Hadi : KPPI Bekerja Tulus dan Ikhlas

Samarinda — Untuk meningkatkan kesiapan perempuan menyongsong Kaltim sebagai Ibu Kota Negara (IKN), Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Kaltim menggelar Talk Show dan Rapat Kerja Daerah (Rakerda), berlangsung di Ruang Odah Etam, Kompleks Kantor Gubernur Katim, Kamis (30/1/2020).

Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi meminta seluruh pengurus DPD KPPI Kaltim dapat memiliki semangat bekerja dengan tulus dan ikhlas.

Bekerja dengan tulus dan ikhlas adalah kunci untuk menyukseskan setiap program yang dilaksanakan oleh siapa saja, tak terkecuali Pengurus KPPI Kaltim.

“Karena dengan bekerja tulus dan ikhlas, diyakini pekerjaan dapat lebih mudah dilaksanakan,” kata Hadi.

Selain itu, juga diperlukan kerja keras, kerja sama dan penuh cinta serta tidak lupa berdoa. Artinya, dengan memperhatikan itu semua, diyakini pengurus KPPI mampu mendukung pemerintah dalam menyukseskan pembangunan daerah. Apalagi, Kaltim telah ditetapkan menjadi IKN baru, maka diperlukan semangat dan dukungan berbagai pihak tak terkecuali KPPI Kaltim.

“Semoga KPPI Kaltim bisa menjadi mitra yang baik bagi Pemerintah Provinsi,” jelasnya.

Ketua DPD KPPI Kaltim, SB Yaumid memaparkan rencana kerja dan program-program KPPI Kaltim salah satunya adalah melaksanakan Rakerda KPPI Kaltim.

Selain itu, juga dilaksanakan acara talk show dengan menghadirkan pembicara tokoh-tokoh perempuan yaitu Ketua Umum DPP KPPI Dwi Septiawati Djafar dan Kepala Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlndungan Anak (DKP3A) Kaltim Halda Arsyad.

Hadir pada kegiatan ini, Ketua Pendiri KPPI Kaltim Komariah Kuncoro, Kepala Bapenda Kaltim Ismiati, dan tokoh-tokoh perempuan Kaltim. Kegiatan ini dihadiri sekitar 500 peserta dari pengurus dan anggota KPPI kabupaten/kota se Kaltim. (DKP3AKaltim/rdg).

Public Speaking Bagi Perempuan Di Bidang Politik dan Jabatan Publik

Samarinda — Untuk menunjang peran dan tugas perempuan di bidang politik dan jabatan publik, Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim menggelar Workshop Public Speaking Bagi perempuan du Bidang Politik dan Jabtan Publik, di Hotel Selyca Mulia, Rabu (29/1/2020).

Kepala Dinas KP3A Kaltim Halda Arsyad mengatakan, keterwakilan perempuan dalam ranah politik menjadi bahasan yang cukup penting belakangan ini. Hadirnya refresentasi perempuan diharapkan dapat memperkuat partisipasi perempuan dalam politik agar dapat menyampaikan aspirasi serta kepentingan perempuan yang selama ini dianggap kurang tersampaikan. Indonesia telah menerapkan peraturan kuota 30% untuk keterwakilan perempuan dalam politik.

“Pada Era Reformasi, kaum perempuan sudah mendapat tempat dan kesempatan yang luas dalam kehidupan berbangsa da bernegara termasuk dalam bidang politik,” ujarnya.

Halda menambahkan, banyak anggapan bahwa politik itu dinilai tidak pantas untuk kaum perempuan yang fisiknya memang lemah dan tidak berdaya untuk melawan atau bertarung dalam dunia politik yang keras, yang penuh dengan intrik dan terkesan seperti sandiwara untuk mencapai suatu tujuan.

“Anggapan demikian tentu tidak semuanya benar.  Emansipasi yang didengungkan dari sejak lama, telah mengubah cakrawala pandang kaum perempuan yang ingin maju dan sejajar dengan laki-laki. Bahkan, di dalam pembangunan ini, partisipasi kaum perempuan sangat ditunggu untuk dapat disumbangkan bagi kemajuan bangsa dan negara,” imbuh Halda.

Keterwakilan politik perempuan dan jabatan publik, menurut Halda,  merupakan salah satu indikator Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). “Menurut data BPS tahun 2018, IDG Kaltim adalah 57, 04, sedikit melampaui Papua Barat pada indeks 51,04, dan juga   dibawah Kalimantan Utara yaitu  69,5 atau Papua pada indeks 68,71, dan  jauh berada dibawah DKI  dengan  indeks 73,68   atau  Indonesia di  72,90,” terang Halda.

Ini tentu menyisakan permasalahan yang tidak sederhana, rangkaian dari kondisi tersebut meliputi tingginya angka kekerasan perempuan dan anak di Kaltim. Pada tahun 2019 sebanyak 554 kasus, angka perkawinan usia anak  Kaltim sampai Juni tahun 2019 sebanyak 953. Tingginya Kaltim dalam penggunaan Narkoba yaitu di peringkat 5.

Sehingga peran dan tugas perempuan di bidang politik dan pejabat publik sangat strategis dalam mengurangi kesenjangan tersebut. Melalui perumusan kebijakan, peraturan, penganggaran dan pengawasan yang dihasilkan sebagai output  kinerja diharapkan dapat memberikan warna keseimbangan dan bisa lebih berpihak pada kepentingan  kesejahteraan perempuan Kaltim.

Halda menyebutkan, DKP3A Kaltim telah  melakukan berbagai upaya guna  mendorong peningkatan kualitas perempuan di bidang politik dan jabatan publik. Misalnya, tahun 2017 dalam kegiatan Perumusan Kebijakan Peninfkatan Peran  dan Posisi Perempuan dibidang Jabatan Publik. Pada tahun 2018 berupa  pelatihan politik untuk bakal calon perwakilan perempuan pada pilkada  2018, dan Pada Tahun 2019 dalam bentuk pelatihan politik perempuan calon legislatif pada pemilu 2019. Sementara di tahun 2020 melakukan kegiatan Workshop Publik Speaking bagi Perempuan di bidang Politik dan Jabatan Publik.

Bagi Halda keterampilan Publik Speaking merupakan keterampilan yang meggambarkan betapa berharganya  ide dan gagasan yang dimiliki oleh seorang legislator atau pejabat publik sehingga pesan yang disampaikan dapat diterima berjalan efektif dan tepat sasaran.

Kegiatan ini diikuti sebnayak 35 peserta dari anggota legislatif dan pejabat publik se Kaltim. Hadir menjadi narasumber Asdep KG Bidang Polkum dan Hankam Kemen PPPA Roro Endah Sri Rejeki dan Direktur Pusat Kajian Bahasa, Untag Samarinda Nora S Mokodompit. (DKP3AKaltim/rdg)

Pemprov Kaltim Hibahkan Alat Rekam dan Cetak KTP-el

Samarinda — Pemerintah Provinsi Kaltim melalui Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim menyerahkan hibah peralatan perekaman dan pencetakan KTP Elektronik (KTP-el) kepada pemerintah kabupaten/kota se Kaltim.

Penyerahan dilakukan secara simbolis oleh Plt Sekda Kaltim HM Sa’bani didampingi Kepala DKP3A Halda Arsyad, kepada Sekda Kabupaten/Kota atau yang mewakili. Kegiatan ini sekaligus dirangkai penandatanganan berita acara serah terima barang hibah bantuan Pemprov Kaltim kepada pemerintah kabupaten/kota se Kaltim, di Ruang Tepian I lantai 2 Kantor Gubernur Kaltim, Senin (27/01/2020).

Sa’bani mengatakan, perekaman dan pencetakan sudah cukup baik di daerah. Ditambah adanya bantuan alat perekaman dan pencetakan dari provinsi, maka kabupaten/kota bisa lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang administrasi kependudukan.

“Di beberapa kabupaten dan kota sudah memiliki peralatan yang cukup banyak. Tetapi dengan bantuan peralatan ini akan semakin meningkatkan pelayanan pembuatan KTP-el kepada masyarakat. Seiring dengan terus bertambahnya jumlah penduduk. Apalagi menjelang pelaksanaan pilkada di sembilan daerah. Pada 2020 ini memerlukan pendataan yang akurat. Semoga ini banyak bermanfaat bagi kabupaten dan kota,” kata Sa’bani.

Selain itu, Perlu digaris bawahi terkait Bangko KTP-el adalah blangkonya yang kewenangannya masih dipegang pusat, “Apabila blangko wewenang kita maka tidak ada lagi yang tertunda-tunda, kalaupun kita lengkapun sebagai peralatan perekamnya lebih terjangkau”. Imbuhnya.

Sementara, Kepala DKP3A Kaltim Halda Arsyad mengatakan bantuan provinsi yang dialokasikan melalui APBD sekitar Rp8,7 miliar dapat membantu dalam rangka percepatan pelayanan adminitrasi kependudukan di kabupaten/kota.

“Kita juga akan membantu mobil layanan keliling bagi masing-masing kabupaten/kota. Agar dapat melakukan jemput bola dan memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan cakupan wilayah yang lebih luas,” sebut Halda.

Tampak hadir, Sekda Bontang Aji Erlynawati, Sekda Mahulu Yohanes Avun, Sekda Balikpapan Sayid MN Fadly, Sekda Paser Katsul Wijaya, perwakilan Bappeda, Inspektorat, BPKAD, Biro Hukum dan Biro Organisasi Setprov Kaltim, serta Kepala Disdukcapil Kabupaten/Kota se Kaltim. (DKP3AKaltim/rdg).

Diskominfo Gandeng Media Online Perluas Penyebaran Informasi Capaian Kinerja Pemprov Kaltim

Samarinda — Diskominfo Kaltim kembali menggandeng media online untuk meningkatkan perannya dalam penyebarluasan informasi terkait capaian kinerja Pemprov Kaltim, melalui Kerjasama OPD dengan Media Online tahun 2020, di Ruang Kudungga Kantor Diskominfo Kaltim, Rabu (22/1/2020).

Kepala Diskominfo Kaltim, Diddy Rusdiansyah mengatakan dengan tulisan yang disajikan diharap membuka pandangan publik terkait keberhasilan yang dilakukan setiap Perangkat Daerah lingkup Kaltim.

“Sengaja kita hidupkan media online, karena ini memang eranya. Informasi yang disajikan media online dengan mudah dapat diakses kapan, di mana pun, dan oleh siapapun,”ujarnya.

Ini merupakan lanjutan dari kegiatan yang pernah dilaksanakan pada September 2019 lalu dalam Rapat Koordinasi Media Massa dan Organiasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Kaltim, bertajuk penguatan peran OPD dalam diseminasi informasi pembangunan Provinsi Kalimantan Timur di Hotel Midtown.

Diddy berharap berita yang disajikan media online menjadi pelengkap data terkait keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan Pemprov Kaltim. Maksudnya, ketika gubernur maupun wakil gubernur berbicara soal jumlah penduduk, informasi sumber Dinas Kependudukan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) yang disajikan media online bisa menjadi pelengkap.

Karenanya, Ia mengaku akan membuat edaran kepada perangkat daerah untuk menginformasikan kerjasama media online dimaksud. Nantinya akan ada penugasan pewarta media online tertentu yang sudah bekerjasama dengan Diskominfo Kaltim memberitakan capaian kinerja perangkat daerah.

Sejalan dengan itu, perangkat daerah dituntut senantiasa memperbaharui informasi capaian kinerja masing-masing. Dan terbuka terhadap permohonan informasi pewarta media online yang ditugaskan.

“Kualitas informasinya tentu tergantung data yang disajikan perangkat daerah. Kita tidak ingin ada data yang bias,” tegasnya.

Kemudian, setiap enam bulan sekali, perangkat daerah diminta menyampaikan Press Release kepada Diskominfo Kaltim terkait kinerjanya dalam semester I dan semester II. “Makanya harus lebih terbuka agar informasinya lebih berkualitas. Dan keberhasilan perangkat daerahnya diketahui khalayak,” katanya.

Diddy menambahkan, substansi pemberitaannya disarankan harus fokus kegiatan bukan mengkultuskan kepala perangkat daerah, perhatian kegiatan yang diberitakan yang mendukung pencapaian RPJMD Kaltim 2019-2023 dan Visi Misi Kaltim Berdaulat..

“Seribu kegiatan boleh, tapi yang fokus mendukung pencapaian RPJMD dan memiliki relevansi dengan Visi Misi Kaltim Berdaulat. Mengurangi kegiatan seremonial agar pemberitaannya tidak sekedar kualitatif, tapi kuantitatif,” serunya.

Tentunya kerjasama ini menjadi pembuka jalan bagi seluruh OPD untuk dapat menyebarluaskan informasi yang dimiliki melalui media online sebagai media partner, agar masyarakat dapat melihat perkembangan pembangunan yang ada di Kaltim melalui berbagai lini sektor.

Jelang Raker, KPPI Kaltim Lakukan Audiensi

Samarinda — Kepala Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim Halda Arsyad menerima Audiensi pengurus DPD Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Kaltim, Senin (20/1/2020).

Halda menuturkan, sebagai perkumpulan perempuan lintas partai politik diharapkan menjadi momentum yang menghadirkan keteduhan, ketenangan, dan suasana politik yang kondusif  pada dinamika kehidupan demokrasi Indonesia.

“DKP3A Kaltim mendukung KPPI sebagai wadah dalam menyiapkan SDM perempuan politik yang handal dan berkarakter, guna mengisi ruang publik di legislatif atau eksekutif,” ujarnya.

Ia berharap, KPPI dapat memberikan pendidikan politik, tidak hanya untuk calon legisltatif tetapi juga masyarakat. “Pendidikan politik bagi perempuan penting. Kaum ibu bukan hanya berperan sebagai pemilih, tetapi juga memiliki hak dipilih, menjadi penyelenggara, dan bahkan menjadi pengawas pemilu,” imbuh Halda.

Sementara itu, Ketua DPD KPPI Kaltim SB Yaumid memaparkan rencana kerja dan program-program KPPI Kaltim, diantaranya melaksanakan Rakerda KPPI Kaltim, pada tanggal 30 Januari 2020, yang dijadwalkan akan dibuka oleh Gubernur Kaltim Isran Noor dan dihadiri sekitar 500 peserta dari pengurus dan anggota KPPI kabupaten/kota.

“Dalam Rakerda tersebut kita juga daulat Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi menjadi keynote speaker untuk memberikan motivasi kepada kaum perempuan agar bisa berpartisipasi dalam berbagai program pembangunan,” kata Yaumid.

Selain itu, juga dilaksanakan acara talkshow dengan menghadirkan lima pembicara tokoh-tokoh perempuan yaitu ketua Dekranasda Kaltim Norbaiti Isran Noor, anggota DPR RI Dapil Kaltim Hetifah Sjaifudian, Komariah Kuncoro, Kepala DKP3A Kaltim Halda Arsyad dan Seksend DPP KPPI Noorhasanah.(DKP3AKaltim/rdg)

 

Menteri Bintang Ajak Forum Anak Jadi Mitra Pemerintah dalam Pembangunan

Jakarta – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga melakukan pertemuan dengan 13 perwakilan dari pengurus Forum Anak Nasional (FAN), Sekretariat Forum Anak Nasional (SFAN), dan pengurus Majalah Forum Anak (Malfora). Pertemuan ini membahas terkait fungsi Forum Anak sebagai wadah partisipasi anak sekaligus sebagai mitra pemerintah dalam upaya pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak.

“Saya bangga memiliki Forum Anak sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan, dan saya melihat potensi serta peluang yang sangat besar untuk bisa bersinergi dengan Forum Anak. Dengan demikian anak bukan hanya sekedar menjadi objek pembangunan, tetapi juga sebagai subjek pembangunan dengan perannya sebagai pelopor dan pelapor,” ungkap Menteri Bintang dalam pertemuan yang berlangsung di Kantor Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Selasa (14/1).

Sementara Ketua SFAN, Mufid Alfayid dihadapan Menteri Bintang yang didampingi Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak, Lenny N Rosalin, mengatakan pernah bertanya kepada teman-teman tentang apa makna Forum Anak bagi mereka. Di antaranya banyak yang berbagi cerita bahwa Forum Anak adalah wadah bagi mereka untuk berproses tumbuh dan berkembang.

“Bahkan beberapa teman mengungkapkan bahwa Forum Anak adalah wadah yang mengubah jalan hidup mereka ke arah yang lebih baik,” tutur Mufid.

Mendengar hal tersebut, Menteri Bintang menyerukan agar Forum Anak tidak hanya sekedar dibentuk, tetapi juga dapat bermanfaat bagi masyarakat, utamanya bagi anak-anak di seluruh Indonesia. Ia juga berharap agar Forum Anak dapat bersinergi untuk melaksanakan program prioritas Kemen PPPA kedepan sesuai dengan arahan Presiden RI, yakni dalam isu kekerasan terhadap anak, perkawinan anak, pengasuhan anak, dan juga mengenai isu pekerja anak.

“Saya melihat anak-anak yang tergabung dalam Forum Anak merupakan anak yang berkualitas, sehingga sangat disayangkan jika keberadaan Forum Anak tidak dimaksimalkan untuk bermitra dengan pemerintah dalam pembangunan. Ke depan kita perlu bergandengan tangan lebih erat lagi untuk menyelesaikan isu-isu tersebut dengan menguatkan peran Forum Anak sebagai Pelopor dan Pelapor (2P),” terang Menteri Bintang.

Lebih lanjut, Menteri Bintang menerangkan harus ada konsep dan prioritas program yang jelas dari pengurus Forum Anak di pusat agar dapat bersinergi dengan kepengurusan Forum Anak di daerah.

“Sejak 2009 hingga saat ini, Forum Anak telah terbentuk di 34 provinsi,  433 kabupaten/kota, 841 kecamatan, dan 1.081 desa/kelurahan. Jumlah ini harus terus bertambah dengan mengevaluasi daerah mana saja yang belum terbentuk dan kendala apa yang menghambatnya. Dengan demikian diharapkan ke depannya semua daerah dari tingkat kabupaten/kota, kecamatan, hingga desa/kelurahan dapat membentuk Forum Anak dan dapat menjadi perpanjangan tangan pemerintah dalam mengupayakan pemenuhan hak bagi 79,55 juta anak di Indonesia,” pungkas Menteri Bintang. (publikasidanmediakemenpppa)

DKP3A Kaltim Kunjungan Ke Panti Asuhan Baitul Walad

Samarinda — Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim melakukan kunjungan ke Panti Asuhan Baitul Walad Samarinda, Rabu (15/1/2020).

Kepala Dinas KP3A Kaltim Halda Arsyad mengatakan, kunjungan ini sebagai respon pemerintah karena panti tersebut terendam banjir cukup tinggi.

“Saat ini kondisinya sudah surut, tetapi tetap perlu memperhatikan kondisi lingkungan dan kesehatan anak-anak,” ujarnya.

Panti asuhan Baitul Walad menampung sebanyak 89 anak terdiri dari 15 anak usia 3 bulan – 5 tahun, dan 74 anak usia 6- 17 tahun.

Halda menambahkan, kunjungannya kali ini sekaligus menyerahkan bantuan berupa popok bayi, bubur, biskuit bayi, susu dan mainan anak.

Selain menyerahkan bantuan, tim DKP3A Kaltim juga menghibur anak-anak panti dengan bermain dan bercerita. (DKP3AKaltim/rdg)

Sensus Penduduk Online Mulai Februari

Samarinda — Gubernur Kaltim Isran Noor menerima kunjungan Badan Pusat Statistik (BPS) Kaltim di Ruang Rapat Gubernur Kaltim Lantai II, Selasa (14/1/2020). Rombongan dipimpin langsung oleh Kepala BPS Kaltim Anggoro Dwitjahyono.

Kunjungan BPS Kaltim dalam rangka meminta dukungan Gubernur Kaltim untuk menyukseskan sensus penduduk online yang akan dilaksanakan 15 Februari sampai 31 Maret mendatang atau menerima kedatangan petugas sensus pada Juli mendatang.

Isran Noor mengatakan sangat mendukung kegiatan tersebut. Isran juga memberikan imbauan kepada masyarakat Kaltim.

“Saya mengimbau kepada seluruh masyarakat Kalimantan Timur untuk mendukung dan menyukseskan sensus penduduk Tahun 2020. Segeralah perbaharui data diri anda dan keluarga secara mandiri melalui sensus penduduk online mulai tanggal 15 Februari sampai dengan 31 Maret 2020. Atau memberikan keterangan dan menerima kedatangan petugas sensus pada juli 2020. Mari bersama mencatat Indonesia,” tutur Isran.

Anggoro mengatakan, sensus penduduk ini dilakukan setiap 10 tahun sekali sesuai aturan Undang-Undang. Kemudian 5 tahun sekali diadakan survei sebagai koreksi penduduk Kaltim. Setiap harinya, jumlah pendudun kian bertambah. Sebab lebih banyak yang lahir setiap tahunnya daripada yang meninggal.

“Untuk saat ini jumlah penduduk di Kaltim hampir mencapai 3,8 juta jiwa,” tutur Anggoro.

Tak lupa, pihaknya juga berkomunikasi dan berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perindungan Anak (DKP3A) Kaltim. (humasprovkaltim)

Ojol Memilik Payung Hukum

Samarinda — Wakil Gubernur Kaltim H Hadi Mulyadi sangat  mendukung  pengemudi Ojek Online (Ojol) yang tergabung dalam Gabungan Aksi Roda Dua (Garda) Indonesia memiliki  legalitas resmi dari pemerintah dengan memiliki payung hukum sendiri.

Menurut Wagub, para rider dan driver (pengemudi) Ojol yang terhimpun dalam organisasinya (Garda) memiliki peran sangat penting. Partisipasi yang diberikan dalam pembangunan sangat besar bagi kemajuan Kaltim ke depan. Karena itu, organisasi ini harus memiliki  payung hukum sehingga legalitasnya di akui negara.

“Kami  harapkan Garda bisa terus eksis dan memberikan kontribusi dan mengabdikan diri untuk Kaltim Berdaulat. Karenanya semua diajak bekerjasama berpartisipasi mewujudkannya,” ujar Hadi Mulyadi saat menerima pengurus DPD Garda Kaltim, di rumah jabatan Wakil Gubernur Kaltim, Senin (13/1/2020).

Ketua DPD Garda Kaltim Fadel Balher  mengatakan silaturahmi dengan Wagub Hadi Mulyadi sekaligus menyampaikan kegiatan nasional  Garda Kaltim di Jakarta  pada 15-16 Januari 2020, dalam rangka aksi Garda se Indonesia.

“Aksi Garda Nasional di Istana Negara Jakarta dan aksi di DPR-RI,” ujar Fadel.

Selain itu, Garda akan melakukan pertemuan dengan Menteri Perhubungan terkait legalitas atau payung hukum Ojol. Sekaligus membahas tarif Ojol secara nasional meminta dikembalikan ke kebijakan daerah.

“Artinya biar daerah yang menentukan tarifnya. Juga membahas Ojol di daerah yang sudah terlalu banyak,” ungkapnya.(humasprovkaltim)

Juara Lomba HUT Ke 63 Kaltim

Samarinda — Peringatan HUT ke-63 Provinsi Kaltim dirangkai dengan berbagai perlombaan. Diantaranya, lomba prestasi, lomba tradisional, lomba masak masakan khas Kaltim, lomba puisi dan Rangking 1.

Juara Lomba HUT ke 63 Provinsi Kaltim Tahun 2020 pada gelaran Pesta Rakyat Kaltim (PRK), sebagai berikut :

  1. Lomba Enggrang

Putri

  1. Dispora
  2. Dispora
  3. Dis tanaman pangan

Putra

  1. Dispora
  2. Dispora
  3. Dis tanaman pangan

 

  1. Lomba Bakiak

Putri

  1. Dispora
  2. Dis tanaman pangan
  3. DKP3A

Putra

  1. Dis tanaman pangan
  2. Dis tanaman pangan
  3. Dispora

 

  1. Lomba tarik tambang

Putri

  1. Dispora
  2. DKP3A
  3. DKP3A

Putra

  1. Pol PP
  2. Atma Husada
  3. AWS

 

  1. Makan Kerupuk

Putri

  1. Dispora
  2. Dis tanaman pangan
  3. DKP3A

Putra

  1. DKP3A
  2. Atma Husada
  3. Bapenda

 

Hasil Pertandingan Tenis Meja HUT Provinsi Kaltim 2020

Tunggal :

  1. M. Nurdin (inspektorat)
  2. Januar (PUPR)
  3. Andi S (Dinsos)

Ganda :

  1. Andi S / La mara (Dinsos)
  2. M.Saleh / M. Wahyudi (Setda)
  3. Carta / Asliansyah (RSU AWS).

 

Lomba Memasak Menu Keluarga Berbahan Baku Ikan Tawar Tingkat PKK Kabupaten/Kota:

Juara 1 Kutai Barat

Juara 2 Kutai Kartanegara

Juara 3 Kota Samarinda

 

Lomba Memasak Menu Kudupan Berbahan Baku Ikan Tawar Tingkat Chef Hotel se Kaltim :

Juara 1 Hotel Senyiur

Juara 2 Hotel Harris

Juara 3 Hotel Aston

 

Lomba Memasak Nasi Goreng tingkat OPD dan Dharma Wanita Pemprov Kaltim :

Juara 1 Biro Humas Setprov Kaltim

Juara 2 Dharma Wanita BPBD

Juara 3 Dharma Wanita DPRD

 

Lomba Memasak Menu Keluarga Bahan Baku Ikan Tawar tingkat Kecamatan se Samarinda :

Juara 1 Sungai Pinang

Juara 2 Samarinda Ulu

Juara 3 Palaran.

 

Lomba Ranking #1

Ranking #1 Samarinda Ulu (Dewari Apta SMAN 1 Samarinda)

Ranking #1 Samarinda Utara (Sayid Thoriq Ibnu Ridho SMK Negeri 16)

 

Lomba Baca Puisi tingkat SMA se Samarinda :

Juara 1 Helmawan Aditya Saputra SMAN 1

Juara 2 Ashar Anas SMAN 17

Juara 3 Siswi Yekti Abdillah Murni SMAN 16.

 

(humasprovkaltim/sumberdatakoordinatorperlombaan)