Belajar dari Rumah, Momen Penting Penguatan Relasi Anak dan Orangtua

/0 Comments/in /by

Jakarta – Situasi pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) menyebabkan anak-anak dan sebagian besar orang tua menghabiskan waktu di rumah. Dalam kurun waktu tersebut, keberadaan anak dan orangtua di rumah berdampak pada pola rutinitas mereka.

“Sebagian besar orang tua bekerja dari rumah dan anak menjalani pembelajaran jarak jauh. Perubahan pola hidup ini menjadi tantangan tersendiri bagi keluarga,” ujar Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga membuka webinar atau seminar online dengan tema How to manage School-From-Home for Mom in Covid-19 Pandemic pada Selasa (21/04).

Menteri Bintang menegaskan, anak memiliki hak untuk mendapatkan pengasuhan yang berkualitas. Meski menghadapi tantangan terutama dalam pola asuh dan proses belajar pada anak, ada berbagai aspek positif yang diperoleh jika belajar dari rumah (BdR) dijalani dengan sabar, kreatif, dan menyenangkan.

“Penting disadari orangtua bahwa momen kebersamaan ini jadi proses berharga untuk menguatkan kembali relasi orangtua dengan anak. Menguatkan komunikasi dengan anak secara terbuka, menjadi pendengar yang baik, melatih anak keterampilan dasar mengurus diri dan pekerjaan rumah sehari-hari, serta mendampingi anak-anak dalam pelaksanaan BdR,” jelas Menteri Bintang.

Menteri Bintang juga mengajak keluarga Indonesia berperan dalam membangun sistem BdR yang menyenangkan bagi orangtua dan anak. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan diantaranya, mengatur jadwal dan suasana kondusif antara orangtua dengan anak termasuk pembagian peran antara ayah dan ibu, membuat sistem BdR semenarik mungkin misalnya bermain dan bernyanyi bersama sebelum kegiatan belajar dimulai atau memberikan hadiah, serta memastikan anak tetap dapat berinteraksi dengan teman-temannya dengan menerapkan physical distancing atau jaga jarak fisik.

“Teladan sikap orangtua sangat dibutuhkan bagi perkembangan anak. Anak-anak akan melakukan imitasi atau meniru dari lingkungan terdekatnya. Oleh karena itu, peran orangtua, termasuk pembagian tugas yang setara antara ayah dan ibu sangat penting bagi tumbuh kembang mereka,” ujar Menteri Bintang.

Dalam webinar, Dr. Nur Afny dosen Universitas Tenri Abeng juga membagikan beberapa tips dalam mendampingi anak belajar di rumah. “Love your kids atau cintai anak kita. Orangtua juga perlu belajar komunikasi yang efektif dengan anak, memahami fase dan gaya belajar anak sehingga bisa menerapkan metode ajar yang tepat, serta memahami kesiapan belajar anak,” terang Nur Afny.

Berlangsung selama 2 jam 30 menit, seminar online yang diselenggarakan oleh Women in Engineering (WIE) IEEE Indonesia diikuti oleh 12 Doktor Teknik Elektro Perempuan Indonesia sebagai pemateri dan masyarakat dari berbagai kalangan. Seminar ini diselenggarakan sebagai upaya bersama untuk mencari solusi bagi ibu-ibu Indonesia yang saat ini mengahadapi tantangan dalam memberikan pendidikan terbaik bagi anak di rumah.

Menteri Bintang : Kartini-Kartini Indonesia Harus Bangkit Hadapi Covid-19

/0 Comments/in /by

Jakarta – Di masa pandemi Covid-19 seperti saat ini, perempuan tidak hanya terancam dari sisi ekonomi yaitu kehilangan pekerjaan, perempuan juga rentan mengalami berbagai permasalahan, seperti kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), terhambatnya layanan kesehatan reproduksi, menanggung beban ganda dalam mendampingi anak belajar di rumah, sekaligus memastikan pangan keluarga tercukupi agar terus hidup.

“Momen peringatan Hari Kartini ini akan sangat tepat, jika kita sebagai kaum perempuan ikut berperan menjadi solusi dalam penanganan pandemi Covid-19. Saya mengajak para perempuan hebat yang aktif menyuarakan hak perempuan dan anak di sini, untuk mendukung sekaligus mengawal berbagai kebijakan pemerintah dalam penanganan masalah perempuan dan anak saat pandemi ini,” ungkap Menteri Bintang Puspayoga saat mengikuti Virtual Talkshow Bincang Bintang : Kartini-Kartini Melawan Covid-19 bersama 150 perwakilan perempuan akar rumput, sekolah perempuan dan aktivis dari organisasi perempuan.

Selain itu, Menteri Bintang menegaskan pentingnya pengumpulan data terpilah terkait jumlah perempuan dan anak yang terdampak covid-19. “Data merupakan hal yang sangat penting, kami membutuhkan bantuan teman-teman untuk mengumpulkan data terpilah dan mendiskusikannya bersama, hal ini bertujuan untuk mengidentifikasi bantuan spesifik yang akan disalurkan agar tepat sasaran sekaligus menyusun kebijakan dan pedoman bagi Kemen PPPA dalam menindaklanjuti penanganan covid-19,” jelas Menteri Bintang.

Saat ini, Kemen PPPA telah menginisiasi dan akan memberikan bantuan serta pendampingan bagi kelompok rentan yang terdampak Covid-19, baik perempuan, anak, anak disabilitas, dan perempuan lansia. “Bantuan tersebut akan diberikan sesuai hasil identifikasi sasarannya dan kebutuhan masing-masing anggota keluarga, seperti susu bagi balita, pampers bagi anak, pampers bagi lansia, pembalut bagi perempuan atau remaja perempuan, vitamin, makanan dengan gizi seimbang, sabun, dan lain-lain,” tambah Menteri Bintang.

DKI Jakarta akan menjadi Provinsi pertama sebagai pilot project dalam pemberian bantuan tersebut. Jika program penyaluran bantuan tersebut berhasil, Menteri Bintang berharap tidak hanya Kemen PPPA, tapi juga seluruh Kementerian/Lembaga yang tergabung dalam Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 (GT PP Covid-19) dapat ikut serta melaksanakannya.

Lebih lanjut, Menteri Bintang juga mengajak para perempuan untuk ikut mengawal proses pemanfaatan dana desa di akar rumput, serta proses penyaluran bantuan tunai yang tepat sasaran, yaitu bagi keluarga miskin, masyarakat yang belum mendapatkan program keluarga harapan (PKH), dan memiliki keluarga sakit yang menahun.

 

“Saat masa pandemi ini, banyak perempuan ibu rumah tangga yang harus menanggung beban ganda. Mereka harus mendampingi anak dalam menyelesaikan tugas selama belajar di rumah, hingga terbebani membengkaknya biaya pembelian kuota internet. Menindaklanjuti hal ini, kami telah berkoordinasi dengan para orangtua, fasilitator forum anak terkait permasalahan tersebut,” ungkap Menteri Bintang.

Menteri Bintang menuturkan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim telah merespon masalah ini dengan bekerjasama bersama TVRI menayangkan program belajar di rumah bagi anak. Terkait membengkaknya biaya kuota internet, Menteri Nadiem sudah merevisi dana bantuan operasional sekolah (BOS) untuk dialihkan sebagai biaya pembelian kuota internet bagi orangtua siswa.

“Apresiasi saya sampaikan bagi Kartini-Kartini yang telah menyuarakan masalah perempuan dan anak di akar rumput selama masa pandemi Covid-19. Hari ini, tepat peringatan Hari Kartini, teman-teman telah menunjukkan semangat Kartini dalam mengimplementasikan solusi sekaligus mengawal apa yang sudah pemerintah lakukan untuk menangani pandemi ini. Mari bergandengan tangan membangun kekuatan, bersatu melakukan suatu hal, untuk bisa berbuat maksimal bagi bangsa ini. Jadilah perempuan yang tidak hanya menjadi penikmat pembangunan, tapi ikut berperan dalam pembangunan itu sendiri,” pungkas Menteri Bintang.

Monev PUG di Kaltim

/0 Comments/in /by

Samarinda — Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim melakukan video conference Monitoring Evaluasi Pengarusutamaan Gender (Monev PUG) diikuti 10 kabupaten/kota se-Kaltim, Rabu (22/4/2020).

Kabid Kesetaraan Gender Dalam Hukum Kemen PPPA Rina Nursanti mengatakan, Kemen PPPA selalu mendorong implementasi PUG di berbagai sektor. “Gender sebagai isu lintas sektor dan berpengaruh langsung terhadap capaian pembangunan manusia menjadi tanggung jawab bersama, PUG merupakan strategi yang disepakati, baik di tingkat global, nasional maupun daerah untuk memastikan isu gender masuk pada prioritas pembangunan segala bidang yang dilakukan.

“Pelaksanaan PUG di daerah diapresiasi melalui Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya. Diberkan pada kementerian/lembaga dan daerah yang berhasil mengimplementasikan kegiatan yang responshif gender serta upaya dan hasil yang telah dilakukan terhadap prakarsa dan prestasi yang telah dicapai serta menunjukan kondisi pencapaian Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,” katanya.

Rina melanjutkan, Evaluasi PUG di daerah dilakukan agar capaian PUG lebih baik lagi. “Untuk Provinsi Kaltim berada pada peringkat Madya, sedangkan beberapa kabupaten masih belum mencapai target minimal. Ini sangat penting untuk self assesment kita di  kabupaten/kota dan provinsi,” ujarnya.

Beberapa indikator yang menjadi penilaian yakni Komitmen, yang dapat ditunjukkan dengan adanya Peraturan Derah (Perda/Pergub/Perbub/Perwali). Kedua, adalah Kebijakan dan Program yang ditunjukkan dengan adanya Kebijakan Operasional atau Teknis. Ketiga, adalah Kelembagaan PUG yang dapat ditunjukkan dengan adanya Pokja (Program Kerja), Focal Point dan Tim Teknis. Keempat, adalah Sumber Daya (SDM, Dana, dan Sarana Prasaran). Kelima, adalah Data Terpilah yang dapat ditunjukkan dengan adanya Profil Gender Statistik Gender. Keenam, adalah Tools (Panduan, Modul dan Bahan KIE). Dan ketujuh adalah Jejaring atau networking.

Sementara itu, Kabid KG DKP3A Kaltim Dwi Hartini mengatakan, pihaknya berupaya memastikan bahwa setiap orang haknya terpenuhi, baik laki-laki, perempuan, anak, penyandang disabilitas maupun kelompok rentan lainnya.

“Tentu dengan mengintegrasikannya ke dalam perencanaan program pembangunan. Menjadikan pengarusutamaan gender sebagai kepentingan daerah dengan penuhi 7 prasyarat awal pelaksanaan PUG,” jelasnya.

Pemenuhan 7 prasyarat PUG ini menjadi tantangan yang dirasakan oleh hampir semua daerah. Tetapi dengan begitu, semua daerah belajar banyak membuat terobosan dan inovasi.

“April ini merupakan masa uji coba penginputan aplikasi APE. Tantangan kabupaten/kota adalah rata-rata jaringan yang kurang stabil ketika melakukan pengsisan matrik PUG pada Aplikasi, Sehingga, DKP3A Kaltim terus melakukan pendampingan agar dapat diikuti seluruh kabupaten/kota,” imbuh Dwi.

Ia menargetkan, tahun ini Kaltim dapat mendapatkan Peringkat Utama dengan peran aktif seluruh kabupaten/kota. (dkp3akaltim/rdg)

Konsolidasi Nasional Program Bangga Kencana

/0 Comments/in /by

Samarinda — Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menggelar Konsolidasi Nasional Program Bangga Kencana Bidang Pengendalian Penduduk tahun 2020, Regional II melalui video conference, Rabu (22/4/2020).

Kepala BKKBN Hasto Wardoyo mengatakan, terdapat 11 isu strategis di bidang kependudukan, antara lain isu meningkatnya fertilitas, isu meningkatnya penyediaan layanan pendidikan, isu penduduk muda, isu usia reproduksi dan pemberdayaan perempuan, isu meningkatnya penduduk lansia, isu meningkatnya kebutuhan perumahan, isu menghadapi pola migrasi, isu pemanfaatan bonus demografi, isu dampak lingkungan, isu pemanfaatan bonus demografi, Isu pengasuhan anak, stunting dan gizi buruk, dan kemitraan dalam mengatasi persoalan kependudukan.

“Berdasarkan isu-isu strategis tersebut serta dalam rangka mendukung visi Pemerintah tahun 2020-2024 maka BKKBN akan berkontribusi dalam upaya “Terwujudnya Keluarga Berkualitas dan Pertumbuhan Penduduk yang seimbang” dengan berfokus pada mengendalikan pertumbuhan penduduk dalam rangka menjaga kualitas dan struktur penduduk seimbang,” ujarnya.

Ditambahkannya, menyelenggarakan        keluarga         berencana      dan      kesehatan reproduksi secara komprehensif, menyelenggarakan pembangunan keluarga yang holistic integrative sesuai siklus hidup, membangun kemitraan, jejaring kerja, peran serta masyarakat dan kerjasama global, memperkuat inovasi, teknologi, informasi dan komunikasi, dan membangun kelembagaan, meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan SDM aparatur.

Hasto juga menyampaikan dalam Renstra BKKBN 2020-2024 ditetapkan Sasaran Strategis yaitu menurunnya TFR dapat mencapai 2,26 pada tahun 2020 dan  ditargetkan  menjadi  2,1 pada tahun 2024, Meningkatnya angka prevalensi pemakaian kontrasepsi modern (mCPR) 61,78 % pada tahun 2020 dan ditargetkan menjadi 63,41 % pada tahun 2024, menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi/unmet  need  8,6  %  pada  tahun 2020 dan ditargetkan menjadi 7,4 % pada tahun 2024.

“Selain itu, menurunnya angka  kelahiran  menurut  kelompok  umur  15-19  tahun  (ASFR  15-19 tahun) dengan target 25/1000 kelahiran pada tahun 2020 dan ditargetkan menjadi 18/1000 kelahiran pada tahun 2024, meningkatnya Indeks Pembangunan Keluarga (IPK) sebesar 53,57 pada tahun 2020 dan ditargetkan menjadi 61,00 pada tahun 2024; dan meningkatnya median usia kawin pertama (MUKP) 21,9 tahun pada tahun 2020 dan ditargetkan menjadi 22,1 pada tahun 2024,” katanya.

Wabah virus corona telah menunjukkan kepada kita dampak lintas sektoral pada masalah kesehatan maupun kependudukan. Dinamika kesehatan memiliki korelasi yang kuat dengan situasi kependudukan.

“Pelajaran yang sangat mahal yang harus kita semua sadari, bahwa data dinamika kependudukan itu sangat penting. Data keluarga, data struktur umur, data mobilitas serta data persebaran penduduk, data pencatatan kematian beserta dengan penyebabnya, data administrasi kependudukan, serta data dinamika kependudukan lainnya.” Imbuh Hasto.

Data-data tersebut menjadi kunci yang penting dalam pengambilan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan deteksi ataupun penanganan wabah maupun dampak-dampak sosial ekonominya, keberadaan data tersebut seharusnya ada dari level nasional sampai dengan level desa yang akan memudahkan para pemangku kepentingan untuk mengambil kebijakan.