Archive for month: March, 2020

Samarinda — Badan Pusat Statistik (BPS) memperpanjang waktu pengisian Sensus Penduduk 2020 (SP2020) mulai 31 Maret sampai dengan 29 Mei 2020 yang dilakukan secara online. Seharusnya, waktu pengisian sensus penduduk 2020 secara online berakhir Selasa, 31 Maret 2020 ini. Kepala BPS Provinsi Kaltim Anggoro Dwithjahyono berharap dengan dilakukan perpanjangan maka lebih banyak lagi masyarakat yang merespon Sensus Penduduk 2020.

“Jadi, mulai hari ini diperpanjang hingga Mei 2020. Semoga semakin banyak masyarakat yang melakukan sensus online, terutama di Kaltim,” kata Anggoro Dwithjahyono di Samarinda, Selasa (31/3/2020).

Berdasarkan catatan BPS, hingga per 31 Maret 2020, masyarakat yang sudah merespon melakukan sensus penduduk secara online se Indonesia sudah mencapai 32,4 juta orang.

Sedangkan per 30 Maret 2020 di Kaltim, yang merespon jumlah perkepala keluarga sebanyak 78.191 dan jumlah pendududuk yang merespon mencapai 294.288 jiwa. Mengenai respon per 31 Maret 2020 masih dalam proses.

“Kita harap masyarakat bisa lebih merespon via online ini. Apalagi sekarang kondisi negara sedang dilanda wabah Covid-19,” ucapnya.

Perpanjangan masa tersebut, sejalan dengan pernyataan resmi pemerintah untuk melakukan pembatasan kegiatan di luar rumah dan tatap muka. Karena itu, BPS melakukan penyesuaian pelaksanaan Sensus Penduduk Online sebagai antisipasi penyebaran Covid-19. (humasprovkaltim)

Samarinda — Pemprov Kaltim tidak henti-hentinya mengimbau dan mengajak seluruh komponen masyarakat untuk tetap waspada terhadap penyebaran Coronavirus Disease 2019 (Covid) dengan tetap dirumah, terus melakukan social distancing atau physical distancing, serta menerapkan prilaku hidup bersih dan sehat (PHBS).

“Saya mengajak para bupati/walikota dan seluruh unit kerja di seluruh Kaltim, baik unit kerja otonom, unit kerja vertikal dan horisontal untuk memperkuat kerja sama dan solidaritas sesama masyarakat Kalimantan Timur dalam rangka mengurangi dan mencegah penyebaran wabah Covid-19 ini,” kata Gubernur Kaltim Isran Noor di Kantor Gubernur Kaltim, Selasa (31/3/2020).

Hal itu disampaikan Isran Noor pada kesempatan video conference Penyerahan LKPD 2019 Unaudited yang diikuti Kepala BPK RI Perwakilan Kaltim Dadek Nandimar, Walikota Bontang Neni Moerniaeni, Bupati Kutai Kartanegara Eddy Damansyah, Bupati Kutai Barat FX Yapan dan Bupati Mahakam Ulu Bonifasius Belawan Geh,

Gubernur Isran Noor mengungkapkan dirinya baru saja menandatangani perpanjangan terhadap pembatasan atau isolasi atau karantina wilayah di wilayah Kalimantan Timur, sebagai tindak lanjut perkembangan dan kondisi Benua Etam saat ini serta upaya memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di lingkungan masyarakat.

“Pembatasan atau isolasi atau karantina wilayah, anggaplah seperti itu, jangan diterjemahkan sebagai lockdown yang bertentangan dengan kebijakan pemerintah pusat. Jadi anggaplah ini sebagai karantina atau isolasi terbatas tetapi sangat ketat,” ucap Isran.

Isran Noor juga meminta masyarakat untuk lebih meningkatkan kesadarannya menghadapi wabah Covid-19. “Hanya dengan kebersamaan kita dan memiliki kesadaran yang penuh kita bisa mencegah dan memutus mata rantai penyebaran Covid-19 ini,” tambah Isran. (humasprovkaltim).

Samarinda — Gubernur Kaltim Isran Noor mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang melibatkan orang banyak ditengah masa pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) yang melanda negara-negara di seluruh dunia, tidak terkecuali di Indonesia, khususnya Kalimantan Timur.

“Mengimbau seluruh komponen atau komunitas-komunitas masyarakat untuk sementara waktu menyetop atau menunda kegiatan-kegiatan yang melibatkan orang banyak, seperti kegiatan majelis taklim maupun kegiatan ibadah lainnya. Ini demi memutus rantai penyebaran Covid-19,” imbau Isran Noor di Kantor Gubernur Kaltim, Selasa (24/3/2020).

Kenapa ini dilakukan, jelas Isran, karena jika dalam kegiatan yang dilakukan ada yang sempat tertular nanti masa carrier (pembawa) yang sebelumnya sudah habis, maka yang baru pindah ini akan mengalami masa baru lagi (15 hari). Sehingga ini harus diputus secara bersama-sama.

“Alhamdulillah masyarakat di Kaltim sudah menyadari itu. Karena tanpa peran serta masyarakat, kita tidak bisa menyetop atau memutus rantai penyebaran virus corona ini,” ucapnya.

Gubernur Isran Noor juga menyampaikan terima kasih kepada pihak-pihak terkait, baik Kementerian Kesehatan, instansi vertikal, TNI dan Polri yang telah mendukung kerja sama dalam melawan Covid-19 di Kalimantan Timur.

“Dan lebih daripada itu juga kepada perusahaan-perusahaan di  Kaltim, banyak yang sudah membantu. Seperti Pupuk Kaltim yang memberikan sokongan makan kepada rumah sakit di Samarinda, Balikpapan dan Bontang. Jadi mereka telah mendukung bagaimana para pekerja kesehatan mampu merawat pasien-pasien Covid-19,” ungkapnya.

Demikian pula, perusahaan-perusahaan lain seperti PT Gunung Bayan yang memberikan bantuan dalam bentuk dana kurang lebih Rp1 miliar. Kemudian, organisasi profesi maupun komunitas yang telah membagi-bagikan masker, hand sanitizer bahkan APD untuk Kalimantan Timur.

“Luar biasa memang. Terima kasih banyak kepada mereka yang sangat peduli membantu masyarakat dan pemerintah dalam menghadapi pandemi Covid-19 ini. Semoga ini segera berakhir dan kita semua bisa beraktifitas seperti biasa,” harap Isran. (humasprovkaltim)

Jakarta — Wabah Virus Corona / Coronavirus Disease 2019  (COVID-19) untuk sementara telah mengubah bentuk komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah, tidak terkecuali Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) dengan Dinas PPPA di daerah. Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) PPPA yang semula akan dilakukan akhir Maret di Sumatera Utara terpaksa ditunda dan digantikan dengan metode video conference (konferensi video) bersama 34 Kepala Dinas PPPA se-Indonesia.

Metode konferensi video merupakan bentuk pemanfaatan teknologi yang lebih hemat dibandingkan tatap muka dalam bentuk forum nasional.  Menteri PPPA, Bintang Puspayoga menegaskan Pra-Rakornas ini merupakan langkah tanggap darurat mengikuti anjuran Presiden Joko Widodo untuk menunda pertemuan yang melibatkan orang banyak.

“Kita perlu mengurangi pertemuan tatap muka dan justru di saat inilah sinergi pusat dan daerah harus diperkuat, khususnya saat wabah pandemi Virus Corona.  Kita semua harus mengetahui informasi yang akurat tentang COVID-19 ini, seperti bentuk gejala, penularan, dan pencegahannya. Informasi tersebut tentunya harus berasal dari sumber resmi yang terpercaya seperti Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 dan Kementerian Kesehatan,” ungkap Menteri Bintang.

Pemerintah sendiri telah mengeluarkan Protokol Kesehatan yang bisa menjadi panduan bagi masyarakat dan tenaga medis. “Untuk itulah, perlu saya tekankan disini pentingnya sinergi bersama antara Kemen PPPA dan Dinas PPPA di daerah dalam pencegahan dan penanganan virus Corona, khususnya untuk kelompok rentan seperti anak-anak, perempuan pekerja, manusia lanjut usia, ibu hamil dan menyusui dan penyandang disabilitas,” tegas Menteri Bintang.

Menteri Bintang menambahkan dalam situasi wabah saat ini, pelaksanaan program PPPA harus tetap berjalan. “Walaupun saat ini kita sedang berhadapan dengan wabah COVID-19 yang sangat berbahaya, tapi pelaksanaan program PPPA harus tetap berjalan. Situasi ini tidak boleh menyurutkan semangat kita untuk terus memberdayakan perempuan dan melindungi anak di Indonesia. Mari kita bergandengan tangan dan bekerja lebih ekstra lagi demi mewujudkan Indonesia yang layak, aman, dan nyaman bagi perempuan dan anak,” ujar Menteri Bintang.

Selain memberikan pengarahan terkait sinergi bersama pencegahan dan percepatan penanganan Virus Corona, Menteri Bintang juga memberikan arahan tentang penambahan fungsi di Kemen PPPA, pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) serta Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk perempuan dan anak di daerah.

“Daerah harus dapat merespon cepat setiap kasus kekerasan dan eksploitasi terhadap kaum perempuan dan anak melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) di Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta meningkatkan kapasitas tenaga fungsional dalam memberikan pelayanan dan mengelola UPTD,” ujar Menteri Bintang.

Khusus untuk DAK bagi perempuan dan anak, Menteri Bintang menjelaskan hingga saat ini alokasi dana lebih dititikberatkan pada alokasi non fisik. Kemen PPPA juga akan mengawal penggunaan dana ini sebagai bentuk pertanggungjawaban pemakaian uang rakyat.

Pelaksanaan Pra-Rakornas PPPA disambut antusias oleh para Kepala Dinas PPPA. Mereka melaporkan perkembangan program di Dinas masing-masing seperti program PATBM, Mobil Perlindungan Perempuan dan Anak, kendala penanganan kasus, usulan metode penilaian KLA dan APE, serta program pemberdayaan perempuan yang sudah dilakukan. Salah satu peserta konferensi video yaitu Kepala Dinas PPPA Provinsi Jawa Tengah, Retno Sudewi ikut menjelaskan upaya pemberdayaan perempuan dan anak dan kendala yang dihadapi di wilayahnya.

Melihat antusias para kepala dinas yang tinggi ini, Menteri Bintang akan menjadwalkan beberapa pertemuan konferensi video selanjutnya dalam bentuk beberapa pertemuan yang sifatnya regional sebelum dibawa ke dalam Rakornas. Pertemuan regional diyakini akan lebih fokus dan spesifik dalam memetakan permasalahan dan peluang di daerah.

Konferensi video secara regional menjadi bentuk sinergi yang lebih hemat biaya, tanpa harus membebani anggaran di daerah karena hanya menggunakan fasilitas yang sudah ada, di tengah mendesaknya komunikasi efektif antara pusat dan daerah yang harus dilakukan.

Samarinda — Terkait kasus virus corona atau corona virus disease (Covid-19), sesuai undang-undang dan Permenkes apabila ada satu warga yang dinyatakan positif maka daerah tersebut dinyatakan dalam status Kejadian Luar Biasa (KLB)

Wakil Gubernur (Wagub) Kaltim H Hadi Mulyadi mengimbau, agar seluruh pemuka agama di Kaltim untuk menunda bahkan membatalkan kegiatan keagamaan tersebut.

“Kita mengetahui saat ini masuk Rajab, biasanya akan digelar peringatan Isra Mi’raj. Juga, ada hari besar dan ibadah keagamaan lainnya. Atas nama pemerintah saya mengimbau agar menundanya atau membatalkan sementara waktu,” imbau Hadi Mulyadi ketika jumpa pers terkait Covid-19 di Kaltim, di Kantor Gubernur Kaltim, Rabu (18/3/2020) malam.

Menurut Hadi, penundaan ataupun pembatalan tersebut diyakini tidak akan mengurangi amal ibadah yang sudah diniatkan. Artinya, niat tersebut diyakini sudah dicatat Allah SWT. Imbauan ini diberlakukan sejak saat ini hingga pengumuman dari pemerintah, bahwa kondisi sudah aman.

“Karena itu, kami minta kepada Bupati dan Walikota mengimbau warganya sementara waktu tidak menggelar kegiatan keagamaan yang bisa mengumpulkan orang dalam jumlah banyak hingga kondisi betul-betul aman,” jelasnya.

Hadi menjelaskan, kondisi ini adalah kepentingan bersama. Begitu juga dengan umat non muslim, baik Kristen maupun Katholik, Hindu, Buddha dan Konghucu dapat meliburkan kegiatan keagamaan mereka. Diharapkan kondisi tersebut tidak dipertentangkan.

Sementara, untuk penyelenggaraan sholat Jumat. Karena kondisi Kaltim adalah KLB, maka pemerintah menyerahkan sepenuhnya kebijakan tersebut kepada pengurus masjid, apakah perlu dilaksanakan atau tidak.

“Karena, kami tidak ingin ini menjadi isu SARA. Jadi, kami serahkan kepada pengurus masjid yang memutuskan,” harapnya.