Pokja PUG Wadah Konsultasi Bagi Pelaksana dan Driver
Samarinda — Dinas Kependudukan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim melaksanakan Bimbingan Teknis Rencana Aksi Pokja Pengarusutamaan Gender (PUG) Kabupaeten/Kota Se Kaltim, berlangsung di Hotel Midtown Samarinda, Rabu (19/9/2019).
Sekretaris DKP3A Kaltim Zaina Yurda, mengatakan secara khusus Bimtek ini dimaksudkan untuk mengevaluasi peran strategis Pokja PUG dalam mendorong pelaksanaan PUG serta menyusun Rencana Aksi Pokja PUG Kabupaten/Kota.
“Dengan demikian diharapkan melalui Bimtek ini akan menghasilkan peningkatan komitmen dan peran POKJA PUG di Kabupaten/Kota guna mendukung percepatan pelaksanaan PUG di Daerah,” ujarnya.
Ia melanjutkan, isu-isu gender harus terintegrasi dalam proses penyusunan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. Hal tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan fungsional di semua instansi dan lembaga pemerintah, baik di tingkat pusat dan daerah.
“Sedangkan kelompok kerja (Pokja) PUG sebagai wujud pelembagaan PUG merupakan wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak (driver) PUG dari berbagai instansi/lembaga di daerah,” tutur Yurda.
Yurda menyebutkan tantangan tersendiri dalam pelaksanaan PUG di daerah, yaitu kenyataan di lapangan menunjukkan fungsi dan peran Pokja PUG yang belum maksimal. Masih minimnya pemahaman anggota Tim Pokja PUG dengan fungsi dan tugasnya masing-masing termasuk juga peran masing-masing SDM penggerak di daerah yang kurang jelas dan kurang berimbang.
Salain itu, telah menjadi kesepakatan bersama bahwa pelaksanaan PUG akan difokuskan pada prioritas pembangunan daerah dan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs). Untuk itu, diperlukan masukan dan peningkatan kapasitas anggota Pokja PUG untuk memahami SDGs dan strategi pelaksanaan PUG terkait dengan kegiatan-kegiatan yang berkontribusi pada pencapaian SDGs.
“Melalui berbagai hal tersebut, harapannya, prinsip No One Left Behind, yaitu tidak seorangpun ditinggalkan, dengan memastikan kelompok rentan, minoritas dan marginal tidak satu pun diabaikan, tercapai,” katanya.
Ia juga berharap, akan hadir ide-ide dan rumusan kebijakan yang mampu untuk mengatasi kesenjangan sekaligus mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender di semua sektor pembangunan.
Kegiatan ini diikuti sebanyak 30 peserta terdiri dari Bappeda, Dinas PPPA dan Gabungan Organisasi Wanita (GOW) kabupaten/kota se Kaltim. Hadir menadi narasumber yaitu Kabid Kesetaraan Gender Dalam Hamkam KPPPA Moh Udin, perkawilan Bappeda Kaltim Djarot Kurniadi, Fasilitator Pusat Bambang Wiranto, dan Fasilitator Daerah Abdullah Karim. (DKP3AKaltim/rdg)