Sukseskan Pilkada

/0 Comments/in /by

Samarinda — Wagub Kaltim H Hadi Mulyadi mengungkapkan Pemprov Kaltim siap sukseskan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak pada 9 Desember 2020.

Bahkan, setiap Pilkada maupun pemilihan legislatif dan pemilhan presiden selalu aman tanpa ada konflik.

“Alhamdulillah di Kaltim selama penyelenggaraan pesta demokrasi, baik Pilkada bupati dan walikota, pemilihan gubernur hingga legislatif dan Pilpres berjalan sukses, aman tanpa ada konflik. Karena itu, Pemprov Kaltim bersama seluruh pihak siap sukseskan pesta demokrasi tahun ini,” kata Hadi Mulyadi saat Focus Group Discussion (FGD) inventarisasi masalah tentang persiapan penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020 yang digelar DPD RI, di Ruang Tepian 1 Kantor Gubernur Kaltim, Jumat (4/12/2020).

Hadi menjelaskan kondusifitas daerah yang terbangun di Benua Etam cukup baik, maka wajar jika ibu kota negara (IKN) ditetapkan di Kaltim oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).

Karena itu, untuk Pilkada serentak tahun ini diyakini tetap berjalan lancar. Meskipun kondisi kali ini dihadapkan dengan wabah virus Covid-19.

“Meski wabah melanda daerah, tapi pesta demokrasi harus tetap aman dan masyarakat selalu sehat,” harapnya.
Wakil Ketua DPD RI Dr H Mahyudin berharap Pilkada serentak kali ini dilaksanakan secara ketat. Karena, kondisinya berbeda, yaitu dimasa wabah Corona.

Hadir, Asisten Pemerintahan dan Kesra Setprov Kaltim Dr HM Jauhar Efendi, Danrem 091 ASN Brigjen TNI Cahyo Suryo Putro, Kapolresta Samarinda Kombes Pol Arief dan unsur KPU serta Bawaslu.(humasprovkaltim)

DIPA TKDD Rp28 Triliun

/0 Comments/in /by

Samarinda — Gubernur Kaltim Dr H Isran Noor secara khusus memghadiri sekaligus melakukan penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun Anggaran 2021 di Provinsi Kalimantan Timur di Ballroom Hotel Mercure Jalan Mulawarman Samarinda, Jum’at, (4/12/2020).

Kegiatan bertema Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Penguatan Reformasi dihadiri Sekdaprov Kaltim HM Sa’bani, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Midden Sihombing, Kapolda Kaltim Irjen Pol Herry Rudolf Nahak dan Danrem 091/ASN Brigjen TNI Cahyo Suryo Putro serta jajaran Forkopimda Kaltim, Bupati/Walikota se Kaltim, pimpinan kementerian/lembaga/instansi vertikal dan pimpinan OPD lingkup Pemprov Kaltim secara langsung dan virtual.

Secara keseluruhan DIPA dan TKDD Tahun Anggaran 2021 untuk Kalimantan Timur sebesar Rp28 triliun. Terbagi dana instansi vertikal Rp10 triliun dan instansi otonom sekitar Rp18 triliun.

Menurut Gubernur Isran Noor sesuai pesan Presiden Joko Widodo agar jajaran pemerintah segera melaksanakan kegiatan guna percepatan pemulihan ekonomi nasional dan penguatan reformasi.

“Saya bersyukur penyerahan DIPA dan TKDD lebih cepat. Sehingga kegiatan bisa dilaksanakan 2021 sejak awal Januari,” kata Isran Noor.

Gubernur Isran berharap seluruh instansi pemerintah daerah segera menyiapkan dokumen yang berkaitan dengan kontrak dan lelang kegiatan.

“Saya instruksikan kepala daerah, baik bupati dan walikota, juga instansi otonom segera dipercepat dan penuhi persyaratan,” harapnya.

Sebab, lanjut Isran, pembangunan dan upaya pemulihan ekonomi tidak saja bersumber dari APBN/APBD, tetapi pihak swasta (investor) berupa investasi.

“Saya yakin kegiatan pembangunan di Kaltim ini, pasti didukung oleh investor. Semuanya sangat penting dalam perceoatan pertumbuhan ekonomi di daerah,” ungkapnya.(humasprovkaltim)

Perempuan Potensi Besar Cegah Radikalisme dan Terorisme

/0 Comments/in /by

Samarinda — Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) bekerja sama dengan Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Kaltim mendorong keterlibatan perempuan dalam upaya pencegahan radikalisme dan terorisme.

Gubernur Kaltim Isran Noor diwakili Plt Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setdaprov Kaltim H Elto mengatakan terorisme telah menjadi musuh bersama, sehingga upaya pencegahan paham radikalisme diberbagai belahan dunia terus dilaksanakan khususnya di Indonesia.
Ancaman dan aksi teror yang dilakukan menjadi peringatan sekaligus memperlihatkan secara jelas bahwa terorisme telah tumbuh menjamur, membentuk sel-sel jaringan yang terjalin satu dengan lainnya.

“Mereka melakukan serangkalan ancaman dan aksi teror yang lazim dilakukan dengan cara-cara yang berubah-ubah, tidak manuasiawi. Mereka melibatkan dan menggunakan anggota keluarga, bahkan anak-anak,” kata Elto saat membuka Seminar Pelibatan Perempuan Sebagal Agen Perdamaian Dalam Pencegahan Radikalisme dan Terorisme, di Hotel Mercure Samarinda, Kamis (3/12/2020).

Peningkatan peran aktif perempuan dalam terorisme Ini, tidal luput dari perhatian pemerintah. Padahal berbagai riset dan penelitian menyebutkan perempuan berpotensi memiliki peran sama dengan laki-laki dalam gerakan radikalisme.

Menurutnya, kaum perempuan khususnya di Kaltim harus memperkuat jati diri dan meningkatkan peran utama terhadap anak-anak dan keluarga.

“Karena gerakan perempuan sejatinya memiliki potensi besar dalam mencegah ancaman radikalisme dan terorisme melalui ketahanan keluarga,” imbuh Elto.

Sementara Kepala BNPT diwakili Direktur Pencegahan BNPT Brigjen Pol R Ahmad Nurwakhid mengapresiasi FKPT Kaltim menyelenggarakan Seminar Perempuan Sebagai Agen Perdamaian. Hal ini sangat penting karena perempuan adalah garda terdepan di dalam membangun generasi muda penerus bangsa.

Seminar ini diikuti sebanyak 90 peserta terdiri dari perangkat daerah terkait, tokoh perempuan, organisasi masyarakat perempuan dan perkumpulan perempuan di lingkungan TNI/Polri.(dkp3akaltim/rdg)

Pembelajaran Tatap Muka Wajib Perhatikan ‘5 Siap’

/0 Comments/in /by

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga menyatakan ada banyak hal yang harus  dipertimbangkan dan dipersiapkan menyusul rencana Pembelajaran Tatap Muka (PTM) pada Semester Genap Tahun Ajaran dan Tahun Akademik 2020/2021. Hal ini didasari hasil temuan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) pada pengawasan secara langsung terkait Persiapan Pembukaan Sekolah atau Pembelajaran Tatap Muka (PTM), sebesar 83,68 persen sekolah belum siap melaksanakan PTM.

Melalui Surat Kesepakatan Bersama (SKB) 4 Menteri pada 20 November 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Semester Genap Tahun Ajaran dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi Covid-19, pemerintah menggarisbawahi bahwa kesehatan dan keselamatan anak adalah faktor yang paling utama.

“Kita sepatutnya memprioritaskan kesehatan dan keselamatan anak selama proses belajar mengajar. Penerapan sistem campuran baik pembelajaran tatap muka (PTM) maupun pembelajaran jarak jauh (PJJ), harus berprinsip pada kepentingan terbaik bagi anak,” ujar Menteri Bintang dalam Rapat Koordinasi Nasional Pembukaan Sekolah pada Masa Pandemi Covid-19 (30/11/2020).

Menteri Bintang menegaskan dalam rencana pembukaan sekolah, semua pihak diharapkan dapat melaksanakan 5 Siap, yakni Siap Daerahnya, Siap Sekolah dan Gurunya, Siap Sarana Prasarana Pendukungnya, Siap Orangtuanya, dan Siap Peserta Didiknya.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, Nadiem Makarim menegaskan PTM pada Januari 2021 bukan berarti tanpa prasyarat yang ketat. Pertama, peta zonasi resiko dari Satgas Covid-19 tidak lagi menentukan pemberian izin PTM. Kedua, kebijakan PTM dimulai dari pemberian izin pemerintah daerah dan tetap dilanjutkan dengan izin berjenjang dari satuan pendidikan dan orangtua, tidak harus serentak se-kabupaten/kota, namun bisa bertahap di tingkat kecamatan, kelurahan, dan desa, tergantung keputusan pemerintah daerah. Ketiga, satuan pendidikan harus memenuhi daftar periksa, termasuk persetujuan komite sekolah dan orangtua. Orangtua memiliki hak penuh apakah anaknya boleh masuk sekolah atau tidak. Apabila tidak mendapat izin dan daftar periksa tidak dapat dipenuhi, maka izin PTM tidak diberikan, maka peserta didik melakukan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) secara penuh.

Sejak Juni-November 2020 Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) telah melakukan pengawasan secara langsung terkait Persiapan Pembukaan Sekolah atau PTM dari jenjang SD hingga SMA/SMK. Pengawasan tersebut dilakukan di 49 sekolah di 21 kabupaten/kota pada 8 provinsi. Berdasarkan hasil temuan tersebut diketahui bahwa sekolah yang memiliki kesiapan PTM hanya 16,32 persen, sementara sisanya 83,68 persen belum siap.

Temuan lainnya pertama, ternyata status zona cenderung berubah setiap saat, sehingga terjadilah buka tutup sekolah berkali-kali ketika zona berubah. Kedua, dari 49 sekolah tersebut menunjukkan bahwa sekolah belum siap dengan infrastruktur dan Protokol Kesehatan/SOP Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) di satuan pendidikan. Ketiga, pemerintah pusat dan pemerintah daerah belum memiliki peta sekolah mana yang sangat siap, siap, cukup siap, dan belum siap untuk melakukan PTM. Keempat, sebagian besar sekolah yang telah melakukan uji coba belum melakukan pemetaan materi yang diberikan dalam PTM.

“Hal ini merupakan catatan bagi KPAI dalam memberikan masukan bagi pemerintah terkait keberpihakan dan upaya kita dalam memastikan sekolah, guru, peserta didik, dan lingkungan belajar dapat terbangun dalam ekosistem yang sehat. Ini juga harus menjadi komitmen bagi pemerintah daerah dalam melakukan politik anggaran,” pungkas Ketua Komisi KPAI, Susanto.

Sementara itu, Ketua Komisi X DPR RI, Syaiful Huda mengatakan bahwa kesulitan pengadaan alat-alat kesehatan dalam rangka memenuhi Protokol Kesehatan di sekolah tentu harus menjadi perhatian kita semua. Banyak sekolah yang tidak bisa memenuhi pengadaan alat kesehatan melalui dana BOS atau Biaya Operasional Penyelenggaraan (BOP) PAUD. Oleh karenanya, Syaiful Huda mengimbau agar pemerintah mendorong afirmasi anggaran di luar Dana BOS untuk sekolah-sekolah agar siap melaksanakan PTM pada Januari 2021.

Peran Media Massa Dalam Pemberitaan Berperspektif Gender

/0 Comments/in /by

Dalam Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan yang dimulai sejak 25 November, media massa sebagai “watch dog” diharapkan dapat berperan dalam mengedukasi masyarakat terkait apa yang dialami dan dirasakan perempuan korban kekerasan dengan tepat, serta mengedepankan jurnalisme damai dalam mengangkat isu konflik.

tutur Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), Vennetia R Danes mengatakan, di tengah-tengah kondisi dimana masih banyak korban kekerasan yang masih takut melapor, keterbatasan literasi masyarakat, dan keterbatasan ketersediaan gawai untuk melapor secara online, peran media massa sangat membantu dalam memberikan informasi terkait kasus kekerasan terhadap perempuan.

“Oleh karenanya, kami juga berharap dalam mengangkat isu terkait kekerasan terhadap perempuan dan anak, media dapat mengangkat sisi edukasi kepada masyarakat. Selain itu, diharapkan semakin banyak wartawan menulis terkait isu kekerasan terhadap perempuan dan anak yang memiliki sensitifitas atau perspektif korban dalam mengangkat isu ini,” tutur Vennetia R Danes pada Media Talk Kemen PPPA yang bertajuk Membuka Selubung Kekerasan Terhadap Perempuan (27/11/2020).

Kasus kekerasan terhadap perempuan berdasarkan pelaporan yang masuk ke SIMFONI PPA (Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak) pada 1 Januari – 6 November 2020 tercatat ada 5.573 kasus kekerasan pada perempuan dewasa. Berdasarkan Rapat Kabinet Terbatas (Ratas) yang dilaksanakan pada 9 Januari 2020 lalu, Presiden Joko Widodo telah mengamanahkan untuk menambah fungsi Kemen PPPA terkait penyediaan layanan rujukan akhir bagi perempuan dan anak korban kekerasan.

Dengan demikian, jika terjadi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di kabupaten/kota atau provinsi yang benar-benar tidak bisa diselesaikan di tingkat daerah dan memerlukan atensi pemerintah pusat, maka akan ditangani oleh pemerintah pusat. Namun, Vennetia menambahkan sebelum ditangani pemerintah pusat agar pemerintah daerah melaksanakan tugas seluas-luasnya dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa perempuan dan anak merupakan urusan wajib non pelayanan dasar dan konkuren.

HUT KORPRI Harus Jadi pemicu dan Pemacu Semangat

/0 Comments/in /by

Samarinda — Sekda Provinsi Kaltim sekaligus Ketua DP Korpri Provinsi Kaltim HM Sa’bani mengikuti upacara HUT Korpri ke-49 Tahun 2020 secara virtual di Ruang Rapat Kantor BKD Kaltim, Minggu, (29/11/2020).

Hadir mendampingi, Asisten Pemerintahan dan Kesra M Jauhar Efendi, Asisten Perekonomian dan Adbang Abu Helmi, Asisten Adminstrasi Umum Fathul Halim, Kepala BKD Diddy Rusdiansyah, Kepala BPKAD HM Sa’aduddin, Kepala Disperindagkop UKM HM Yadi Robyan Noor, Kepala Dinsos Agus Hari Kesuma, Kepala Disnakertrans Suroto dan Kepala Biro Hukum Rozani Erawadi.

Upacara dipimpin Presiden Joko Widodo di Istana Negara Jakarta. Hadir Ketua Umum DP Korpri Nasional Zudan Arief Fakhrulloh serta jajaran DPN Korpri dan jajaran Menteri Kabinet Indonesia Maju.

HUT bertema Korpri Berkontribusi, Melayani dan Mempersatukan Bangsa diikuti jajaran kepengurusan DP Korpri seluruh Indonesia dirangkai Doa Bersama Untuk Bangsa (perwakilan masing-masing agama) ditutup doa secara Islam oleh Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin, diwakili Menteri Agama RI Fachrul Razi.

Momentum HUT ini, menurut Sa’bani, harus dijadikan pemicu dan pemacu semangat anggota Korpri selaku ASN untuk meningkatkan kinerja dan profesionalitas agar mampu berkiprah dalam pembangunan dan melayani masyarakat.

“Tidak merengek-rengek meminta sesuatu yang belum saatnya,” kata Sa’bani.

Pada prinsipnya, lanjut Sa’bani, pemerintah dan pimpinan sudah melihat serta memiliki pemahaman tersendiri terhadap kinerja seorang ASN.
Termasuk, peningkatan kesejahteraan para abdi negara dan pelayan masyarakat agar semakin produktif dan melayani.

Tidak kalah pentingnya, Sa’bani mengingatkan seluruh ASN agar tetap menjunjung tinggi netralitas di masa Pilkada saat ini hingga saat mendatang.

“Jangan terpengaruh siapa pun dia yang ikut Pilkada. Tetap pada posisi netral,” pesan Sa’bani.

Gubernur Terima Penghargaan Top 45 IPP

/0 Comments/in /by

Jakarta — Gubernur Kaltim H Isran Noor menghadiri penyerahan Penghargaan Top Inovasi Pelayanan Publik (IPP) Tahun 2020 diinisiasi oleh Kementerian PANRB, berlangsung di The Tribrata Darmawangsa, Jakarta Selatan, Rabu (25/11/2020).

Hadir mendampingi Plt Kepala Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim Hj Zaina Yurda, Kepala Biro Organisasi Setdaprov Kaltim Rozani Erawadi dan Inovator Ojek Online Bersama Lindungi Anak (Ojol Berlian) Siti Mahmudah I K.

Kegiatan ini dibuka secara virtual oleh Wakil Presiden RI H Ma’ruf Amin dari Istana Wakil Presiden Jakarta dan dihadiri Menteri PANRB Tjahjo Kumolo, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian serta Ketua Ombudsman Republik Indonesia Profesor Amzulian Rifai.

Kaltim dengan inovasi Ojol Berlian berhasil memperoleh anugerah penghargaan Top 45 KIPP tahun 2020.

Bagi Gubernur, penghargaan terhadap inovasi yang dilakukan perangkat daerah sudah menjadi tuntutan masyarakat, terutama kewajiban pemerintah memberikan pelayanan yang cepat dan mudah serta memberikan rasa aman dan nyaman.

Menurut dia, penghargaan dari Pemerintah Pusat kepada lembaga negara juga Pemerintah Daerah, tidak lain tujuannya memotivasi dan memberi semangat agar terus memberikan pelayanan terbaik.

“Ini kan kegiatan sudah rutin setiap tahun dilaksanakan oleh Kementeriae PAN-RB. Untuk memberikan motivasi, semangat kepada seluruh lembaga negara termasuk pemerintah daerah. Tetap berinovasi dan memberikan manfaat bagi masyaraka,” ungkap Isran Noor.

Namun demikian, Isran Noor berharap setiap perangkat daerah di Kaltim terus berinovasi dan berprestasi untuk kebaikan kinerja pemerintah melayani masyarakat.

Kegiatan ini dirangkai penganugerahan Apresiasi Inovasi Pelayanan Publik Penanganan Covid-19 dan Top Kompetisi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Tahun 2020. (dkp3akaltim/rdg)

DKP3A Kaltim Studi Belajar Kampung Ramah Anak

/0 Comments/in /by

Yogyakarta — Dinas Kependudukan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim melakukan Studi Belajar ke Kampung Ramah Anak di Desa Leles RW 18, Sleman, Yogyakarta, Senin (23/11/2020).

Kepala Bidang PPPA Noer Adenany didampingi Kasi TKA Siti Mahmudah I K dan Plt Kasi Perlindungan Anak Hasbi Ansari mengatakan, dalam proses tumbuh, anak juga memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi agar bisa bertumbuh kembang secara optimal. Kebutuhan tersebut bukan hanya terkait kebutuhan fisik, namun juga kebutuhan sosial dan psikologis, serta lingkungan yang mendukung berkembangnya semua potensi yang dimilikinya.

“Kampung Ramah Anak merupakan bagian dari pembangunan Kabupaten/Kota layak Anak. Perkembangan kampung yang pesat namun kurang terencana tentu akan menambah resiko anak dalam tumbuh kembangnya” ujar Dany.

Untuk mewujudkan Kabupaten/Kota Ramah Anak di Kaltim, DKP3A Kaltim terus berupaya melakukan koordinasi dengan berbagai pihak.

Sementara itu Lurah Condong Catur Reno Candra Sangaji melalui Kasi Pelayanan Al Thouvik Sofisalam mengatakan, komitmen masyarakat terbangun berkat edukasi dan sosialisasi secara bertahap mulai dari majelis taklim, PKK, maupux pertemuan RT untuk bersama-sama mewujudkan kampung ramah anak.

“Komitmen tersebut, berupa tidak akan melakukan segala bentuk kekerasan apapun terhadap anak, anak-anak tidak diizinkan mengendarai sepeda motor sampai mereka memiliki SIM, pembatasan penggunaan HP, menjadikan lingkungan mereka anti narkoba, dan mematuhi jam belajar 19.00- 21.00 WIB,” terang Thouvik.

Namun karena pandemi, lanjut Thouvik, jam belajar bergeser dipagi hari mulai pukul 08.00- 12.00 WIB. Kemudian sore hari anak-anak bermain di tempat bermain di aera bermain anak tepat di depan Sekretariat Satgas PPA.

“Untuk area bermain, merupakan tanah hibah dari warga masyarakat kemudian secara swadaya di kelola oleh warga,” imbuh Thouvik.

Sementara anggaran kegiatan di kampung ramah anak sudah dianggarkan dalam APBD Desa/Kelurahan.

Kegiatan ini juga di rangkai dengan paparan materi “zero to hero” pembentukan satgas PPA dan proses inisiasi kampung ramah anak. (dkp3akaltim/rdg)

Roadmap Reformasi Birokrasi

/0 Comments/in /by

Surabaya – Hari kedua Pembahasan dan Sosialisasi Draf Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dibuka Plt Kepala Biro Organisasi, Rozani Erwadi, sekaligus memberikan arahan yang berlangsung di Ruang Pertemuan Holiday Inn Express, Surabaya dan diikuti delapan pemangku area perubahan yang juga berlangsung secara virtual zoom meeting, pada Sabtu (21/11/2020).

Dalam arahannya, Rozani Erawadi mengingat beberapa hal yang menjadi catatan penting pada pertemuan hari ini. Roadmap sendiri harus sesuai dengan RPJMD, dimana target yang diinginkan tahun 2020 (70,50) kualifikasi B dan tahun 2024 (74,50) kualifikasi B.

Penting bagi Perangkat Daerah untuk menyelaraskan program Reformasi Birokrasi dengan program jangka menengah dan tahunan instansi. Untuk itu diperlukan peninjauan beberapa aspek.

Diantaranya, Kebijakan Reformasi Birokrasi, Area perubahan sebagai komponen pengungkit program Reformasi Birokrasi, Implementasi program Reformasi Birokrasi di Pemerintah Provinsi Kaltim, serta ketercapaian sasaran melalui indikator atau alat ukur masing-masing.

“Tahun ini merupakan tahun kedua dari RPJMD, Target ini harus sesuai dengan RPJMD dan mudah-mudahan angka tersebut tercapai, dan pada hari ini merupakan kesempatan untuk berdiskusi, berkaitan dengan baseline data-data yang dihasilkan dari hasil evaluasi RB sejak 2019 dan saran masukan baseline tahun 2020” ujarnya.

Berbagai masukan berkaitan kemanjuan yang telah dilaksanakan disamai kan masing-masing Perangkat Daerah yang merupakan pemangku area perubahan, meliputi Manajemen Perubahan, Peraturan Perundang-undangan, Penataan dan Penguatan Organisasi, Tata Laksana, Manajemen SDM, Pengawasan dan Pelaksanaan Publik.

Setelah progress area pemangku disampaikan, Rozani mengingatkan kembali untuk memulai perubahan bisa dilakukan dari hal-hal kecil, misalnya dimasa pandemi Covid-19. Diharapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik atau SPBE justru bisa lebih maju, misalnya tanda tangan Surat Keputusan pada BKD, PTSP bisa dilakukan secara digital (humasprovkaltim)

Covid Belum Berakhir

/0 Comments/in /by

Samarinda — Kesembuhan dari kasus terkonfirmasi positif Covid-19 di Benua Etam terus bertambah. Ini sesuai angka kasus sembuh per 19 November 2020 bertambah 239 sehingga total sembuh 15.083 kasus.

Meski bertambah kasus sembuh, tapi kasus terkonfirmasi Covid-19 juga terus meningkat. Dimana, terkonfirmasi positif bertambah 131 dengan total 17.728 kasus.

“Wabah ini belum berakhir,  Karena itu, mari bersama-sama menjaga kesehatan,” kata Juru Bicara Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Provinsi Kaltim H Andi Muhammad Ishak, Kamis (19/11/2020).

Menjaga kesehatan, lanjut Andi Muhammad Ishak, yaitu konsumsi makanan yang bergizi, buah-buahan, rutin berolahraga serta istirahat yang cukup.

Selain itu, pemerintah meminta masyarakat mematuhi Protokol Kesehatan, selalu mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak aman dan memakai masker.

Menurut Andi Muhammad Ishak, penambahan kasus sembuh ini seharusnya menjadi motivasi bagi masyarakat untuk semakin semangat mengikuti anjuran pemerintah menjalankan Protokol Kesehatan.

“Alhamdulillah kasus sembuh terus bertambah. Tapi, kita tetap harus waspada, karena kasus positif masih terjadi,” ujarnya lagi mengingatkan.

Perkembangan Covid-19, Kamis per 19 November, kasus positif bertambah 131 dengan total 17.728 kasus. Sembuh bertambah 239 atau total 15.083 kasus. Pasien dirawat 114 kasus (total 2.100) dan meninggal bertambah enam kasus atau total 545 kasus.