DKP3A Kaltim Lakukan Pendampingan Monev PUG Kubar

Samarinda — Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim melakukan pendampingan Monev PUG terhadap Kabupaten Kutai Barat, Kamis (11/6/2020).

Kabid KG Dwi Hartini mengatakan, pendampingan ini untuk mengetahui  program dan kegiatan  yang responsif gender dengan indikator Akses, Partisapasi, Kontrol dan Manfaat (APKM) dari seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Kubar .

“Hal yang telah dilakukan tersebut kemudian diinput ke Aplikasi APE berdasarkan pengalaman, aspirasi, dan permasalahan  yang  dihadapi  perempuan  dan  laki-laki  sebagai  target  dan   sasaran   dari   pembangunan,   ke   dalam   proses   penyusunan   perencanaan,   sehingga   kebijakan/program/kegiatan   pembangunan   tersebut  dapat  turut  menjamin  terwujudnya  keadilan  dan  kesetaraan  gender  di  berbagai  sektor  pembangunan di Kubar,” ujarnya.

Diharapkan dari Monev PUG ini adalah terbentuk komitmen dalam pelaksanaan PUG di daerah, tersusunnya hasil evaluasi pelaksanaan PUG dan mendapatkan rekomendasi kebijakan  untuk sektor  pembangunan. (dkp3akaltim/rdg)

Himpun Sinergitas Penyusunan Suara Anak Indonesia Tahun 2020

Jakarta — Menjelang peringatan Hari Anak Nasional (HAN) Tahun 2020 yang diperingati setiap 23 Juli, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) menyelenggarakan berbagai rangkaian kegiatan, salah satunya pertemuan Forum Anak Nasional (FAN) yang dihadiri oleh anak – anak dari seluruh kabupaten/kota se-Indonesia.
Dalam pertemuan tersebut, anak – anak akan merumuskan Suara Anak Indonesia (SAI) sebagai bentuk representasi aspirasi, kebutuhan, keinginan, bahkan kekhawatiran anak Indonesia dalam isu pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak. Suara Anak Indonesia inilah yang akan disampaikan pada puncak HAN.
“Hasil Suara Anak Indonesia akan disampaikan langsung kepada Presiden Republik Indonesia pada puncak peringatan HAN, seperti yang telah dilakukan pada tahun – tahun sebelumnya. Oleh karenanya, kami berharap adanya sinergi dan dukungan yang kuat dari seluruh pihak yang terlibat dalam Forum Anak, utamanya dukungan dari Dinas PPPA sebagai pendamping Forum Anak,” ungkap Asisten Deputi Pemenuhan Hak Sipil, Informasi, dan Partisipasi Anak Kemen PPPA, Lies Rosdianty dalam Rapat Konsultasi Penyusunan Suara Anak Indonesia Tahun 2020, Senin (8/6/2020). Hadir dalam rapat tersebut pengurus FAN, perwakilan Forum Anak Daerah, Fasilitator FAN, dan Dinas PPPA dari 34 Provinsi di seluruh Indonesia.
Kegiatan konsultasi berlangsung selama 2 jam dan dibagi menjadi dua sesi, yaitu sesi pemaparan Panduan Penyusunan SAI oleh Kepala Bidang Partisipasi Anak Kemen PPPA, Skriptandono, dan sesi diskusi yang diikuti oleh seluruh peserta. Meskipun metode dan teknis penyusunan SAI tahun ini berbeda karena dilakukan melalui media virtual, namun prinsip penyusunannya masih sama seperti tahun – tahun sebelumnya, yakni independen, representatif, inklusif, dan fleksibel. Prinsip tersebut dipertahankan agar tidak menghilangkan keautentikan dari SAI itu sendiri.
“Selain mendampingi proses penyusunan Suara Anak Indonesia, Kemen PPPA juga bertanggung jawab untuk menindaklanjuti Suara Anak Indonesia dengan menyampaikan Suara Anak kepada pihak – pihak terkait, baik kepada kementerian/lembaga, dunia usaha, lembaga masyarakat, maupun media,” ujar Skriptandono.
Penyusunan Suara Anak Indonesia akan berlangsung selama kurang lebih 1 (satu) bulan sejak 4 Juni hingga 10 Juli 2020. Selama 1 bulan tersebut setidaknya akan ada 7 pertemuan yang dilakukan secara virtual untuk menampung suara anak secara berjenjang mulai dari tingkat kabupaten/kota, provinsi, hingga tingkat nasional. Diharapkan Suara Anak Indonesia yang dihasilkan, menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan, agar benar-benar memerhatikan kepentingan terbaik bagi anak Indonesia.
Semula, pertemuan FAN Tahun 2020 akan dilakukan di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Namun, dikarenakan kondisi wabah pandemi Covid-19, maka pertemuan tersebut dibatalkan. Meskipun demikian, penyusunan SAI sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari puncak peringatan HAN tetap akan dilakukan melalui media virtual, dengan tetap melibatkan suara anak dari seluruh Indonesia. (publikasidanmediakemenpppa)

Perkuat Relasi Keluarga sebagai Pengasuh Utama dan Pertama Anak di Era New Normal

Samarinda — Anak menjadi salah satu kelompok rentan yang seringkali mengalami berbagai kekerasan, eksploitasi, dan pelanggaran hak-hak lainnya akibat pengasuhan yang tidak baik, khususnya di tengah pandemi Covid-19. Oleh karena itu, peran orangtua dan keluarga sebagai pengasuh utama dan pertama begitu penting dalam memberikan pengasuhan positif bagi anak, guna memenuhi hak-haknya dan melindungi anak terutama memasuki era new normal.

“Melihat kondisi pengasuhan di Indonesia saat ini, terdapat 79,5 juta anak Indonesia (Profil Anak Indonesia Kemen PPPA, 2019) yang harus dipenuhi hak-haknya dan diberikan perlindungan secara khusus. Selain itu, sebanyak 3,73% balita diketahui mendapat pengasuhan tidak layak (Susenas MSBP, 2018). Angka ini cukup besar jika dilihat dalam angka absolutnya dari jumlah seluruh anak di Indonesia,” ungkap Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak Kemen PPPA, Lenny N. Rosalin dalam Webinar “Orangtuaku Sahabat Terbaikku” dengan tema Penguatan Relasi Keluarga, sebagai rangkaian acara menyambut Hari Anak Nasional (HAN) 2020, Rabu (10/06/2020).

Lenny menuturkan dalam menindaklanjuti hal tersebut, pentingnya mengajak seluruh keluarga untuk memberikan pengasuhan dengan memenuhi hak-hak anak, serta memberikan perlindungan khusus bagi anak yang memerlukannya. Hal ini dapat dilakukan dengan memperkuat relasi antara anak dengan anggota keluarga, agar pengasuhan berbasis hak anak dapat semakin dipahami oleh orangtua, wali atau pengasuh di luar keluarga inti dan di lembaga pengasuhan alternatif, demi mewujudkan anak yang lebih berkualitas dan demi kepentingan terbaik anak.

“Saat ini, masih banyak anak di Indonesia yang belum terpenuhi bahkan dilanggar hak-haknya. Di antaranya yaitu rendahnya kesadaran keluarga untuk mengurus akta kelahiran bagi anak. Pada April 2020, Data Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menunjukan baru ada sekitar 73,7 juta anak yang memiliki akta kelahiran di Indonesia,” ujar Lenny.

Berdasarkan cakupan kepemilikan akta kelahiran anak di Indonesia, ada 9 (Sembilan) provinsi yang kepemilikan akta kelahirannya masih di bawah target nasional yaitu 85% (Data Konsolidasi Bersih Kemendagri, 31 Maret 2020). “Jika tidak memiliki akta kelahiran, anak akan mengalami kendala dalam mengakses skema-skema perlindungan sosial, seperti pendidikan maupun layanan kesehatan karena akta kelahiran merupakan prasyarat utama untuk mendapatkan akses tersebut,” jelas Lenny.

Menurut Lenny, hal tersebut merupakan bentuk pelanggaran hak anak, akibat kesalahan orangtua yang tidak peduli, ataupun peduli tetapi aksesnya yang sulit dijangkau. “Masalah ini harus ditangani bersama, Kemen PPPA juga berupaya mencari solusi dengan membahasnya secara lintas kementerian. Kami juga terus melakukan sosialisasi dan advokasi kepada masyarakat terkait pentingnya kepemilikan akta kelahiran bagi anak,” terang Lenny.

Di sisi lain, masalah perkawinan anak juga masih marak terjadi di Indonesia, banyak orangtua yang membiarkan hak anak terlanggar dalam hal ini. Diketahui 1 dari 9 atau 11% perempuan di Indonesia berusia 20-24 tahun menikah di usia anak (Data BPS, 2019).

Selain itu, dalam hak kesehatan dasar, sebanyak 27,67% balita mengalami stunting, 16,29% dengan berat badan di bawah normal (underweight), dan 7,44% tergolong kurus (wasting) (Survei Status Gizi Balita, 2019). Di samping itu, 9,87% anak berusia 0-17 tahun mengkonsumsi kalori di bawah 1400 kkal (IPHA Kemen PPPA, BPS).

Terkait hak pendidikan, angka buta huruf anak berusia 15 tahun ke atas di Indonesia mencapai 4,3%. Untuk rata rata lama sekolah yaitu 8,6 tahun, padahal target yang ditetapkan adalah wajib belajar 12 tahun (Susenas BPS, Maret 2018).

“Untuk itu, kita harus meningkatkan pemahaman dan kapasitas orangtua dan keluarga untuk melakukan aksi nyata dalam peran pengasuhan. Hal ini bertujuan untuk mendorong anak agar berpendidikan lebih tinggi, memiliki gizi lebih baik, menekan angka perkawinan anak, memenuhi kepemilikan akta kelahiran anak, serta memenuhi hak-hak anak lainnya,” ujar Lenny.

Adapun hak-hak anak lainnya yang harus dipenuhi yaitu mendapatkan kartu identitas anak, didampingi saat mengakses informasi, didengarkan suaranya, bermain di tempat yang aman, diawasi saat bermain, semua anak harus sehat melalui pemberian ASI Eksklusif dan makanan pendamping ASI, diberikan imunisasi, diajarkan perilaku hidup bersih sehat, tidak terpapar rokok, mengembangkan bakat anak, dan memanfaatkan waktu luang anak dengan kegiatan-kegiatan yang posotif, inovatif dan kreatif, serta melindungi dari berbagai tindak kekerasan, elsploitasi, diskriminasi dan perlakuan salah lainnya.

Lenny menjelaskan upaya yang dapat dilakukan untuk membangun relasi keluarga yang kuat terutama di masa pandemi memasuki era new normal ini, melalui pengasuhan dengan kasih sayang, kelekatan, keselamatan dan kesejahteraan yang menetap dan keberlanjutan, demi kepentingan terbaik bagi anak.

“Bentuk relasi yang dapat dibangun ayah dan ibu dalam keluarga, yaitu menyediakan afeksi, pengasuhan dan kenyamanan anak, mempromosikan kesehatan keluarga, menjadi role model yang positif bagi anak, menjadi guru yang kreatif mendampingi anak belajar di rumah, berkreasi membuat anak agar tidak bosan, menciptakan suasana menyenangkan dan gembira, menjadi sahabat bagi anak, kita harus dorong sebuah relasi yang positif,” tambah Lenny.

Pada rangkaian webinar tersebut, Pakar Psikolog dan Keluarga, Alissa Wahid mengungkapkan ada 4 (empat) tantangan kehidupan keluarga di masa pandemi Covid-19, di antaranya yaitu tekanan psikososial ekonomi pribadi dan keluarga, ketidakpastian masa depan, keterbatasan ruang psikologis pribadi akibat berbagi ruang selama masa #dirumahaja, fondasi keluarga dan hubungan antar anggota keluarga.

Alissa menegaskan, anak menjadi seperti apa, itu adalah tanggungjawab orangtua. “Jangan mencemaskan apakah anak-anak kita dapat menjadi orang yang baik. Cemaskanlah apakah kita dapat menjadi orangtua yang baik bagi anak-anak kita,” tambah Alissa.

Di samping itu, Ketua Umum Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI), Seto Mulyadi yang akrab disapa Kak Seto mengungkapkan, orangtua harus memposisikan diri sebagai pertama dan utama dalam pengasuhan anak di keluarga dan harus bisa menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, gembira, dan penuh senyuman. Tidak boleh ada kekerasan karena hanya akan merusak karakter anak.

“Apakah kita sudah menjadi orangtua yang efektif? Menjadi sahabat bagi putra putri kita? Orangtua sering berada di dekat anak, namun sayangnya sering pula tidak hadir di hati anak. Hal tersebut bisa dimulai dengan melakukan rapat keluarga. Dengarkan suara putra-putri kita. Beri anak contoh demokratisasi di rumah melalui Majelis Permusyawaratan Rumah (MPR),”

Kak Seto juga mengingatkan untuk selalu memberikan apresiasi pada anak. Orangtua harus terus belajar bagaimana memahami perkembangan anak dan berkomunikasi efektif dengan anak. “Jadilah Orangtua bijak yang mendidik anak sesuai dengan zamannya. Jangan bermimpi mempunyai anak penurut, tapi bermimpilah mempunyai anak yang bisa diajak bekerjasama. Mari kita ciptakan Indonesia Layak Anak dimulai dari rumah, lingkungan RT, RW, Kelurahan, dan seterusnya,” tutup Kak Seto.

Kaltim Belum New Normal

Samarinda — Penjabat (Pj) Sekprov Kaltim Muhammad Sa’bani mengatakan kalau dilihat dari indeks reproduksi efektif (Rt) Covid-19  pada bulan Juni  masih di atas 1,1 maka Kaltim belum saatnya menerapkan New Normal.

“Tentu saja kita belum bisa secara menyeluruh melakukan New Normal dan kita masih harus intensif melakukan sosiasasi kepada masyarakat terkait proteksi diri dengan tiga hal sebelum masuk New Normal. Gunakan masker, rajin cuci tangan serta social distancing dan physical distancing,” kata Muhammad Sa’bani, usai memimpin rapat membahas kesiapan  Kaltim menghadapi New Normal bersama Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi Kaltim melalui video conference (vicon) yang berlangsung dari Ruang Rapat Tepian II Kantor Gubernur Kaltim, Selasa (9/6/2020).

Sosialisasi sebelum pelaksanaan New Normal lanjut Sa’bani, pertama kebiasaan memakai masker harus menjadi kebiasaan, bukan keterpaksaan. Memakai masker akan mencegah penularan Covid-19. Sesuai semboyan “maskerku melindungimu dan maskermu melindungku”. Penggunaan masker sangat penting apalagi bepergian ke luar rumah untuk beraktivitas.

Kedua, rajin mencuci tangan harus dibudayakan. Masyarakat  harus rajin mencuci  tangan sebelum maupun sesudah melakukan aktivitas. Tangan merupakan media yang paling cepat menerima semua virus atau bakteri. Karena, tangan ini media yang paling banyak mengandung micro organisme. Dan tangan adalah bagian yang paling aktif untuk memegang sesuatu maupun menyentuh sesuatu.

“Bisa saja tangan kita atau tangan orang lain terkontaminasi virus. Kita tidak mengetahuinya. Dengan begitu bisa saja kita terkontaminasi virus tersebut. Makanya, diwajibkan untuk tidak malas mencuci tangan dengan sabun,” pesan Sa’bani.

Dan yang ketiga kata Sa’bani,  tentu saja menjaga  jarak dalam interaksi sosial maupun dalam interaksi individu yang dinamakan physical distancing maupun social distancing.

“Tiga hal itu  menjadi pokok penting yang harus diketahui dan dipahami  masyarakat sebelum pelaksanaan New Normal,” papar  Sa’bani.

Selain itu, pemerintah juga menyarankan masyarakat yang akan melakukan perjalanan sudah melakukan rapid test maupun swab  (PCR), sehingga  bisa diketahui, mereka yang baru datang  dari luar Kaltim  dokumen perjalanannya memang tidak terkontaminasi Covid-19.

Untuk memasuki tatanan New Normal juga ada beberapa kriteria  dan fasilitas yang harus dipersiapkan daerah,  misalnya sarana dan prasarana  kesehatan, fasilitas publik lainnya supaya masyarakat bisa beraktivitas dengan tetap menerapkan protokol kesehatan.

“Kita tetap monitor tingkat penularan Covid-19, sehingga tidak menimbulkan lonjakan baru. Saat ini perkembangan Covid-19 di Kaltim kasusnya masih fluktuatif, sehingga kita harus tetap hati-hati dan waspada,” tegas Sa’bani.

Dia belum melihat kemungkinan dalam waktu dekat ini provinsi melakukan New Normal, meski beberapa kabupaten/kota sudah ada yang mengarah kepada relaksasi dan pelonggaran dengan memperbolehkan aktivitas masyarakat, namun tetap dengan penerapan protokol  kesehatan yang ketat.

Tampak hadir mendampingi Pj Sekprov Kaltim, Plt Asisten Pemerintahan dan Kesra HM Jauhar Effendi,  Asisten Administrasi Umum Setdaprov Kaltim H Fathul Halim, Plt Kepala BPBD Kaltim H Nazrin, Kepala Satpl PP Kaltim Gede Yusa serta kepala dinas, badan  dan biro yang masuk dalam Gugus Tugas Percepatan Pengendalian Covid-19 Kaltim. (humasprov)

Kaltim Urutan 16 Kasus Covid-19, Masyarakat Diimbau Tetap Taati Anjuran Pemerintah

Samarinda — Memasuki bulan ketiga sejak merebaknya virus corona (Covid-19) pada pertengahan Maret lalu di Kaltim, tampaknya penularan virus yang mengguncang negara-negara di belahan dunia ini belum mereda.

Diakui Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi, walaupun akhir-akhir ini terjadi pelandaian kasus, khususnya terkonfirmasi positif Covid-19, namun sejak muncul Maret lalu hingga saat ini masih ada kasus positif setiap harinya di Benua Etam.

Wagub Hadi menyebutkan saat ini orang yang positif terpapar Covid-19 di Kaltim tercatat ada 329 orang yang tersebar di 9 kabupaten dan kota (tanpa Kabupaten Mahakam Ulu). Dengan angka kesembuhan sebanyak 210 orang atau mencapai 63,8 persen.

“Besaran jumlah terpapar positif dari 34 provinsi se-Indonesia, Kaltim berada di urutan ke 16. Padahal, sebelumnya di Maret dan April sempat masuk 10 besar atau posisi kelima,” sebut Hadi Mulyadi di Kantor Gubernur, Senin (8/6/2020).

Perubahan kondisi yang cukup signifikan ini menurut Hadi, selain upaya dan kerja keras serta strategi pemerintah dalam melawan sekaligus memutus rantai penyebaran penularan Covid-19, juga dukungan dan kepedulian berbagai pihak, terutama kesadaran dan kepatuhan masyarakat mengikuti anjuran pemerintah serta disiplin melaksanakan protokol kesehatan.

“Pasien masih ada, berarti penularan masih terjadi. Kondisi ini harus dipahami dan disadari masyarakat. Betapa Covid masih mengancam di sekitar kita,” jelasnya.

Namun Hadi, sangat menyayangkan masih banyak warga yang tidak peduli dengan masalah virus ini. Terbukti dalam kegiatan di sentra perekonomian (pasar), termasuk tempat ibadah (masjid/musola) serta fasilitas umum dan di jalan-jalan, tidak menggunakan masker dan masih berdekatan/berkerumun.

“Padahal sudah jelas bahwa jaga jarak dan penggunaan masker bagian upaya bersama memutus penyebaran dan penularan Covid-19. Perilaku ini menunjukkan warga tidak peduli serta masih belum taat protokol kesehatan dan tidak patuh anjuran pemerintah,” ungkap Hadi.

Kembali Wagub mengingatkan euforia new normal harus disikapi masyarakat dengan kewaspadaan dan kehati-hatian, sebab Kaltim belum menerapkannya. Selayaknya, tetap disiplin melaksanakan protokol kesehatan dan taat mematuhi anjuran pemerintah. (humasprov)

RDP New Normal

Samarinda — Penerapan kebijakan pemerintah pusat terkait new normal atau tatanan hidup baru normal yang produktif dan aman Covid-19 harus diikuti kesiapan di daerah.

Plt Asisten Pemerintahan dan Kesra Setprov Kaltim Jauhar Efendi menyebutkan jika pada saatnya Kaltim melaksanakan new normal, maka harus memenuhi lima aspek yang menjadi standar protokol baru.

“Ada lima persyaratan yang harus dipenuhi sebelum mengarah kesana (new normal). Ada kewajiban yang harus dilakukan pemerintah dan masyarakat sebelum penerapannya,” katanya ketika menjawab pertanyaan komisi-komisi DPRD Kaltim saat rapat dengar pendapat virtual eksekutif dan legislatif mewakili Gubernur Kaltim Isran Noor, Senin (8/6/2020).

Aspek yang dilakukan pemerintah diantaranya memastikan angka reproduksi penyebaran harus di bawah 1. Kondisinya angka reproduksi penyebaran Kaltim masih pada posisi 1,1 sampai 1,2.

“Sebenarnya ini sudah cukup bagus. Tapi kalau melihat persyaratannya kita masih belum termasuk yang melaksanakan new normal. Apalagi jika melihat sebaran per kabupaten yang cuma ada 1 kabupaten bersih kasus Covid-19,” katanya.

Selanjutnya, sistem yang ada harus mampu mengedepankan identifikasi, isolasi, pengujian pasca kontak, hingga melakukan karantina orang terinfeksi, hingga menekan resiko wabah Covid-19.

“Semuanya harus dipersiapkan secara matang. Utamanya aspek kesehatan,”katanya.

Sedangkan terkait pertanyaan tiga aspek penanganan Covid-19 yang dilakukan Pemprov Kaltim, yakni kesehatan, pemulihan ekonomi, dan bantuan sosial masyarakat, usemua telah diupayakan dilakukan secara optimal.

Diantaranya sektor Dikbud yang terkendala data yang mau diajukan provinsi juga diajukan ke pusat sehingga diputuskan menggunakan konfirmasi pusat kepastian dapat atau tidak.

Sementara Kepala Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim Halda Arsyad mengatakan untuk Usaha Perempuan Ultra Mikro yang ada di Desa Prima, DKP3A Kaltim mengajukan 284, kemudian diverifikasi oleh Diskominfo ternyata dari data tersebut ada 41 yang tumpang tindih dengan OPD lain termasuk dengan Dinas Pariwisata.

“Kemudian SK Gubernur telah menyetujui pada tanggal 27 Mei untuk bantuan tahap pertama adalah 165. Kami telah berkoordinasi dengan Bank BRI dan Bank Kaltimtara untuk membuka rekening bendahara di OPD. Bank BRI menangani 5 kabupaten/kota yaitu Samarinda, Kubar, Kutim, Mahulu dan Berau. Sementara Bank Kaltimtara melayani Balikpapan, Bontang, Paser, PPU dan Kutai Kertanegara.,” ujarnya.

Halda mengharapkan pada tahap kedua sebanyak 78 dapat segera diusulkan untuk SK gubernurnya. Selanjutnya DKP3A Kaltim juga mengsusulkan untuk korban kekerasan yang datanya sedang dihimpun dari seluruh kabupaten/kota.

“Data-data yang kami minta harus memiliki NIK, karena itu persyaratan untuk menyandingkan si pemohon itu memang ada ditempat. Karena banyak pemohon yang menggunakan NIK yang ganda. Kemudian kami juga melalui dana Dekon untuk  pemenuhan kebutuhan spesifik bagi perempuan dan anak dimana ada kriteria penerima dan harus berdasaran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS),” imbuhnya.

Selain itu, untuk menghadapi new normal, selain sosialisasi protokol kesehatan DKP3A Kaltim juga membuat panduan Cegah KDRT Ditengah Pandem Covid-19, Webinar tentang pelayanan Konseling Sejiwa, Lindungi Lansia dari Covid-19, Kawin Usia Anak Bukan Pilihan dan Panduan New Normal Saat Kembali Bekerja. (dkp3akaltim/rdg)

Monev PUG Tahap Dua

Samarinda — Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan ANak (DKP3A) Kaltim melakukan Monitoring dan Evaluasi PUG Tahap 2 Tahun 2020. Secara virtual melalui video conference, Senin (7/6/22020).

Kepala Dinas KP3A Kaltim Halda Arsyad mengatakan, Pengarusutamaan Gender sebagai strategi pembangunan yang ditujukan untuk mewujudkan pembangunan yang lebih adil dan merata bagi seluruh masyarakat baik laki-laki maupun perempuan telah diimplementasikan oleh Pemprov Kaltim.

“Dalam upaya pengawasan/monitoring dan evaluasi implementasi PUG di daerah pemerintah telah mensyaratkan 7 (tujuh) prasyarat PUG baik di Provinsi dan Kabupaten/Kota yang perlu dilaksanakan meliputi Komitmen, Kebijakan, Kelembagaan, Sumberdaya Manusia dan Anggaran, Alat Analisis Gender, Data Pilah/ Data Gender, Jejaring atau Partisipasi Masyarakat,” ujarnya.

Secara umum, lanjut Halda, dari laporan jaring laba-laba yang diterima, sebagian besar kabupaten/kota sudah mengisi pada bagian A Indikator Kelembagaan dan sudah ada beberapa yang mengisi pada bagian B Indikator Pelaksanaan.

Monitoring dan Evaluasi PUG tahun ini memang dirasakan cukup berat dilaksanakan karena pandemi corona terutama dalam hal pengumpulan data. “Oleh karena itu, tidak hentinya kami menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Kabupaten/Kota yang masih tetap bersemangat dan aktif dalam input aplikasi APE ini,” imbuh Halda.

Selain itu, Halda juga menyampaikan bahwa terkait penghargaan APE sebagai wujud keberhasilan pembangunan pemberdayaan perempuan dan pelaksanaan PUG, Pemprov Kaltim telah meraih peringkat Madya pada tahun 2018 yang lalu. “Harapan kita bersama di tahun 2020 ini bisa meraih Utama. Namun ini hanya bisa terwujud dengan peran dan partisipasi aktif Pemerintah Kabupaten/Kota,” katanya.

Yang perlu digarisbawahi adalah bahwa Monev PUG dilakukan bukan semata-mata untuk mendapatkan penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE), tetapi agar pemenuhan hak baik laki-laki dan perempuan dapat dilaksanakan secara optimal demi terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender di Kaltim.

Semenara itu, Kabid KG Kemen PPPA Rina Nur Santi mengatakan, sesuai dengan Surat Deputi Kesetaraan Gender Kementerian PPPA tanggal 31 Maret 2020 tentang Uji coba Penginputan Aplikasi, bahwa per tanggal 1 Mei 2020 secara resmi telah dimulai masa input aplikasi monev PUG (aplikasi APE). Dan setelah dilakukan monitoring selama beberapa minggu terakhir ini, meski dalam kondisi pandemi sebagian besar Kabupaten/Kota sudah mengisi dalam aplikasi APE. Progres pengisian aplikasi APE sudah bisa diamati dari laporan jaring laba-laba yang masuk.

Saat ini terda[at dua kabupaten yang belum ada komitmen Pelaksanaan PUG yaitu Kabupaten Kutai Barat dan Mahakam Ulu, sehingga mempengaruhi Indeks PUG di Provinsi Kaltim.

“Sebagian kabupaten/kota belum menyelesaikan penginputan Aplikasi APE. Setiap pertanyaan secara prinsipnya wajib dijawab, walaupun kondisinya belum memenuhi atau belum ada, berikan alasan yang tepat jika belum memiliki. (agar intervensi dan pendampingan yang dilakukan lebih jelas dan tepat sasaran) Hal ini juga akan mempengaruhi penilaian,” ujarnya.

Rapat ini juga dirangkai dengan sesi Best Practice bersama Dinas PPPA Kabupaten Kutai Kartanegara yang telah meraih peringkat Utama pada tahun 2018 lalu. Sebagai upaya sharing pengetahuan untuk menjadi pembelajaran bagi Kabupaten/Kota yang lain dalam proses input aplikasi termasuk sharing dokumen apa saja yang bisa mendukung pencapaian hasil yang lebih baik. (dkp3akaltim/rdg)

57 Persen Sudah Sembuh

Samarinda — Masyarakat kembali diimbau untuk tetap waspada dan tidak lengah di masa pandemi Covid-19. Pasalnya, jumlah pasien positif dan pasien yang sembuh masih bergerak fluktuatif.

Beberapa hari sebelumnya, jumlah pasien sembuh dilaporkan jauh lebih tinggi dari jumlah pasien positif, tapi hasil laboratorium Rabu kemarin menyatakan hasil positif Covid-19 justru lebih tinggi dari jumlah pasien yang sembuh.

“Tetap waspada, jangan sampai lengah,” kata Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kaltim H Nazrin, Kamis (4/6/2020).

Pesan ini disampaikan mengingat hasil laboratorium kemarin menyebutkan tambahan 13 kasus positif baru dan hanya 2 pasien yang sembuh.

Dengan tambahan kasus baru ini, maka jumlah kasus positif Covid-19 di Kaltim menjadi 310 kasus dengan pasien sembuh mencapai 177 kasus atau 57 persen. Sebanyak 130 pasien atau 42 persen  dalam perawatan dan 3 meninggal dunia (1 persen).

Tiga belas pasien  positif itu berasal dari Samarinda sebanyak 8 orang, Balikpapan 3 orang, serta Kutai Barat dan Bontang masing-masing 1 orang.

Tambahan pasien positif di Samarinda berasal dari klaster ABK Bali Kuta. Kasus SMD 44 hingga SMD 51 ini merupakan kasus orang tanpa gejala (OTG) dengan hasil reaktif saat rapid test oleh Dinas Kesehatan Samarinda.

“Delapan kasus tambahan Samarinda ini dirawat di RS Karantina Bapelkes sejak 2 Juni tadi,” sebut Nazrin.

Tambahan kasus positif dari Kutai Barat, Bontang dan Balikpapan juga merupakan kasus OTG.

“Maka itu, sekali lagi kewaspadaan kita menjadi sangat penting. Lindungi diri kita, dan jangan tularkan ke orang lain. Patuhi protokol kesehatan. Mari berdisiplin dan jangan lupa juga untuk jujur,” tegas Nazrin. (humasprov)

Pandemi Covid-19 Picu terjadinya KDRT, Tokoh Agama Penting Berikan Dukungan Psikososial Bagi Keluarga

Samarinda — Pandemi Covid-19 bukan sekadar bencana kesehatan, namun juga bisa menyebabkan bencana ganda, bahkan majemuk, salah satunya adalah bencana ekonomi yang akhirnya memicu Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). KDRT tidak hanya bisa diselesaikan dengan pendekatan instrumental dan intervensi negara, namun juga dibutuhkan pendekatan secara keagamaan. Oleh karenanya, peranan para tokoh agama dan organisasi keagamaan di tengah pandemi Covid-19 menjadi penting untuk memberikan dukungan psikososial kepada masyarakat.

“Tokoh agama dan organisasi keagamaan mempunyai peranan yang sangat penting dalam memberikan dukungan psikososial kepada masyarakat pada umumnya dan kepada umat masing-masing agama pada khususnya. Tokoh agama dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang berbagai stigma yang muncul terkait Covid-19. Di samping itu, tokoh agama juga dapat memberikan rasa tenang, nyaman, dan mendorong masyarakat untuk selalu berdoa dan bersabar di tengah pandemi Covid-19,” ujar Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), Indra Gunawan pada Workshop Pelibatan FORLAPPA (Forum Lintas Agama untuk Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) dalam rangka mendukung Gerakan Bersama Jaga Keluarga Kita (#Berjarak) yang diselenggarakan secara virtual dan diikuti oleh sekitar 270 peserta.

Dalam memberikan dukungan psikososial, para tokoh agama dan lembaga keagamaan dapat bekerjasama dengan unit yang menangani perempuan dan anak atau Unit PPPA (Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) yang ada di daerah.

“Kami berharap para tokoh agama dan organisasi keagamaan dapat menjalin kerjasama atau sinergi dengan Unit PPPA dan lembaga masyarakat lainnya dalam memberikan dukungan psikososial. Unit PPPA yang sudah terbentuk di daerah, seperti Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), Forum Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (Forum PUSPA), Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM), Puspaga (Pusat Pembelajaran Keluarga), Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), dan sebagainya,” tutur Indra Gunawan.

Berdasarkan data aduan Layanan Psikologi Sehat Jiwa (Sejiwa) yang masuk ke nomor layanan pengaduan Kemen PPPA, pada 10 – 22 Mei 2020 terdapat 453 kasus kekerasan. Dari 453 kasus, 227 diantaranya merupakan kasus KDRT. Sebanyak 211 laporan KDRT dilakukan oleh suami terhadap istri dan anak-anak.

Perwakilan Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama, Alissa Wahid, mengatakan, KDRT di masa pandemi Covid-19 tidak secara tiba-tiba muncul. Hal ini bergantung pada pilar/pondasi yang sudah dibangun oleh sebuah keluarga sebelumnya.

“Beberapa tekanan psikososial ekonomi selama pandemi Covid-19 yang memicu adanya KDRT, diantaranya mata pencaharian (livelihood) yang menurun drastis, terutama bagi kelompok ekonomi menengah ke bawah yang bekerja di sektor informal dan tidak bisa mengandalkan gaji bulanan, ketidakpastian di masa depan, relasi kuasa (berbasis gender, utamanya antara suami istri), dan keterbatasan ruang pribadi akibat harus berbagi ruang dengan anggota keluarga lainnya selama di rumah saja. Jika keluarga tidak bisa beradaptasi dan berkomunikasi dengan baik, maka semua ini akan memicu emosi negatif dan akhirnya menyebabkan KDRT,” ujar Alissa Wahid.

Alissa menambahkan budaya patriarki yang selama ini mengakar di masyarakat memberi ruang yang sangat besar untuk terjadinya KDRT. Beberapa faktor lainnya yang selama ini memicu terjadinya KDRT, diantaranya ketidakmampuan mengelola hubungan yang memberdayakan (ketidakmampuan mengelola sebuah permasalahan), adanya relasi kuasa, kurang matangnya pasangan (keseimbangan antara memperjuangkan hak pribadi dengan tenggang rasa atas hak orang lain), dan kurangnya pembekalan mengelola dinamika perkawinan. Oleh karenanya, tokoh agama dan organisasi keagamaan harus turut andil membina para umatnya, termasuk keluarga agar memiliki pilar/pondasi yang kuat.

“Agama menolak kekerasan. Kekuatan agama untuk membina keluarga selaras dengan ketika agama membina umatnya sehingga ini yang menyebabkan tokoh agama memiliki peran yang sangat besar untuk mendampingi umatnya, termasuk keluarga. Landasan perkawinan adalah prinsip keadilan, kesalingan, dan keseimbangan. Jika pondasi tersebut semakin kuat, maka semakin kuat pilarnya,” tambah Alissa.

Sementara salah satu anggota FORLAPPA, Anil Dawan mengatakan para tokoh agama dan lembaga agama mampu berkontribusi dalam pencegahan Covid-19 dan mendampingi para umat untuk memberikan dukungan psikologis awal.

“Para tokoh agama sebaiknya memiliki kemampuan untuk memberikan pemahaman ayat-ayat dalam kitab suci untuk menjelaskan situasi yang terjadi, dalam hal ini penanggulangan Covid-19 dan nilai-nilai kemanusiaan untuk kepentingan bersama, membangun ketangguhan umat dalam menghadapi pandemi Covid-19, serta melakukan sosialisasi pencegahan dan strategi penanganan Covid-19 dan rujukannya dengan Tim Gugus Tugas. Tokoh agama juga sebaiknya mampu memahami bahwa jemaat, umat, dan penyintas dapat mengalami dampak negatif Covid-19. Oleh karena itu, penting untuk mengaplikasikan Dukungan Psikologis Awal (DPA) dan konseling untuk kesehatan jiwa/mental. Pendampingan tersebut dapat dilakukan melalui media online atau virtual,” terang Anil Dawan.

 

 

Pengasuhan dan Peningkatan Psikologis di Era New Normal Harus Memenuhi Hak Anak

Samarinda — Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) menggelar webinar “Orang Tuaku Sahabat Terbaikku” dengan tema Pengasuhan dan Penguatan Psikologis di Masa Pandemi Covid-19, sebagai rangkaian acara menyambut peringatan Hari Anak Nasional (HAN) 2020.

Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak Kemen PPPA, Lenny N. Rosalin mengatakan rencana penerapan kebijakan tatanan normal baru (new normal) di tengah pandemi Covid-19, mengharuskan para orangtua dan keluarga di Indonesia untuk memberi pengasuhan bagi anak yang disesuaikan dengan perubahan kondisi saat ini. Mengingat anak adalah makhluk paling rentan, maka anak harus di lindungi dan peran pengasuhan sangatlah penting.

Hal tersebut bertujuan untuk melindungi 79,5 juta anak Indonesia (Profil Anak Indonesia, 2019) yang harus dilakukan orangtua, keluarga atau pengasuh pengganti. “Melindungi anak merupakan tugas kita bersama, tidak hanya orangtua dan keluarga, seluruh orang dewasa juga berkewajiban untuk memenuhi hak-hak anak,” jelasnya.

Berdasarkan data Covid.go.id, pada 2 Juni 2020 diketahui ada sebanyak 7,9% anak yang positif Covid-19. “Jika dibandingkan dengan angka pada 27 Mei lalu, dalam tempo 4 hari telah terjadi peningkatan jumlah anak yang terpapar Covid-19. Media hari ini, mengulas data provinsi Jawa Timur dan Nusa Tenggara Barat (NTB) sebagai daerah dengan angka tertinggi kasus Covid-19 pada anak,” tutur Lenny.

Terkait kondisi pengasuhan anak di Indonesia saat ini, terdapat 95,3% anak yang diasuh oleh orangtua baik ibu kandung, ayah kandung ataupun keduanya. Sebanyak 4,7% anak lainnya, diasuh keluarga lain atau orangtua pengganti (Profil Anak Indonesia, 2018). Selain itu, sebanyak 3,73% balita diketahui mendapat pengasuhan yang tidak layak (Susenas MSBP, 2018).

“Angka tersebut tergolong cukup besar. Atas dasar inilah Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo memberikan 5 (lima) arahan kepada Kemen PPPA, salah satu arahannya yaitu meningkatan peran ibu dan keluarga dalam pengasuhan anak. Hal ini menekankan pentingnya aspek keluarga terutama ibu dalam pengasuhan anak,” terang Lenny.

Sedangkan untuk pola pengasuhan anak di era tatanan normal baru harus disesuaikan kembali dengan kondisi yang ada. Orangtua yang sebelumnya menjadi pengasuh sekaligus guru pendamping, dan teman bicara anak selama 24 jam, harus kembali menyesuaikan dengan perubahan yang terjadi. Untuk itu, Kemen PPPA sedang menyiapkan panduan pengasuhan berbasis hak anak, baik di keluarga maupun di lembaga pengasuhan pengganti untuk dapat diterapkan di era new normal.

Panduan tersebut tentunya harus memperhatikan dan menyesuaikan dengan protokol kesehatan dan poin-poin penting pengasuhan itu sendiri. “Orangtua harus mengingatkan anaknya terkait protokol kesehatan tersebut, harus ada substansi pengasuhan yang ditanamkan pada anak. Orangtua juga harus bisa menuntun anaknya jika mengalami gangguan psikologis,” tambah Lenny.

Kemen PPPA telah berupaya meningkatkan pengasuhan berbasis hak anak, yaitu dengan mengembangkan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) yang melibatkan psikolog dan konselor untuk memberikan bantuan konseling, edukasi dan informasi kepada keluarga secara gratis. Layanan PUSPAGA ini beroperasi di bawah koordinasi Dinas PPPA di Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Di tengah pandemi ini, peran PUSPAGA sangatlah dibutuhkan masyarakat. Untuk itu, setiap daerah harus meningkatkan pelayanan PUSPAGA sebagai garda penyedia layanan konseling, edukasi dan informasi bagi para keluarga di seluruh Indonesia.

Pada rangkaian webinar tersebut, hadir pula Ketua Umum Lembaga Perlindungan Anak Indonesia, Seto Mulyadi atau yang akrab disapa Kak Seto. Kak Seto mengungkapkan pengasuhan anak di era new normal ini menjadi kesempatan bagi orangtua untuk mengenal segala potensi anak. Orangtua juga harus kreatif dalam mengasuh dengan mencarikan permainan menarik bagi anak.

“Dalam mengasuh anak di era new normal, orangtua harus tetap fokus pada pemenuhan hak anak dan membentuk karakter positif pada anak. Hal tersebut harus diterapkan dengan segala cara dan metode seperti menciptakan pengasuhan dengan penuh cinta melalui senyum, tanpa kekerasan sehingga anak tumbuh penuh dengan rasa cinta, kasih sayang kepada orang di lingkungannya,” ujar Kak Seto.

Di samping itu, Ketua Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI), Seger Handoyo menuturkan dalam pengasuhan di era new normal saat ini, fokus orangtua sebaiknya lebih kepada membantu penguatan mental psikologis anak agar anak mampu menghadapi masalah dan bangkit ketika terjatuh, termotivasi untuk menggapai cita cita, lebih optimis, santai, dan tidak mudah cemas.

“Beberapa hal yang dapat orangtua lakukan untuk memperkuat sisi psikologis anak, yaitu dengan mempraktikkan agar anak mencontoh dalam hal mengendalikan diri dan emosi, meningkatkan rasa percaya diri saat berhadapan dengan orang lain, memperkuat komitmen, terus belajar dan mengembangkan kemampuan diri, dan pentingnya memperkuat regulasi diri,” tutup Seger.

Sementara Koordinator Divisi Pencegahan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Ruhui Rahayu Kaltim Siti Mahmudah I K, menyampaikan permasalahan keluarga selama masa pandemi Covid-19 meliputi konflik rumah tangga, pekerjaan, kekerasan pada anak, lansia, depresi akibat pengasuhan, stigmatisasi akibat Covid-19 dan pra nikah.

“Selama Maret 2020 terdapat 3 kasus, April terdapat 10 kasusu dan Mei terdapat 8 kasus yang telah kami tangani. Sedangkan berdasarkan Data Simfoni PPA per 27 Mei 2020 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kaltim sebnayak 202 kasus. Sementara Psikoedukasi Layanan Puspaga Ruhui Rahayu bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Kertanegara, Universita Mulawarman, Himpsi Wilayah Kaltim, IPK Kaltim, dan Forum Anak Kaltim,” ujarnya. (dkp3akaltim/rdg)