Archive for date: July 28th, 2019

Samarinda — Dinas Kependudukan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim melaksanakan Bimbingan Teknis Petugas Front Office pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota se Kaltim, di Hotel Harris, Sabtu (27/7/2019).
Kepala Dinas KP3A Kaltim Halda Arsyad mengatakan, sudah menjadi rahasia umum bahwa sistem pelayanan dan Customer Service (CS) di Disdukcapil belumlah baik, masih perlu perbaikan bila dibanding dengan pelayanan publik lainnya seperti pelayanan perbankan, imigrasi, pelayanan pajak dan lainnya. Hal ini bisa terlihat dari orang berjejalan dan kepanasan dalam ruang pelayanan Disdukcapil, bahkan juga setelah mendapatkan giliran pelayanan, kadang pula masyarakat tidak mendapatkan informasi yang jelas kapan dokumen kependudukan diterbitkan.
“Seperti saat ini, orang banyak mengeluhkan tentang waktu dan ketidakjelasan mendapatkan KTP-el walaupun sudah dilakukan perekaman data penduduk beberapa waktu yang lalu. Namun pihak Disdukcapil di daerah juga mengeluhkan ketidaktersediaan blangko KTP-el dari Dirjen Adminduk yang dibagikan ke daerah dan kekosongan tinta ribbon untuk cetak KTP-el karena anggaran daerah yang terbatas,” ujarnya.
Ruang pelayanan dan Costumer Service pelayanan swasta seperti di bank misalnya, memiliki tata ruang yang rapi, ruangan berpendingin, tempat duduk yang layak, antrian yang jelas, dan pelayanan yang tertib dan baik. Tata ruang ini sangat bisa diadopsi ke design tata ruang pelayanan publik.
“Di beberapa daerah sudah menerapkan design sistem pelayanan swasta ini ke sistem pelayanan publik contohnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang telah memiliki ruang pelayanan yang nyaman dengan design modern, menggunakan sistem antrian secara elektronik dan ramah terhadap lansia, penyandang disabilitas, ibu menyusui dan anak,” katanya.
Selain itu, Disdukcapil Kota Balikpapan dengan Cafe Pelayanan dengan konsep mengurus dokumen kependudukan senyaman di cafe dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda yang terus berbenah dan melakukan inovasi melalui sistem antrian online dan informasi melalui media sosial yang kreatif dan kekinian.
Halda mengimbau, prioritas yang harus dilakukan Dukcapil adalah penataan kantor Disdukcapil, termasuk didalamnya SDM dan ruangan pelayanan, dimana penduduk yang datang ke Kantor ini untuk mengurus dokumen kependudukannya, dapat merasakan pelayanan yang baik/standar. Tempat duduk yang nyaman, udara yang segar, antrian, informasi waktu, biaya dan tempat pengaduan yang jelas dan ditanggapi dengan cepat, serta mendapatkan keramahan yang tulus dari Petugas Costumer Service.
“Petugas front office yang setiap harinya menjadi orang pertama yang akan ditemui oleh masyarakat yang ingin mendapatkan pelayanan juga harus menguasai semua aturan, standar pelayanan dan seluruh kebijakan terkait adiminstrasi kependudukan dan pencatatan sipil agar masyarakat dapat memahami, mengenal dan dapat pengetahuan baru tentang produk-produk dari Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil,” imbuh Halda
Halda berharap, kegiatan ini menjadi satu upaya untuk mewujudkan Kaltim bersih dari pungutan liar dan pelayanan publik agar berjalan dengan baik, bersih dan transparan. Selain itu, agar pemerintah kabupaten/kota melakukan pengawasan preventif terhadap aparatur pelayanan publik sehingga Kaltim sebagai Island of Integrity dan wilayah bebas korupsi dapat terwujud melalui kerjasama kita bersama. “Bersama Kita Bisa !!!” seru Halda.
Kegiatan ini diikuti sebanyak 80 peserta, dan menghadirkan narasumber Kepala Biro Organisasi Setda Prov Kaltim Rozani, Ketua Direktur Pusat Kajian Bahasa Untag Samarinda Nora Suzuki Mokodompit dan Widyaiswara Madya Badan Pengembangan SDM Kaltim Fitriansyah. (DKP3AKaltim/rdg)