Lindungi Hak Pekerja Perempuan dan Kekerasan Berbasis Gender

/0 Comments/in /by

Jakarta – Saat ini perempuan bekerja hampir di semua bidang pembangunan. Asisten Deputi Perlindungan Hak Perempuan dalam Ketenagakerjaan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), Rafael Walangitan mengatakan hak perempuan pekerja harus diperhatikan. Pekerja perempuan memerlukan pemeliharaan dan perlindungan kesehatan yang baik, khususnya terkait kesehatan reproduksinya.

“Apabila perempuan pekerja tidak diberi perlindungan yang utuh, rentan mengalami masalah salah satunya masalah kesehatan. Data Kementerian Kesehatan menunjukkan 60% masalah pada pekerja adalah kesehatan termasuk pada perempuan. Bisa dibayangkan nasib generasi yang lahir dari perempuan pekerja yang mengalami gangguan kesehatan, tumbuh kembangnya tidak maksimal,” ujarnya dalam Sosialisasi Kebijakan Perlindungan Hak Perempuan dalam Ketenagakerjaan di Jakarta (28/10).

Rafael menjelaskan perempuan pekerja rentan mengalami kekerasan dalam lingkungan kerja, baik dari sesama pekerja maupun perusahaan. Kondisi khusus yang dialami perempuan seperti menstruasi, kehamilan, melahirkan dan menyusui seringkali dianggap sebagai hambatan bagi perusahaan.

“Masih banyak perusahaan yang belum paham tentang hak-hak pekerja perempuan, utamanya terkait kesehatan dan fungsi reproduksi. Misalnya perempuan pekerja tidak mendapatkan kesempatan untuk cuti haid dan melahirkan, ataupun tidak tersedianya ruang laktasi. Padahal, tingkat partisipasi angkatan kerja di Indonesia tahun 2019 terbesar dari kelompok perempuan, mencapai 83,60 persen,” katanya.

Terkait hal ini, Kemen PPPA telah melakukan berbagai upaya melindungi hak pekerja perempuan dan kekerasan berbasis gender di tempat kerja. Rafael menerangkan, KPPPA telah mengeluarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyediaan Sarana Kerja yang Responsif Gender dan Peduli Anak di Tempat Kerja, membuat Gerakan Pekerja Perempuan Sehat dan Produktif (GP2SP) sejak Tahun 2017 bersama 7 Kementerian/Lembaga, serta membentuk Model Rumah Perlindungan Pekerja Perempuan (RP3) di 5 kasawan industri. RP3 bertujuan untuk meningkatkan perlindungan bagi perempuan pekerja dari segela bentuk kekerasan dan diskriminasi di kawasan industri.

“Tiga (3) rumah pekerja perempuan telah terealisasi yaitu di Cakung (Jakarta Timur), Karawang (Jawa Barat), dan Kota Bintan (Kepulauan Riau), menyusul di Kota Cilegon (Banten) dan Kab. Pasuruan (Jawa Timur). Ke depan Kemen PPPA akan bangun tidak hanya di kawasan industri tapi juga di kawasan pariwisata, perkebunan, maritim atau sektor kelautan dan perikanan dan sektor pertanian. Harapannya, RP3 ini tidak sekedar dibentuk tapi jadi satu faktor deterens atau pencegahan tindak pelecehan dan kekerasan pada pekerja perempuan,” katanya. (publikasidanmediaKPPPA/DKP3AKaltim)

Kemen PPPA Raih Penghargaan Bawaslu Award 2019

/0 Comments/in /by

Jakarta — Hak pilih dalam proses Pemilihan Umum (Pemilu) memang dimiliki oleh seluruh lapisan Warga Negara Indonesia, tak terkecuali anak yang sudah berusia 17 tahun. Namun di satu sisi, hak–haknya sebagai anak harus tetap terlindungi agar mereka tidak menjadi korban eksploitasi kegiatan politik.

Oleh sebab itu, pada Bawaslu Award 2019, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) memberikan penghargaan kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) sebagai mitra strategis dalam pelaksanaan pengawasan Pemilu 2019.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD mengatakan Pemilu adalah pelaksanaan dari demokrasi dan proses untuk mendapatkan seorang pemimpin. Pelanggaran dan kecurangan Pemilu saat ini bersifat horisontal atau dilakukan oleh peserta pemilu itu sendiri

“Semoga Bawaslu terus berperan dalam pengawasan dan mengambil tindakan dalam mengatasi pelanggaran dan kecurangan yang terjadi pada Pemilu. Saya juga memberikan apresiasi kepada Kementerian/Lembaga dan pihak lainnya yang turut serta memelihara proses Pemilu dengan sebaik – baiknya,” ujarnya.

Sementara, Menteri PPPA, I Gusti Ayu Bintang Darmawati yang hadir menerima penghargaan Bawaslu Award 2019 mengatakan bahwa Kemen PPPA akan terus ikut menyukseskan telaksananya Pemilu, terutama dalam pelaksanaan Pemilu yang aman untuk anak. Menjelang Pemilu 2019 lalu, Kemen PPPA bersama Bawaslu telah menyelenggarakan Deklarasi Kampanye Aman untuk Anak dan menerbitkan Surat Edaran Bersama Tentang Pemilihan Umum Tahun 2019 yang Ramah Anak. Upaya tersebut dilakukan untuk memberikan rasa aman kepada anak-anak Indonesia serta menutup peluang anak menjadi korban eksploitasi serta disalahgunakan dalam kampanye-kampanye politik.

“Lingkungan sekitar, khususnya orang tua bertanggung jawab untuk memberikan pegetahuan untuk mempersiapkan agar anak memahami proses pemilihan umum dengan baik. Berdasarkan Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, seseorang yang berusia 17 dan 18 tahun masih termasuk dalam kategori anak, sementara pada usia tersebut mereka bisa ikut serta dan menjadi pemilih dalam Pemilu. Tugas Kemen PPPA dalam hal ini adalah untuk terus memberikan perlindungan bagi anak agar terhindar dari penyalahgunaan kegiatan politik dan memastikan bahwa hak – hak anak lainnya terpenuhi,” tutur Menteri Bintang.

Bawaslu Award 2019 merupakan pengahargaan atas pencapaian dan kerja keras bagi pengawas pemilu di seluruh Indonesia, serta individu dan organisasi yang telah memberikan kontribusi dan kinerja bagi penyelenggaraan pengawasan Pemilu 2019. Bawaslu Award 2019 juga merupakan perayaan komitmen dan dedikasi  seluruh anak bangsa dalam memajukan demokrasi di Indonesia. (publikasidanmediaKemenPPPA/DKP3AKaltim)

DKP3A Kaltim Gandeng Ojol, Ciptakan Sistem Transportasi Ramah Anak

/0 Comments/in /by

Samarinda — Untuk menciptakan layanan jasa transportasi yang ramah terhadap anak, perempuan dan disabilitas, Kepala Dinas Kependudukan, Pemperdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim melaksanakan Peningkatan Kapasitas SDM Bagi Rider dan Driver Ojek Online (Ojol) Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak, Perempuan dan Disabilitas, di Hotel Grand Victoria Samarinda, Selasa (29/10/2019).

Kepala Dinas KP3A Kaltim, Halda Arsyad mengatakan perempuan dan anak merupakan kelompok yang paling rentan terhadap sistem transportasi dan kekerasan seksual. Hal ini terbukti dari data kecelakaan yang menelan korban jiwa 65% diantaranya korban tewas dari kelompok pejalann kaki yaitu perempuan dan anak.

Ojol menjadi salah satu upaya strategis untuk menciptakan transportasi kota ramah anak karena korban kekerasan dan pelecehan seksual yang dialami perempuan dan anak, dari beberapa kejadian juga melibatkan rider dan driver angkutan jalan.

Ia menyampaikan, kebutuhan terhadap keberadaan sistem transportasi yang ramah bagi anak merupakan salah satu upaya untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka yaitu kebutuhan akan ruang terbuka untuk melakukan berbagai aktivitas. Kebutuhan ini merupakan hak dasar anak-anak yang harus dipenuhi menuju kabupaten/kota layak anak.

“Dengan kebutuhan ruang terbuka yang cukup aman dan nyaman bagi anak-anak saat ini lebih mirip seperti kebutuhan akan barang mewah. Sangat mahal dan sulit diperoleh, terlebih di kota-kota besar,” ujarnya.

Halda melanjutkan, hal ini disebabkan oleh rendahnya perhatian pemerintah dan perencana kota terhadap kebutuhan ruang yang aman dan nyaman bagi anak-anak.

“Keberhasilan pembangunan sistem transportasi ramah anak adalah sinergis dari beberapa penerapan strategi yang dilakukan untuk membangun jaringan jalan yang aman dan nyaman bagi anak-anak,” ungkapnya.

Ia menyebutkan, dari data aplikasi Sistem Informasi Online (simfoni) DKP3A Kaltim,  khusus Kota Samarinda menduduki peringkat I. Sampai dengan bulan Oktober 2019, korban anak berjumlah 210 yang terdiri dari korban laki dewasa 1 orang, perempuan dewasa 78 orang, korban anak laki-laki 49 serta dan anak perempuan berjumlah 82 orang.

“Sementara tahun 2018 korban mencapai 162 orang, turun dibanding tahun 2017 korban mencapai 422 orang,” katanya.

Dengan adanya kegiatan ini, Halda berharap dapat meningkatkan pemahaman, kepedulian dan kepekaan seluruh lapisan masyarakat serta komunitas ojol dapat menjadi agen polopor dan pelapor kekerasan terhadap anak, perempuan dan disabilitas.

Kegiatan ini diikuti 100 peserta dari komunitas ojol yang terdiri dari Gojek, Grab, Go Samarinda Muslimah Transport (Go-SMT), Pesan Bungkus, Garda Kaltim, Oke Jack, Maxim dan Anterin. (DKP3AKaltim/rdg)

Jaga Ketahanan Keluarga dengan Puspaga

/0 Comments/in /by

Samarinda — Untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang implementasi Layanan Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) sehingga membawa manfaat bagi masyarakat sekitar, Dinas Kependudukan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim melaksanakan Peningkatan Kapasitas SDM Bagi Pengurus Puspaga Provinsi Kaltim, di Hotel Grand Victoria, Senin (28/10/2019).

Kepala Dinas KP3A Kaltim Halda Arsyad, mengatakan Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) merupakan one stop services atau Layanan Satu Pintu Keluarga Berbasis Hak Anak untuk memberikan solusi atau jalan keluar bagi orang tua, anak dan keluarga dalam menghadapi permasalahan pada langkah pertama pencegahan.

Kepala Dinas KP3A Kaltim Halda Arsyad, mengatakan Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) merupakan one stop services atau Layanan Satu Pintu Keluarga Berbasis Hak Anak untuk memberikan solusi atau jalan keluar bagi orang tua, anak dan keluarga dalam menghadapi permasalahan pada langkah pertama pencegahan.

“Dalam kerangka hak anak, keluarga adalah tempat pengasuhan yang pertama dan utama, sebagai wahana untuk mencurahkan kasih sayang, bimbingan, arahan dan perlindungan dari kekerasan dan eksploitasi terhadap anak. Peran orang tua sangat besar pengaruhnya bagi perkembangan psikologis anak-anaknya dalam proses pendewasaan,” ujarnya.

Perlakuan salah pada anak, lanjut Halda, dapat terjadi pada semua lingkungan masyarakat baik dari menengah ke bawah karena kemiskinan dan pada masyarakat menengah keatas karena ambisi orang tua menginginkan anaknya selalu menjadi yang terbaik. Penyebab secara umum adalah kesalahan pola asuh, paparan media, tingkat ekonomi dan pendidikan yang rendah serta usia menikah orang tua.

Halda menyebutkan, perkembangan kasus kekerasan 3 tahun terakhir yaitu pada tahun 2017 sebanyak 738 kasus, 2018 sebanyak 483 kasus dan per 1 Oktober 2019 sebanyak 406 kasus.

“Sementara untuk per 1 Oktober 2019, kasus kekerasan terbanyak terjadi di Kota Samarinda sebesar 204 kasus, disusul Berau 59 kasus dan Balikpapan 32 kasus,” katanya.

Dengan Hadirnya Puspaga, ia berharap masyarakat dapat bersama-sama melakukan pembelajaran terkait bagaimana mengasah- asih- asuh anak dengan tepat sehingga mampu menjaga ketahanan keluarga.

Ia juga menyampaikan, Kementerian PPPA RI  mulai menginisiasi Puspaga pada tahun 2016, dan capaian Puspaga sampai dengan tahun 2019  sudah terbentuk di 9 provinsi dan 108 kabupaten/kota.

“Untuk Kaltim, kabupaten/kota yang telah mulai menginisiasi pembentukan Puspaga yaitu Kabupaten Berau, Kota Balikpapan, Provinsi, Kota Samarinda dan Kabupaten Kutai kartanegara. Konsep Puspaga sendiri dibuat seperti ruang keluarga yang nyaman dan dilengkapi dengan ruang bermain anak sehingga seluruh keluarga tertarik untuk  berkunjung ke Puspaga,” ungkapnya.

Kegiatan ini diikuti pengurus Puspaga Provinsi Kaltim Ruhui Rahayu, Puspaga Samarinda Cinta Syejati, dan Puspaga Kukar Odah Bekesah. Hadir menjadi narasumber yaitu Asdep Pemenuhan Hak Anak, Pengasuhan Keluarga dan Lingkungan Alternatif KPPPA Rohika Kurniadi Sari, Ketua Puspaga Balikpapan Syafa’ah, Psikolog Puspaga Balikpapan Kunia Risky. (DKP3AKaltim/rdg)

PPRG Untuk Wujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender

/0 Comments/in /by

Bontang — Kepala Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim Halda Arsyad, mengatakan pihaknya memiliki program prioritas diantaranya Program Penguatan Kelembangaan Perlindungan Perempuan dan Anak, Program Peningkatan Perlindungan Pemenuhan Hak Anak dan Program Penanggulangan Kemiskinan Bidang Pemberdayaan Perempuan.

Hal ini diungkapkan pada kegiatan Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) bagi Perangkat Daerah Pemkot Bontang, di Auditorium Tiga Dimensi Bontang, Rabu (23/10/2019).

PPRG adalah anggaran yang respon terhadap kebutuhan perempuan dan laki-laki yang tujuannya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender. Anggaran yang responsif gender bukanlah anggaran yang terpisah  bagi laki-laki  dan perempuan tetapi merupakan strategi untuk mengintegrasikan isu gender ke dalam proses perencanaan dan  penganggaran, serta menerjemahkan komitmen pemerintah untuk  mewujudkan  kesetaraan gender  ke dalam komitmen anggaran.

“IPM Kaltim tahun 2017 berada pada angka 75,12 dan Bontang sebesar 79,47. Sementara IPG Kaltim 85,62 dan Bontang 86,44, sedangkan IDG Kaltim sebesar 56,64 dan Bontang 45,44,” ujarnya.

IPM dan IPG Bontang, lanjut Halda, berada pada kuadran I yaitu angka IPM dan IPG lebih tinggi dari angka Provinsi Kaltim. Bontang memiliki capaian pembangunan gender dan pembangunan manusia yang lebih tinggi disertai dengan kesetaraan gender. Sedangkan IPG dan IDG Bontang berada pada kuadran II, yaitu IPG berada diatas Provinsi Kaltim namun IDG dibawah angka provinsi. Namun, pembangunan gender yang tinggi ini belum optimal dalam pemberdayaannya. Capaian pembangunan gender telah melampaui capaian di tingkat provinsi, tapi keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan masih rendah.

Halda menyampaikan, rendahnya angka IDG Kaltim saat ini karena belum semua daerah memiliki kebijakan tentang pelaksanaan PUG dan PPRG, baik dalam bentuk peraturan daerah maupun dasar hukum lainnya serta rencana aksi daerah. Pada banyak daerah, situasi perempuan, anak dan PUG belum terintegrasi dalam RPJMD dan indikator keberhasilannya. Belum semua pengambil kebijakan di pemerintah daerah paham tentang pentingnya PUG dan PPRG dalam pembangunan daerah

“Selanjutnya, gender focal point yang ada di daerah belum berfungsi maksimal. Tim teknis dan pemerintah daerah penggiat PUG dan PPRG (Driver) di daerah belum optimal dalam mendukung pelaksanaan PPRG. Ditambah, mutasi pejabat di daerah yang dilakukan dalam kurun waktu yang pendek. Selain itu, kualitas analisis gender dan penyusunan dokumen pernyataan anggaran gender (GBS) yang disusun pemerintah daerah masih rendah karena belum menyadari maksud dari GBS,” imbuhnya.

Ditambahkannya, ketersediaan data terpilah menurut jenis kelamin masih terbatas sehingga analisis gender masih belum dapat dilakukan dengan tajam. Pemahaman tentang perencanaan dan penganggaran masih rendah di beberapa daerah dan desa, serta pemahaman tentang kesetaraan gender di semua kalangan masih rendah, baik di kalangan pemerintah maupun masyarakat.

Ia mengimbau dalam melaksanakan PPRG yang dibiayai APBD, agar pemerintah daerah dapat mengutamakan program prioritas pembangunan daerah yang mendukung pencapaian prioritas nasional dan target MDGs-SDGs mengacu pada RPJMD, Renstra SKPD, RKPD dan RKA-SKPD. Diharapkan pula, memilih/menentukan program utama untuk dimasukkan pada awal penerapan PPRG dan menyerahkan GBS kepada BAKD, dan salinan kepada Bappeda dan Dinas PPPA serta menyerahkan salinan GBS bersama salinan Renja Daerah kepada Menteri Dalam Negeri melalui Dirjen Bina Pembangunan Daerah. (DKP3AKaltim/rdg)

Pencanangan HKG PKK KKBPK Kesehatan 2019

/0 Comments/in /by

Muara Badak — Bupati Kukar Edy Damansyah mewakili Gubernur Kaltim Isran Noor, membuka acara Pencanangan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK dan Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) Kesehatan ke- 47 Tahun 2019 Tingkat Provinsi Kalimantan Timur, berlangsung di Kampung KB Gas Alam Badak 1, Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara, Selasa (22/10/2019).

Bupati Edy Damansyah menyambut baik pencanangan HKG PKK dan KB kesehatan sebagai momentum meningkatkan partisipasi keluarga dan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan KB, IVA Test, Prilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), lingkungan bersih dan sehat serta pelayanan kesehatan.

“Pencanangan ini merupakan langkah sinergis lintas stakeholders dalam meningkatkan capaian pembangunan, khususnya program TP PKK di bidang kesehatan dan bidang keluarga berencana melalui pemberdayaan masyarakat,” ungkapnya.

Bertajuk tema Kita Gerakan Keluarga dan Masyarakat Hidup Sehat Menuju Indonesia Sejahtera, Pemerintah mengajak masyarakat untuk mensukseskan pelaksanaan Kesatuan Gerak PKK – KKBPK dan layanan kesehatan dalam mendukung tercapainya masyarakat yang sehat dan sejahtera.

Sementara Ketua TP PKK Kaltim Norbaiti Isran Noor menjelaskan pencanangan ini merupakan rangkaian kegiatan keterpaduan dalam rangka Hari Keluarga, Hari Kesehatan Nasional ( HKN) dan Hari Kesatuan Gerak PKK.

“Diharapkan tidak hanya sekedar kegiatan seremonial saja. Namun harus ada implementasi nyata di masyarakat. Sehingga peran PKK dan KB Kesehatan lebih optimal,” ujarnya.

Hadir Wakil Ketua TP PKK Kaltim Erni Makmur Hadi Mulyadi, Wakil Ketua DPRD Kaltim Sigit Wibowo dan Ketua BKKBN Kaltim Ely Kusnaeli, Kepala DKP3A Kaltim Halda Arsyad.

Usai pencanangan, Edy Damansyah bersama Norbaiti Isran Noor dan peserta lainnya meninjau stan pameran, Posko KB serta pemeriksaan IVA Test dari Perwakilan BKKBN Provinsi Kaltim.

DKP3A Kaltim Serahkan 30 Keping KIA dan KTP-el di LPKA

/0 Comments/in /by

Samarinda — Dinas Kependudukan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim bersama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) kabupaten/kota melakukan Pelayanan Terpadu Percepatan Kepemilikan Dokumen Kependudukan Kabupaten/Kota Se Kaltim, berlangsung di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Samarinda, Jalan Imam Bonjol Tenggarong, Jumat (18/10/2019).

Kepala Dinas KP3A Kaltim Halda Asyad mengatakan, jumlah dokumen kependudukan yang diserahkan sebanyak 30 keping, terdiri dari 13 keping KIA dan 17 keping KTP-el.

“Kegiatan ini bekerjasama dengan tiga kabupaten/kota yaitu Samarinda, Kukar dan Kutai Barat. Untuk Samarinda diserahkan 6 keping KIA dan 9 keping KTP-el,” ujarnya.

Sementara itu, lanjut Halda, untuk kabupaten Kukar sebanyak 5 keping KIA dan 5 keping KTP-el. Sedangkan Kutai Barat sebanyak 2 keping KIA dan 3 keping KTP-el.

“Hal ini sebagai upaya percepatan kepemilikan dokumen kependudukan dalam pemenuhan hak sipil anak,” katanya.

Upaya ini merupakan langkah Kemendagri dalam melakukan percepatan pelayanan dokumen kependudukan agar nantinya masyarakat dan anak dapat dengan mudah mengakses layanan dasar publik. (DKP3AKaltim/rdg)

46% Industri Rumahan Pengelolannya Adalah Perempuan

/0 Comments/in /by

Samarinda — Dinas Kependudukan Pembedayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim melakukan Bimbngan Manajemen Usaha (BMU) bagi Perempuan dalam Mengelola Usaha di Kelurahan Sanga-Sanga Muara, Kabupaten Kutai Kertanegara (Kukar), Rabu (16/10/2019).

Kepala Dinas KP3A Kaltim Halda Arsyad, melalui Kasi KG Bidang Ekonomi Suraidah, mengatakan jumlah Usaha Mikro Kecil di Kaltim sebanyak 16.083 Unit, Sebagian merupakan industri rumahan dan 46 % pengelolannya adalah kaum perempuan.

“Dengan jumlah yang cukup banyak itu, maka peran perempuan pengusaha sangat penting bagi ketahanan ekonomi, karena mampu menciptakan lapangan kerja, menyediakan barang dan jasa dengan harga murah serta mengatasi masalah kemiskinan,” ujarnya.

Selain itu, pembangunan aspek ekonomi dalam keluarga, menjadi suatu yang sangat penting diupayakan agar keluarga dapat membangun dirinya menjadi keluarga yang mandiri secara ekonomi. Karena sebuah keluarga baru dapat melaksanakan fungsi keluarga secara utuh mulai dari fungsi keagamaan, sosial budaya, cinta kasih,  melindungi, fungsi ekonomi hingga pembinaan lingkungan, apabila keluarga tersebut telah di topang oleh landasan ekonomi yang kuat.

“Salah satu perwujudan dalam membangun aspek ekonomi dalam keluarga adalah membangun jiwa wirausaha secara berkelanjutan, terutama bagi kaum perempuan atau ibu rumah tangga, disamping tidak melupakan kewajibannya dalam urusan rumah tangga,” katanya.

Kegiatan BMU perempuan dalam mengelola usaha pada industri rumahan di lokasi desa prima ini, diharapkan dapat lebih meningkatkan produktivitas dari ibu-ibu dalam rangka mengembangkan diri sehingga berdampak pada peningkatan pendapatan / kesejahteraan keluarga melalui para pelaku industri rumahan.

Pada kegiatan ini, masyarakat diberi praktek membuat kerajinan tangan (handy craft) berupa gantungan kunci, perekat / hiasan kulkas dan hiasan meja. (DKP3AKaltim/rdg)

 

YKPI Dan BKOW Gelar Sosialisasi Deteksi Dini Kanker Payudara

/0 Comments/in /by

Samarinda — Yayasan Kanker Payudara Indonesia (YKPI) bersama Pemerintah Provinsi Kaltim dan Badan Kerjasama Organisasi Wanita (BKOW) Kaltim menggelar Sosialisasi Deteksi Dini Kanker Payudara, berlangsung di Ruang Serbaguna Ruhui Rahayu Kantor Gubernur Kaltim, Jumat (18/10/2019).
Mewakili Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi, Plt Kepala Dinas Kesehatan Kaltim Andi Muhammad Ishak, membuka acara dan berharap sosialisasi deteksi dini kanker payudara bisa tersampaikan ke masyarakat secara luas, khususnya bagi perempuan.
“Ibu-ibu ataupun kaum perempuan selayaknya bisa melakukan deteksi dini terhadap berbagai penyakit. Terlebih kanker payudara agar segera ditangani,” ujarnya.
Namun demikian lanjutnya, tidak kalah pentingnya perempuan dan masyarakat hendaknya menerapkan pola hidup sehat.

Ia berharap, BKOW bersama seluruh anggotanya terdiri seluruh organisasi wanita di Kaltim lebih optimal melakukan komunikasi dan sosialisasi di masyarakat. Agar upaya pencegahan dan pengobatan dini terhadap kanker payudara maupun kanker lainya bagi perempuan bisa maksimal
Sementara Ketua Umum YKPI Linda Agum Gumelar, menegaskan kaum perempuan harus mau memeriksakan kesehatan secara dini terlebih terkait masalah kanker.
“Kami sengaja bekerjasama dengan BKOW dan didukung Pemprov Kaltim. Khususnya sosialisasi kanker payudara. Kasus ini jangan ditakuti tapi harus dilawan. Caranya deteksi dini dan mau berobat,” harapnya.
Ketua BKOW Kaltim Hj Suryani Astuti Tommy, mengungkapkan kesiapan organisasinya untuk terus mensosialisasikan deteksi dini kanker payudara melalui pimpinan organisasi wanita yang tergabung dalam BKOW.
Sosialisasi menghadirkan narasumber dokter spesialis ahli bedah Onkologi RS Kanker Dharmais Jakarta dr. Iskandar. Kegiatan ini diikuti sebanyak 200 peserta terdiri pimpinan dan pengurus organisasi wanita se Kaltim yang tergabung dalam BKOW. Tampak hadir Kabag Kehumasan Biro Humas Setadprov Kaltim Andik Riyanto. .

Perempuan Milenial Harus Cerdas, Sehat dan Berakhlak Mulia

/0 Comments/in /by

Samarinda — Perempuan milenial harus cerdas, sehat dan berakhlak mulia. Selain itu perempuan juga perlu mendapatkan akses, kontrol, partisipasi dan manfaat dari dan dalam pembangunan.

Hal ini disampaikan Kepala Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim Halda Arsyad, pada kegiatan Ruang Temu Perempuan, di Aula Gedung Dekanat Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB), Jumat (22/10/2019).

Beberapa permasalahan yang dihadapi perempuan diantaranya pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, ekonomi, hukum, politik, kekerasan/trafficking dan lingkungan. Sementara faktor yang menyebabkan kondisi perempuan di Indonesia menuntut keprihatinan semua pihak, seperti adanya persepsi masyarakat terhadap perempuan yang belum menempatkan perempuan sebagai mitra sejajar, ketentuan hukum yang ada belum secara khusus memberikan perlindungan terhadap perempuan.dan mayoritas perempuan belum mengetahui hak-haknya.

DKP3A Kaltim, lanjut Halda, terus mendorong keterlibatan perempuan dalam berpolitik, terutama bagi pemilih pemula untuk menyukseskan Pilkada pada 2018 dan Pemilu 2019. Peningkatan kualitas hidup perempuan melalui kegiatan bimbingan manajemn usaha dan advokasi pemberdayaan dan perlindungan perempuan.

“Sehingga strategi yang perlu dilakukan dengan membangun dan memperkuat hubungan jaringan organisasi perempuan, meningkatkan representasi perempuan dalam partai politik yang berpolitik, membangun komunikasi yang efektif antar pemimpin parpol, membangun akses ke media, meningkatkan diklat pemahaman politik untuk perempuan, dan meningkatkan kualitas hidup perempuan,” ujarnya.

Dorongan partisipasi bagi pemilih pemula perempuan terus dilakukan agar ke depan perempuan  tidak ragu terjun ke dunia politik, Untuk itu, berbagai langkah dilakukan dalam meningkatkan kapasitas SDM kaum perempuan di berbagai sektor, khususnya bidang politik sehingga dapat meningkatkan partisipasi perempuan secara menyeluruh dalam pembangunan.

“Sesungguhnya jumlah perempuan sangat potensial, ada beberapa bentuk partisipasi perempuan yang bisa dijalankan dengan optimal sebagai bentuk partisipasi perempuan pada negara secara umum, diantaranya pemberi suara, menjadi anggota atau pengurus Parpol, menjadi anggota Legislatif, menjadi kepala kaerah, dan menjadi anggota KPU,” imbuhnya.

Ia berharap, berapa pada era Revolusi Industri 4.0, perempuan milenial dapat bergerak ke arah progresif terlibat di berbagai lapisan masyarakat, mengingat era milenial saat ini kaum muda mudi dituntut untuk lebih kreatif dengan perkembangan era digital.

Kegiatan ini juga dihadiri oleh Ketua IKA Fekon Unmul Meiliana, Duta Wisata Samarinda dan Kaltim 2015 Nirmala Sari Herwanto, Putri Muslimah Intelegensia 2019 Nurhadijah. (DKP3AKaltim/rdg)