Archive for month: October, 2020

Samarinda — Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempaun dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim melaksanakan Penyerahan Fasilitas Distribusi Kartu ATM Penerima Bantuan Sosial Masyarakat Bagi Pelaku Usaha Industri Rumahan pada Desa Prima (Perempuan Indonesia Maju dan Mandiiri) Terdampak Covid-19, di Bank Kaltimtara Samarinda, Selasa (27/10/2020).

Penerima bantuan ini berjumlah 123 orang dibagi dalam 2 tahap. Tahap pertama berjumlah 83 penerima dan tahap kedua 40 penerima.
“Tahap pertama dibagi dalam enam kabupaten/kota. Untuk Samarinda 18 penerima, Balikpapan 7 penerima, Bontang 4 penerima, Paser 12 penerima, PPU 23 Penerima dan Berau 19 Penerima,” ujar Kepala Dinas KP3A Kaltim Halda Arsyad.

Halda menambahkan, setiap penerima mendapatkan 250.000 rupiah, diberikan selama 3 bulan. Sementara untuk tahap kedua akan segera menyusul pendistribusiannya.

“Semoga ini bermanfaat bagi penerima, mengingat pada masa pandemi Covid-19 seluruh pelaku usaha mengalami penurunan produksi,” jelas Halda.

Industri rumahan merupakan salah satu usaha mikro yang banyak menyerap tenaga kerja perempuan, sehingga perlu didukung agar terus dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui pemberdayaan perempuan.(dkp3akaltim/rdg)

Pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia tidak hanya berdampak pada sektor kesehatan tapi juga sosio-ekonomi, terutama bagi perempuan sebagai kelompok rentan. Sejak awal pandemi, perempuan rentan mengalami berbagai permasalahan, seperti beban ganda, kehilangan mata pencaharian, terpaksa menjadi tulang punggung keluarga, hingga mengalami kekerasan berbasis gender.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bintang Puspayoga menegaskan untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut dibutuhkan data yang komprehensif terkait dampak pandemi Covid-19. Hal ini merupakan kunci untuk mendorong tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals), khususnya terkait kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Indonesia.

“Salah satu cara untuk melakukan upaya yang tepat sasaran, yaitu dengan mempertimbangkan berbagai hasil kajian, data, dan hasil riset yang representatif dengan perkembangan kondisi saat ini. Dengan diluncurkannya hasil Survei ‘Menilai Dampak Covid-19’ hari ini, merupakan sumber berharga sebagai dasar bagi kita untuk merancang dan melaksanakan kebijakan yang tepat sasaran. Saya harap para pemangku kepentingan dapat memanfaatkan dan mempergunakan data ini dengan sebaik-baiknya,” ungkap Menteri Bintang dalam acara Peluncuran dan Diskusi Publik tentang Laporan “Menilai Dampak Covid-19 yang dilaksanakan secara virtual, Jumat (23/10/2020).

Adapun berbagai temuan dari Laporan “Menilai Dampak Covid-19 terhadap Gender dan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia”, yaitu :

1. Banyak perempuan di Indonesia yang bergantung dari usaha keluarga, tetapi 82% diantaranya mengalami penurunan sumber pendapatan. Meskipun 80% laki-laki juga mengalami penurunan, mereka mendapatkan keuntungan lebih banyak dari sumber pendapatan.
2. Sejak pandemi, sebanyak 36% perempuan pekerja informal harus mengurangi waktu kerja berbayar mereka dibandingkan laki-laki yang hanya 30% mengalaminya.
3. Pembatasan sosial telah membuat 69% perempuan dan 61% laki-laki menghabiskan lebih banyak waktu untuk mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Angka tersebut menunjukkan perempuan memikul beban terberat, mengingat sebanyak 61% perempuan juga menghabiskan lebih banyak waktu untuk mengasuh dan mendampingi anak dibandingkan dengan laki-laki yang hanya 48%.
4. Pandemi Covid-19 telah mempengaruhi kesehatan mental dan emosional perempuan. Hal ini disebabkan karena 57% perempuan mengalami peningkatan stres dan kecemasan akibat bertambahnya beban pekerjaan rumah tangga dan pengasuhan, kehilangan pekerjaan dan pendapatan, serta mengalami kekerasan berbasis gender. Sedangkan jumlah laki-laki yang mengalami permasalahan tersebut yaitu 48%.

Perwakilan Bidang Perempuan PBB untuk Indonesia dan Hubungan ASEAN, Jamshed Kazi mengungkapkan hasil laporan tersebut menunjukkan dengan jelas bahwa perempuan terdampak secara tidak proporsional oleh pandemi.

“Data ini sangat penting untuk memastikan bahwa intervensi yang ada dirancang dengan memperhatikan kebutuhan perempuan, terutama bagi kelompok rentan. Data ini juga diharapkan dapat membantu Satuan Tugas Penanganan Covid-19, mitra-mitra pembangunan, serta sektor swasta di Indonesia dalam menyusun kebijakan yang mendukung upaya penanganan Covid-19 agar dapat memenuhi kebutuhan perempuan dan anak perempuan, serta mempromosikan upaya pemulihan yang cepat,” ujar Jamshed Kazi.

Survei terkait ‘Menilai Dampak Covid-19 terhadap Gender dan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia,’ dilaksanakan melalui proses pengiriman pesan singkat dengan tautan survei yang disebar secara acak kepada pengguna ponsel melalui jaringan Indosat Ooredoo selama April hingga Juli 2020. Metode pengumpulan data ini dinilai inovatif untuk melengkapi survei konvensional melalui wawancara tatap muka atau pengamatan di lapangan yang berisiko untuk dilakukan, mengingat adanya pembatasan sosial selama pandemi.

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak Tahun 2020 akan digelar bertepatan dengan Peringatan Hari Ibu yang diperingati setiap 22 Desember. Hal ini merupakan momentum bagi perempuan-perempuan tangguh yang akan berlaga dalam Pilkada 2020 untuk memperjuangkan rasa keadilan dan kesetaraan hasil pembangunan untuk perempuan, anak, lansia, kaum difabel dan kelompok marginal lainnya.

Untuk mewujudkan hal tersebut, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga mendorong kaum perempuan agar ikut ambil bagian dan mengawal tiap proses Pilkada, sehingga suara perempuan, kepentingan terbaik bagi anak, dan kelompok minoritas lainnya dapat mewarnai kebijakan pemerintah kelak.

Pilkada merupakan kesempatan emas bagi kita semua untuk memperjuangkan keterwakilan perempuan di daerah. Perempuan sebaiknya mulai terlibat dalam tiap-tiap Pilkada, mulai dari  menuangkan agenda pembangunan perempuan dalam penyusunan visi-misi calon kepala daerah, melakukan sosialisasi visi-misi melalui berbagai ruang, mengaktifkan berbagai jaringan dukungan, hingga ikut mengawal suara yang diperoleh oleh calon tersebut hingga penetapan definitif kepala daerah oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD).

“Hal ini penting untuk menandakan bahwa perempuan bukan hanya menunggu agar pemerintah memberi perhatian, tetapi perempuan aktif berpartisipasi dalam pemerintahan,” ujar Menteri PPPA, Bintang Puspayoga pada webinar Peluang Perempuan dalam Pilkada Serentak 2020 (20/10/2020).

Dalam Pilkada Serentak 2020 terdapat 157 atau 10,6 persen calon perempuan, diantaranya 5 perempuan maju dalam pemilihan gubernur, 127 perempuan maju dalam pemilihan bupati, dan 25 perempuan maju dalam pemilihan walikota. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) DPR RI, Puan Maharani mengatakan bahwa Perempuan butuh berpolitik karena politik butuh perempuan.

“Perempuan butuh berpolitik karena politik butuh perempuan. Saat ini perempuan telah ikut aktif terlibat di segala bidang pembangunan. Banyak negara mengapresiasi pencapaian perempuan Indonesia di bidang politik, diantaranya pernah memiliki presiden perempuan dan saat ini memiliki Ketua DPR perempuan. Namun, perempuan di satu sisi masih memiliki kendala, baik dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. Untuk mengatasi persoalan tersebut, maka dibutuhkan keputusan dan kebijakan politik. Itulah mengapa perempuan butuh berpolitik,” jelas Puan.

Puan menambahkan partisipasi perempuan di bidang politik selain terkait representasi, harus juga mencakup sisi substansi. Perempuan Indonesia harus terus bergotongroyong agar agenda kesetaraan gender turut diperjuangkan oleh para calon kepala daerah. Puan mengajak para peserta webinar untuk ikut mengingatkan dan meyakinkan masyarakat bahwa menyertakan perempuan dalam proses pembangunan bukanlah sekadar kebijakan afirmatif, namun juga merupakan kesadaran atas harkat dan martabat manusia.