jerat kekerasan dan diskriminasi yang mengikat mereka,” ujar Menteri Bintang.

Pemerintah turut memberikan perhatian khusus terhadap keberlangsungan UMKM di masa pandemi ini seperti program subsidi bunga, dukungan pembiayaan, dan juga penjaminan akan kembali dilanjutkan di tahun 2021. Kemen PPPA juga terus melakukan upaya-upaya untuk mendukung pemberdayaan ekonomi kelompok perempuan secara luas. Mulai dari menginisiasi model pengembangan Industri Rumahan (IR) sesuai dengan Peraturan Menteri PPPA Nomor 2 Tahun 2016 yang saat ini terdapat 3.764 pelaku usaha yang tersebar di 46 desa/kelurahan, 21 kabupaten/kota dan 16 provinsi, mengumpulkan data kuantitatif maupun kualitatif sebagai landasan untuk melakukan advokasi ke Kementerian/Lembaga terkait, membangun sinergi dengan berbagai lembaga masyarakat yang membawahi para perempuan pengusaha serta dunia usaha.

Menteri Bintang berharap Hari Perempuan Internasional dapat menjadi momentum untuk membangkitkan kembali semangat bersama dalam mengawal kerja-kerja pemberdayaan perempuan, khususnya di bidang ekonomi sebab upaya pemberdayaan

Presiden Komisaris PT Kalbe Farma Tbk, Bernadette Ruth Irawati Setiady menjelaskan bahwa PT Kalbe Farma Tbk sebagai perusahaan kesehatan di Indonesia, selalu berkomitmen untuk membantu pemerintah dalam mengatasi pandemi Covid-19 di Indonesia.

Ira memaparkan bahwa saat ini pembatasan aktivitas masyarakat yang dilakukan untuk menekan penyebaran Covid-19 berpengaruh pada aktivitas bisnis yang kemudian berimbas pada perekonomian. Termasuk mempengaruhi para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), khususnya yang dikelola atau dimiliki oleh perempuan.

”Mereka mengalami penurunan pendapatan, kesulitan mendapatkan bahan baku dan tidak sedikit juga yang gulung tikar. Setidaknya pendapatan dari usaha keluarga menurun sebesar 82%1,” kata Ira.

Oleh sebab itu, Kalbe menyambut antusias kolaborasi pihaknya dengan Kemen PPPA melalui program pemberdayaan dengan tema “Perempuan Kebanggaan Indonesia, Perempuan Wirausaha” yang dilakukan bersama Fatigon dan rencananya berlangsung di 11 provinsi.

Ira menegaskan bahwa program kewirausahaan yang akan dilakukan berupa pelatihan potensi pengembangan herbal/kerajinan batik, pengembangan basic skill untuk industri rumahan, pendampingan industri rumahan dan juga pameran industri rumahan. Pelatihan ini akan menjangkau UMKM kelompok perempuan secara luas yang sejalan dengan prioritas Kemen PPPA periode kerja 2020-2024.

Samarinda — Plt Kepala Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim Sri Wahyuni mengatakan peran perempuan dalam ketidakadilan telah ada sejak dahulu. Peran sebagai hasil dari kontruksi sosial sering menjadi penghalang, perempuan merasa tidak pantas, tidak lazim, tidak sanggup, terlalu berat dan lainnya. Padahal publik adakalanya memerlukan peran tersebut. Peran yang dilaksanakan secara optimal akan berkonstribusi terhadap manfaat pembangunan. Perempuan dapat memerankan tugas selama mempunyai kapasitas karena peran hasil dari kontruksi sosial bukan takdir.

“Peran bisa dipertukarkan. Dulu tidak pernah terpikir jika perempuan mampu menjadi TNI, Polri, operator alat berat, dan astronot. Seiring waktu, ternyata pertukaran peran terjadi dan tidak berdampak buruk. Demikian sebaliknya jika laki-laki menjadi chef, akuntan, atau guru paud,” ujarnya, Senin (8/9/2021).

Selain itu perlu keseriusan berbagai pihak baik pemerintah, perguruan tinggi, organisasi masyarakat media massa dan dunia usaha untuk memberikan ruang dan kesempatan kepada perempuan tidak saja di ranah domestik namun juga di ranah publik.

Sementara, terkait partisipasi perempuan di dunia kerja dan parlemen diharapkan dapat mengintegrasikan isu gender dalam kebijakan, program dan kegiatan. Hal ini karena perempuan sebagai penentu kebijakan di bidang tersebut diharapkan dapat memahami pengalaman kebutuhan, permasalahan, harapan perempuan dan hal rentan lainnya kedalam proses pembangunann. Perempuan tidak hanya menjadi obyek pembangunan, namun perempuan mendapat kemudahan akses dan partisipasi proses pembangnan. Selain itu juga mendapat manfaat serta mampu melaksanakan kontrol dari hasil pembangunan.

“Saat ini keterwakilan perempuan di parlemen belum mencapai 30% yaitu sebesar 18%. Sehingga ini menjadi PR bagi kami untuk mendorong keterwakilan perempuan,” terangnya.

Sri Wahyuni mengatakan, upaya DKP3A Kaltim memberdayakan peran perempuan antara lain, melakukan Sosialisasi, Advokasi, Bimtek tentang Pengarusutamaan Gender (PUG).

“PUG merupakan sebuah strategi pembangunan yang dipilih oleh pemerintah untuk mengurangi adanya kesejangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan,” imbuhnya.

Saat ini, lanjut Sri Wahyuni, DKP3A Kaltim tengah melakukan coaching clinic terkait penyusunan, perencanaan, penganggaran responsif gender agar Dokumen perencamaan penganggaran OPD telah mengintegrasikan permasalahan kebutuhan harapan menjadi isu gender .

“Ini dilakukan bersama bersama Tim Driver dalam menyusun Anggaran Responsif Gender,” katanya.

Dalam rangka Hari Perempuan Iternasional ia berharap perempuan di kaltim bisa menjadi contoh bagi keluarga dan masyarakat kaltim bahwa perempuan harus mampu aktif menyuarakan suara perempuan, membangun komunikasi keluarga, berkarya, berdaya, berusaha dan lebih produktif untuk melewati masa pandemic Covid-19. (dkp3akaltim/rdg)