SEJIWA : Lindungi Psikologi Perempuan dan Anak Saat Pandemi Covid-19

Jakarta — Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bintang Puspayoga sangat mengapresiasi dan mendukung inisiasi Layanan Psikologi untuk Sehat Jiwa (SEJIWA) yang diluncurkan Kantor Staf Presiden (KSP) hari ini di Jakarta. Melalui video conference. Bintang Puspayoga mengatakan peluncuran Layanan Psikologi SEJIWA menjadi langkah yang sangat tepat untuk membantu melindungi kondisi psikologi perempuan dan anak di tengah wabah Covid-19.

“Kita harus memperhatikan dan memastikan terpenuhinya perlindungan khusus terhadap kelompok rentan, yakni perempuan, anak, lansia, dan penyandang disabilitas yang dapat dilakukan dengan memberikan prioritas berupa penyelamatan, evakuasi, pengamanan, serta pelayanan kesehatan dan psikososial. Selain aspek kesehatan dan menimbulkan kecemasan dan ketakutan pada masyarakat, pandemi ini juga mengakibatkan bertambahnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang juga berdampak terhadap kondisi psikologis mereka,” tutur Menteri Bintang.

Berdasarkan data SIMFONI PPA per 2 Maret – 25 April 2020 tercatat 275 kasus kekerasan yang dialami perempuan dewasa dengan total korban sebanyak 277 orang dan 368 kasus kekerasan yang dialami anak, dengan korban sebanyak 407 anak. Oleh karena itu, Kemen PPPA telah menyusun mekanisme pelayanan kesehatan jiwa/psikososial bagi perempuan dan anak secara offline, baik melalui rujukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) maupun Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) maupun laporan yang masuk melalui Bagian Pengaduan Masyarakat Kemen PPPA. Mekanisme pelayanan yang diberikan mulai dari pelaporan, penerimaan pengaduan, pengjangkauan, pengelolaan kasus (manajemen kasus), pendampingan pelayanan hukum, layanan psikologis, mediasi, rujukan rumah aman/shelter, dan memastikan kasus selesai terminasi sampai dengan kasus ini dinyatakan ditutup.

Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko menuturkan situasi pandemi Covid-19 ini menjadi tantangan bagi kita semua dan berpotensi menumbuhkan ketakutan dan kecemasan pada masyarakat. Kecemasan mayarakat akan dirasakan, terutama bagi para pihak yang terdampak langsung oleh Covid-19, terlebih dengan pemberitaan yang begitu masif dan masih banyaknya berita hoax yang tersebar di masyarakat. Hal tersebut dapat memengaruhi kondisi ketahanan mental masyarakat.

“Layanan Psikologi SEJIWA ini sebagai langkah nyata hadirnya negara bagi masyarakat, terutama bagi yang mengalami kondisi tidak menentu akibat pandemi Covid-19. Masyarakat dapat mengakses Layanan Psikologi SEJIWA ini melalui panggilan 119 Extension 8 (panggilan bebas biaya). Kami berharap kehadiran Layanan Psikologi SEJIWA ini dapat mengatasi permasalahan kecemasan masyarakat sehingga tidak menimbulkan persoalan sosial baru. Kondisi psikologi seseorang akan berpengaruh terhadap imunitas tubuh. Untuk itu menjadi penting menjaga kondisi psikologi di tengah pandemi Covid-19,” tambah Moeldoko.

Sementara itu, penyintas kasus pertama Covid-19 di Indonesia, Sita Tyasutami menyampaikan dukungannya terhadap peluncuran Layanan Kesehatan Jiwa Nasional yang memberikan tele-konseling psikologis pada masyarakat dan konsultasi kesehatan seputar Covid-19.

“Berdasarkan pengalaman saat saya dan ibu saya terkonfirmasi kasus positif pertama di Indonesia, kondisi psikologis kami langsung menurun. Ditambah lagi dengan berita dan hoax yang tersebar di masyarakat membuat kondisi kami yang sudah membaik menjadi menurun kembali selama seminggu. Pelayanan konseling psikologi bukan hanya diperlukan untuk pasien Covid-19, akan tetapi juga masyarakat yang mengalami kecemasan dan ketakutan yang berlebih. Besar harapan kami agar kehadiran Layanan Psikologi SEJIWA ini dapat mencegah terulangnya pengalaman yang kami rasakan,” ujar Sita.

Perlu Data Akurat KRT Agar Tepat Sasaran

Samarinda — Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) mengelar Rapat Koordinasi Pokja Daerah #Berjarak melalui Video Conference diikuti 34 provinsi se Indonesia, Rabu (29/4/2020).

Menteri PPPA Bintang Puspayoga mengatakan, berdasarkan informasi yang sudah terkumpul terkait Gerakan Berjarak, saat ini sudah ada 29 provinsi dan 381 kabuapaten/kota yang bergerak melaksanakan gerakan ini.

“Terus membangun sinergitas dengan kementerian lainnya dalam upaya pencegahan dan penanganan pandemi Covid-19. Apabila ingin menyelamatkan kelompok rentan terdampak (KRT), maka perlu adanya data akurat terkait OTG, ODP, dan PDP untuk mengambil kebijakan apa yang tepat diberikan,” ujar Menteri Bintang.

KRT adalah perempuan yang suaminya meninggal mendadak / harus menjadi kepala keluarga, keluarga miskin, mengalami PHK, pekerja harian, perempuan lansia, perempuan disabilitas, dan lainnya serta anak yang ayah/ibunya meninggal, ayah/ibunya dalam isolasi (tidak berada dalam 1 rumah lagi), anak disabilitas, dan lainnya.

Selain itu, Kemen PPPA juga me-launching Layanan Psikologi untuk Sehat Jiwa (Sejiwa) bekerjasama dengan Himpsi, Kemenkes , dan BNPP.

Sementara Deputi Tumbuh Kembang Anak Lenny R Rosalin mengatakan, selain pemenuhan kebutuhan dasar, kelompok rentan terdampak seperti ibu hamil, ibu menyusui, kelompok anak, penyandangan disabilitas dan lansia, mempunyai kebutuhan spesifik (kebutuhan gender) yang juga merupakan kebutuhan mendasar terkait dengan kesehatan reproduksi, tumbuh kembang, dan kesehatan spefisik lainnya.

“Pada masa Covid-19 ini, banyak keluarga, khususnya keluarga rentan miskin tentu akan fokus pada pemenuhan kebutuhan dasar (sembako) dan mengabaikan pemenuhan kebutuhan spesifik. Apabila tidak terpenuhi, akan menganggu fungsi reproduksi dan tumbuh kembang,” ujarnya.

Diperlukan bantuan kebutuhan spesifik kelompok rentan terdampak Covid-19, khususnya perempuan dan anak. Pemenuhan Kebutuhan Spesifik Perempuan dan Anak adalah bantuan yang terdiri dari kebutuhan yang diperlukan oleh anak dan perempuan sesuai dengan kelompok usianya, tidak hanya gizi dan nutrisi untuk proses tumbuh kembangnya (susu, biskuit, multi vitamin, dan lain-lain).

“Tetapi juga kebutuhan untuk perlindungan fisik seperti diapers, sabun antiseptik, pembalut remaja, dan lainnya serta psikisnya seperti berinteraksi, bermain, dan berpendapat,” imbuh Lenny.

Sedangkan, Kepala Dinas Kependudukan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim Halda Arsyad mengatakan, beberapa waktu lalu telah memberikan bantuan untuk kelempok perempuan dan anak seperti masker, sabun, vitamin, dan susu.

Kemudian, sesuai surat Menteri PPPA ke seluruh Gubernur se-Indonesia terkait pelaksanaan Gerakan Bersama Jaga Keluarga Kita (Gerakan Berjarak), agar pemangku kepentingan di daerah dapat memberikan dukungan penuh terhadap gerakan ini.

“Gerakan ini memiliki 10 aksi yang mencakup pencegahan dan penanganan. Gerakan Berjarak bertujuan untuk memastikan bahwa perempuan dan anak termasuk lansia dan penyandang disabilitas yyang merupakan kelompok rentan terpapar dan terdampak Covid-19, memperoleh akses dan perlindungan yang mengendepankan prinsip-prinsip kepentingan terbaik bagi kelompok rentan tersebut,” ujarnya.

Tim kerja di provinsi dapat diintegrasikan dengan tim gugus tugas atau tim lainnya yang sudah terbentuk sebelumnya dalam rangka merespon pencegahan dan penanganan Covid-19.

Halda menambahkan, Kemen PPPA juga telah melakukan realokasi Dana Dekon sebesar 70% untuk pencegahan dan percepatan penanganan Covid-19.

“Realokasi Dana Dekon untuk pemenuhan kebutuhan spesifik KRT. Sehingga kami perlu menghimpun data akurat KRT agar tepat sasaran, dan tentunya kami memerlukan bantuan pihak terkait,” katanya.

Mari bergandengan tangan membangun kekuatan, bersatu melakukan suatu hal, untuk bisa berbuat maksimal bagi bangsa ini. Jadilah perempuan yang tidak hanya menjadi penikmat pembangunan, tapi ikut berperan dalam pembangunan itu sendiri, 9dkp3akaltim/rdg)

 

Perhatian Besar Gubernur Pada Pertisipasi Aktif Perempuan dan Pengembangan KLA

Samarinda – Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim, Isran Noor dan Hadi Mulyadi menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) tahun 2019. Rapat Paripurna ke VII DPRD Kaltim tahun 2020 melalui video conference (Vicon) yang dilaksanakan di Ruang Heart Of Borneo Kantor Gubernur Kaltim, Rabu (29/4/2020).

Dalam penyampaian LKPJ, Isran Noor dan Hadi Mulyadi bergantian menyampaikan laporan berbagai keberhasilan pembangunan yang telah dilaksanakan dari berbagai sektor dalam 5 Misi Kaltim 2019-2023 Berani Untuk Kalimantan Timur Berdaulat.

Pada Visi Pertama, Berdaulat Dalam Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Berakhlak Mulia dan Berdaya Saing, Terutama Perempuan, Pemuda dan Penyandang Disabilitas. Pembangunan dilaksanakan untuk mencapai dua tujuan dan enam sasaran, tujuan yang pertama adalah “Mewujudkan Masyarakat Yang Berkarakter Berahlak Mulia Dan Berdaya Saing” dan tujuan yang kedua yaitu “Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat” dengan enam sasaran. Salah satunya adalah Meningkatnya Partisipasi Aktif Perempuan Dalam Pembangunan.

“Capaian dalam meningkatkan partisipasi aktif perempuan dalam pembangunan dapat dilihat dari angka Indeks Pemberdayaan Gender (IPG) yang telah mencapai 57,53% meningkat jika dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 56,64% dan telah melebihi target yang ditetapkan yaitu 56,70%,” ujarnya.

Begitu pula dengan peningkatan daya saing tenaga kerja yang ditunjukan dengan capaian persentase penempatan tenaga kerja yang mencapai hingga 96,40% dan melebihi target 80%.

Berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan dalam upaya pencapaian Prioritas Pembangunan antara lain Peningkatan kewirausahaan perempuan dalam rangka keterampilan berwirausaha kepada 70 orang perempuan. Pelaksanaan program keluarga harapan kepada 50 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) melalui bantuan sosial. Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma sebanyak 330 orang. Peningkatan keterampilan pencari kerja melalui pendidikan dan pelatihan kepada 482 orang. Peningkatan profesionalisme instruktur pelatihan sebanyak 60 orang. Pengadaan darana dan prasarana peralatan gendung kantor pelatihan sebanyak 2 unit.

Selanjutnya capaian dalam peningkatan taraf pendidikan masyarakat telah menunjukkan hasil yang cukup baik dilihat dari angka rata-rata lama sekolah yang mencapai 9,48% dari target sebesar 9,40% dan harapan lama sekolah yang mencapai 13,67 tahun. Berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan dalam upaya pencapaian Prioritas Pembangunan. Salah satunya Penetapan advokasi pengembangan menuju kota layak anak di seluruh Kabupaten/Kota se Kaltim.

Gubernur juga menyampaikan capaian keberhasilan pembangunan yang telah dilaksanakan masing-masing perangkat daerah. Seperti keberhasilan di sektor peningkatan kesehatan, perikanan, pertanian, perkebunan, lingkungan hidup, peningkatan perekonomian, penanaman modal dan pembangunan infrastruktur.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Kaltim juga melaporkan secara ringkas kondisi makro perkembangan sosial ekonomi Kaltim serta subtansi dari rancangan Peraturan Daerah tentang pelaksanaan APBD Kaltim tahun 2019.

Rapat Paripurna ke VII tahun 2020 dipimpin Ketua DPRD Kaltim H Makmur HAPK, diikuti Wakil Ketua, Sekwan dan 33 anggota DPRD Kaltim, Plt Sekprov Kaltim, para asisten, kepala biro dan.pimpinan perangkat daerah lingkup Pemprov Kaltim. Kapolda Kaltim, Kodam VI Mulawarman, Kejati Kaltim, Ketua Pengadilan Tinggi Kaltim, Korem 091/ASN.(dkp3akaltim/rdg).