Program Kegiatan DKP3A Kaltim Dalam Aspek Ketahanan Keluarga

Samarinda — Kepala Dinas Kependudukan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim Halda Arsyad menyampaikan, terdapat lima aspek penting dalam pembangunan kependdukan. Pertama, kualitas penduduk meliputi jumlah, struktur dan komposisi penduduk, laju pertumbuhan penduduk, serta persebaran penduduk. Kedua, kualitas penduduk yang berkaitan dengan status kesehatan dan angka kematian, tingkat pendidikan dan angka kemiskinan. Ketiga, mobilitas penduduk meliputi tingkat migrasi yang mempengaruhi persebaran penduduk antar wilayah. Keempat, data dan informasi penduduk. Kelima, penyerasian kebijakan kependudukan melalui pembangunan kependudukan dan KB.

“Sementara Ketahanan keluarga berfungsi sebagai alat untuk mengukur seberapa jauh keluarga telah melaksanakan peran, fungsi tugas-tugas dan tanggung jawabnya dalam mewujudkan kesejahteraan anggotanya,” ujarnya.

Pembangunan Ketahanan Keluarga adalah upaya koperhensif, berkesinambungan, koordinatif dan optimal secara berkelanjutan oleh Pemerintah Pusat, Provinsi dan Daerah, pemangu kepentingan terkait dan masyarakat dalam menciptakan, mengoptimalisasi keuletan dan ketangguhan keluarga untuk berkembang guna hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan serta kebahagiaan lahir batin.

DKP3A Kaltim telah mengimplementasikan program kegiatan dalam aspek ketahanan keluarga, diantaranya cluster 1 Legalitas dan Keutuhan Keluarga, telah dilakukan melalui Bidang Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kependudukan (Fasyanminduk) dengan Pelayanan Penerbitan Kartu Keluarga, KTP, Akta Kelahiran, Kartu Identitas Anak dan Akta Perkawinan. Cluster 2 Ketahanan Fisik, domain lintas sektor, Badan/Dinas Lembaga terkait khususnya kesehatan. Dan cluster 3-5 Ketahanan Ekonomi, Ketahanan Sosial-Psikologis dan Ketahanan Sosial-Budaya, telah dilakukan melalui Bidang Kesetaraan Gender (KG) dan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dalduk dan KB)

“Implementsi program kegiatan Bidang Dalduk dan KB yaitu, ketahanan fisik melalui Pelaksanaan Kegiatan Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) dan ketahanan ekonomi melalui Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Keluarga Melalui UPPKS,” imbuh Halda.

Sedangkan implementasi dan promosi program ketahanan keluarga dengan penerbitan surat edaran tahun 2016 yaitu Gerakan Sayang Keluarga bagi ASN.

“Salah satunya, semua ASN Pemrov Kaltim memajang Foto Keluarga di meja kerja atau dinding ruang kerja, melaksanakan Family Gathering bersama seluruh pegawai beserta keluarga, dan menjadikan keluarga sebagai perhatian utama,” katanya

Ia berharap pembangunan ketahanan keluarga dapat mewujudkan keluarga berkualitas yang mempunyai peran sangat penting dalam pembangunan nasional. (DKP3AKaltim/rdg)

Kaltim Sudah Diatas CPR Nasional

Samarinda — Pengendalian penduduk  dan keluarga berencana adalah salah satu dari 18 Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar sesuai dengan Pasal 12 ayat (2) huruf h, UU Nomor 23 tahun 2014 serta Pergub Kaltim Nomor 59 tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Tugas dan Tata Kerja Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perindungan Anak (DKP3A) Kaltim.

Gubernur Kaltim Isran Noor melalui Karo Kesejahteraan Rakyat Setdaprov Kaltim H Elto, dalam sambutannya menyampaikan, urusan pengendalian penduduk dan KB mempunyai sub urusan daerah provinsi yaitu pengendalian penduduk (Dalduk), KB dan Keluarga Sejahtera (KS), dan khusus pada pengendalian penduduk memiliki sub urusan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Daerah Provinsi dalam rangka pengendalian kualitas penduduk.

Pada kegiatan Pelayanan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dengan tema Meningkatnya Prevalensi Peserta KB Aktif Menuju Penguatan Pembangunan Ketahanan Keluarga Yang Siap Menghadapi Era Revolusi Industri 4.0, berlangsung di Hotel Selyca Mulia Samarinda, Rabu (26/06/2019), Elto mengatakan sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019 salah satunya adalah meningkatkan pemakaian alat/obat kontrasepsi (contraceptive prevalence rate) / CPR 66,00%.

“Sedangkan capaian CPR Kaltim per bulan April 2019 sebesar 69,72 %, artinya ada 7 diantara 1 pasangan usia subur (PUS) tahun tersebut sedang memakai suatu cara ber-KB,” ujarnya.

Perbedaan CPR di Kaltim, lanjut Elto, antara kabupaten dan kota hanya mempunyai selisih margin sebesar 3,56 poin, kabupaten = 72,2 dan kota = 68,7. Ini menunjukkan bahwa strategi pendekatan program KB di Kaltim hampir sama kuatnya.

“CPR Kaltim per April 2019 sebesar 71,1%, terdapat kenaikan 0,8 poin dibanding CPR Kaltim per Desember 2018 yaitu sebesar 70,2% dan secara keseluruhan Kaltim sudah diatas dari CPR Nasional,” katanya.

Namun bila dilihat secara kuantitas besaran jumlah kabupaten dan kota yang mempunyai pasangan usia subur dan peserta KB aktif adalah Kabupaten Kutai Kertanegara (Kukar) sebanyak 138,454 pasangan usia subur (PUS) dan 102.642 peserta aktif (PA) dengan CPR 74,14%. serta Kota Samarinda sebanyak 145.142 PUS dan 99.033 PA dengan CPR 68,23%.

Keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat menjadi benteng utama dalam ketahanan keluarga untuk mewujudkan keluarga berkualitas, dengan dasar kondisi keluarga yang mencakup aspek pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial, budaya, kemandirian keluarga dan mental spiritual serta nilai-nilai agama. (DKP3AKaltim/rdg)

 

PPU Dan Balikpapan Capai CPR Tertinggi

Samarinda — Untuk meningkatkan pemahaman terkait pengendalian penduduk, Keluarga berencana dan ketahanan keluarga, Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perindungan Anak (DKP3A) Kaltim menggelar kegiatan Pelayanan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dengan tema Meningkatnya Prevalensi Peserta KB Aktif Menuju Penguatan Pembangunan Ketahanan Keluarga Yang Siap Menghadapi Era Revolusi Industri 4.0, berlangsung di Hotel Selyca Mulia Samarinda, Rabu (26/06/2019).

Kabid Pengendalian Penduduk dan KB Sihabudin mengatakan, program pengendalian penduduk merupakan salah satu strategi dalam menyukseskan pembangunan di Indonesia. Pemerintah menggalakkan program Keluarga Berencana (KB) untuk menekan laju pertumbuhan penduduk.

Sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019 salah satunya adalah meningkatkan pemakaian alat/obat kontrasepsi (contraceptive prevalence rate) /CPR 66, 00%.

“Kabupaten/kota yang berhasil mencapai CPR tertinggi secara kuantitatif dengan prosentase masing-masing adalah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) sebesar 77,48%, dan Kota Balikpapan sebesar 69,11%,” ujarnya.

Namun bila dilihat secara kuantitas besaran jumlah kabupaten dan kota yang mempunyai pasangan usia subur dan peserta KB aktif adalah Kabupaten Kutai Kertanegara (Kukar) sebanyak 138,454 pasangan usia subur (PUS) dan 102.642 peserta aktif (PA). “Disusul Kota Samarinda sebanyak 145.142 PUS dan 99.033 PA,” imbuhnya.

Sedangkan pembangunan keluarga adalah upaya koperhensif, koordinatif dan optimal secara berkelanjutan oleh Pemerintah Pusat, Provinsi dan Daerah, pemangku kepentingan terkait dan masyarakat dalam menciptakan, mengoptimalisasi keuletan dan ketangguhan keluarga untuk berkembang guna hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan serta kebahagiaan lahir batin.

Ia berharap melalui kegiatan ini dapat mewujudkan keluarga berencana dalam keselarasan gender dan anak pada aspek pengendalian penduduk.

Kegiatan ini diikuti sebanyak 100 peserta terdiri dari organisasi/instansi vertical, OPD Pemprov Kaltim, OPD Kota Samarinda, OPD Pengendalian penduduk dan KB di 10 kabupaten/kota, LM dan Forum Anak.

Sementara narasumber pada kegiatan ini yaitu Dinas KP3A Kaltim, Perwakilan BKKBN Kaltim, DPPKBPPPA Kabupaten Paser, dan Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Kaltim. (DKP3AKaltim/rdg)

Pembangunan Gender Harus Berjejaring, Terintegrasi dan Saling Menguatkan

Samarinda — Revolusi Industri 4.0 tentunya memberikan peluang besar sekaligus menjadi tantangan tersendiri bagi Provinsi Kaltim. Pemanfataan Teknologi Informasi dan Informasi (TIK) harus dapat merangsang inovasi, meyediakan ide dan sumber daya yang bervariasi, tetapi disisi lain dapat memunculkan berbagai ancaman kejahatan terhadap perempuan dan anak seperti pornografi dan cyber crime.

Hal ini disampaikan Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Abdul Gafur Mas’ud pada gelaran Rakorda Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2019, Selasa malam (18/06/2019).

Melihat peluang dan tantangan ini, perempuan dan anak harus mengikuti perubahan global yang terjadi. Pemanfaatan TIK membutuhkan perubahan mindset, visi, misi, tata nilai, strategi dan budaya kerja dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pembangunan PPPA.

“Hal ini diharapkan berimplikasi pada perubahan arak kebijakan, strategi dan implementasi pembangunan PPPA ditingkat nasional maupun daerah,” ujarnya.

Ia berharap, upaya percepatan kesetaraan perempuan dan anak di Kaltim khususnya PPU tidak bisa hanya diilakukan oleh pemangku kepentingan PPPA, tetapi harus berjejaring, terintegrasi, harus saling menguatkan, dan memberikan apresiasi.

“Semoga Rakorda ini dapat memotivasi Kabupaten PPU dan kabupaten/kota lainnya untuk meningkatkan komitmen dalam pembangunan PPPA di Kaltim,” (DKP3AKaltim/rdg)

 

Rakorda PPPA, Tingkatkan Kesetaraan Gender di Era Revolusi Industri 4.0

Samarinda — Untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan, dimana antara perempuan dan laki-laki memiliki akses, kesempatan, berpartisipasi dan kontrol serta merasakan manfaat yang sama atas pembangunan, Dinas Kependudukan Permberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim menggelar Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2019, dengan tema “Meningkatkan Kesetaraan Gender Di Era Revolusi Industri 4.0 Untuk Kalimantan Timur Yang Berdaulat”.

Gubernur Kaltim melalui Plt Sekda Provinsi Kaltim H M Sa’bani dalam sambutannya mengatakan, Komitmen Pemerintah Provinsi Kaltim dalam mencapai kesetaraan gender tergambar dari Visi ”Berani untuk Kalimantan Timur Berdaulat”, selanjutnya visi tersebut dijabarkan dalam 5 misi dimana misi pertama yaitu Berdaulat Dalam Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Berakhlak Mulia dan Berdaya Saing, Terutama Perempuan Pemuda dan Penyandang Disabilitas.

“Pembangunan bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mewujudkan kesejahteraan rakyat,” ujarnya.

Pengarusutamaan  Gender  merupakan strategi pembangunan  yang dapat  menempatkan rakyat pada posisi aktif sebagai aktor pembangunan agar  memiliki peran dan kedudukan dalam kehidupan berkeluarga, berma-syarakat, berbangsa dan bernegara, PUG tak terpisahkan dari kegiatan fungsional utama semua instansi dan lembaga pemerintah di tingkat pusat dan daerah.

 

Kepala Dinas KP3A Kaltim Halda Arsyad dalam laporannya mengatakan, Visi dan Misi Pemprov Kaltim menjadi pedoman dalam Pelaksanaan Pembangunan PPPA Kaltim. “Selanjutnya dijabarkan melalui Program Prioritas yang meliputi Penguatan Kelembagaan Perlindungan Perempuan dan Anak, Program Peningkatan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak, Program Penanggulangan Kemiskinan Bidang Pemberdayaan Perempuan,” ujarnya.

Halda mengungkapkan, Kesetaraan Gender di Kaltim dapat diukur dari Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Data tahun 2017 dan tahun sebelumnya 3 tahun terdahulu dari buku PMBG tahun 2018, bahwa Kaltim baik IPG dan IDG berada diurutan ke 3 terbawah se-Indonesia.

“Artinya Kaltim masih terjadi ketimpangan/ketidaksetaraan Gender, sedangkan ukuran keberhasilan Pembangunan Manusia diukur melalui IPM yang berada pada urutan ke-3 teratas se-Indonesia setelah DKI Jakarta dan Yogyakarta,” katanya.

“Ketimpangan / ketidaksetaraan pembangunan gender disebabkan oleh pelaksanaan pengarusutamaan gender (PUG) yang belum maksimal, walaupun sudah mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun,” imbuhnya.

Kondisi ini menjadi tantangan dan tugas bersama, perlu adanya komitmen Pemerintah baik di Provinsi/Kabupaten/Kota, kerjasama dan koordinasi yang lebih intents antar lembaga/instansi terkait, organisasi masyarakat dan perguruan tinggi, sehingga tidak ada lagi marginalisasi, subordinasi, stereotype, beban ganda dan kekerasan seperti KDRT, trafficking dan sebagainya.

Ia juga menambahkan, perubahan zaman telah membuat semua lini untuk memanfaatkan dan mengelola Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Sistem birokrasi, jasa, niaga dan lain-lain, kini memasuki mekanisme kompetisi global berbasis internet atau revolusi industri 4.0 yaitu perubahan dalam mekanisme produksi barang/jasa dengan penggunaan internet  sebagai ciri utama.

“Pemanfaatan Sistem Informasi Online (SIMFONI) Perlindungan  Perempuan dan Anak, Sistem Administrasi Kependudukan (SIAK), dan Sistem Informasi Geografi (GIS) Pembangunan PPPA serta Ojek Online Bersama Lindungi Anak (Ojol Berlian) merupakan salah satu inovasi dalam pemanfaatan TIK dalam menghadapi tantangan era digitalisasi yang telah dilakukan oleh DKP3A Kaltim dalam menyongsong RI 4.0,” ujarnya.

Ia berharap, kegiatan ini dapat meningkatkan Penguatan komitmen memasuki era Revolusi Industri 4.0 melalui kolaborasi, inovasi, dan pemanfaatan TIK bagi PPPA. Kapasitas SDM meningkat dan penyelarasan capaian target kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Kegiatan ini berlangsung di Pendopo Bupati PPU, Selasa malam (18/06/2019). Diikuti sebanyak 200 peserta terdiri dari DPPPA Kabupaten/Kota se Kaltim, OPD terkait, instansi vertical, LM/Organisasi pemerhati perempuan dan anak. Tampak hadir Sesmen PPPA RI Pribudiarta Nur Sitepu, Kepala Biro Perencanaan & Data KPPPA Fakih Usman, Bupati PPU Abdul Gafur Mas’ud dan Wakil Bupati Hamdan. (DKP3AKaltim/rdg)

DKP3A Kaltim Beri Bantuan Korban Terdampak Banjir

Samarinda — Dinas Kependudukan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim memberikan bantuan kepada korban banjir yang terdampak di posko pengungsian wilayah Kecamatan Samarinda Ulu, Rabu (12/6).

Kepala Dinas KP3A Kaltim Halda Arsyad melalui Kabid PPPA Noer Adenany mengatakan, bantuan yang diserahkan yaitu kebutuhan untuk perempuan dan anak. Bantuan di distribusikan di Kantor TP-PKK Kota Samarinda yang menjadi salah satu posko pengungsian.

“Kami sudah menyerahkan kebutuhan warga terdampak banjir khusus untuk perempuan dan anak yaitu pakaian bayi, bubur bayi, popok, minyak telon, minyak kayu putih, susu dan pembalut. Ada pula karpet, selimut, buku bacaan, perlengkapan bermain anak seperti boneka, bola, dan congklak,” ujarnya.

Setelah menyerahkan bantuan di TP-PKK Kota Samarinda, Tim DKP3A Kaltim meninjau lokasi banjir di Jalan Pemuda. “Kita meninjau langsung karena rekan kita juga menjadi korban terdampak banjir,” imbuh Dany.

Ia mengimbau warga tetap menjaga kesehatan, mengingat dampak banjir dapat menimbulkan beberapa penyakit seperti diare, penyakit kulit, tifus dan DBD. Selain itu, bagi warga yang mengungsi ataupun tetap bertahan di rumah, harus tetap menjaga keamanan rumah.

“Semoga banjir cepat surut dan warga dapat beraktifitas kembali. Ketika banjir telah surut pun, mari kita tetap menjaga lingkungan dengan membuang sampah pada tempatnya sehingga tidak terjadi penyumbatan pada saluran drainase karena tumpukan sampah yang sulit terurai seperti sampah plastik,” ujarnya. (DKP3AKaltim/rdg)

Halda : Tingkatkan Semangat Kerja Dan Jaga Kedisiplinan

Samarinda — Jajaran pegawai di lingkungan Dinas Kependudukan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim mengikuti apel perdana pasca libur bersama Hari Raya Idul Fitri 1440 Hijriah, Senin (10/6/2019).
Kepala Dinas KP3A Kaltim Halda Arsyad dalam amanatnya menyampaikan, ucapan selamat Hari Raya Idul Fitri 1440 Hijriah kepada semua pegawai.
Ia juga berpesan agar kembali bekerja seperti biasa dan mengejar target-target yang belum tercapai melalui program kerja yang telah ditetapkan.
“Mari kita tingkatan semangat kerja dan tetap menjaga kedisiplinan, menepati jam kerja, bekerja sesuai Tupoksi, berdasarkan aturan dan ketentuan yang berlaku,” katanya.
Halda juga mengapresiasi kepada seluruh pegawai yang mengikuti apel perdana. “Saya sangat mengapresiasi kepada seluruh staf yang aktif di hari pertama dan tidak menambah jatah libur,” ujarnya.
Apel ini juga dirangkai dengan halal bihalal bersama seluruh pegawai. (DKP3AKaltim/rdg)

DKP3A Kaltim Gandeng Lazismu Berbagi Pada Rider Ojol Berlian

Samarinda — Setelah sukses launching Ojek Online Bersama Lindungi Anak (Berlian) beberapa waktu lalu, Dinas Kependudukan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim bekerjasama dengan Lembaga Zakat, Infak dan Shodaqoh Muhammadiyah (Lazismu) Kota Samarinda memberikan bingkisan kado lebaran kepada rider ojol yang tergabung dalam Ojol Berlian diantaranya Go-jek, Grab dan Go-SMT, berlangsung di Kantor DKP3A Kaltim, Sabtu (1/6/2019).

Kepala Dinas KP3A Kaltim Halda Arsyad melalui Sekretaris DKP3A Kaltim Zaina Yurda, mengatakan kegiatan ini merupakan upaya yang sangat strategis untuk berbagi dalam rangka menyambut idul fitri.

“ini upaya yang baik sekali. Kita harapkan dengan pembagian sembako ini untuk mereka, bisa menjadi satu hal yang berkah,” ujarnya.

Yurda juga berharap untuk tahun mendatang dapat terus bersinergi dan berkembang kepada lembaga lainnya.

Sementara itu, Marketing dan Promosi Kantor Lazismu Perjuangan Samarinda Doddy Novianto, mengungkapkan hal ini merupakan agenda rutin tahunan. Jika tahun-tahun sebelumnya, pihaknya lebih banyak memberikan bingksan kepada pasukan kuning dan guru TK atau guru ngaji, maka tahun ini para driver ojol turut menjadi penerimanya.

“Kegiatan ini merupakan salah satu dukungan kami terhadap program Ojol Berlian yang diinisiasi oleh Dinas Kependudukan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,” ujarnya.

Bingkisan yang diserahkan berjumlah 40 paket. Hadir pada kegiatan ini Kabid PPPA Noer Adenany, Kasi Tumbuh Kembang Anak Siti Mahmudah I K, Kasi Perlindungan Anak Siti Khotijah dan Kasi Perlindungan Perempuan Fachmi Rozano. (DKP3AKaltim/rdg)

Kita Indonesia, Kita Pancasila

Samarinda — Sabtu, 1 Juni 2019 diperingati sebagai Peringatan Hari Kelahiran Pancasila. Pancasila sebagai dasar Negara, ideologi negara dan pandangan hidup bangsa yang digali oleh para “pendiri bangsa” merupakan suatu anugerah yang tiada tara dari Tuhan Yang Maha Esa untuk bangsa Indonesia.

Kepala Dinas Kependudukan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim Halda Arsyad, melalui Sekretaris DKP3A Kaltim Zaian Yurda menyampaikan, Pancasila sebagai suatu keyakinan dan pendirian yang asasi harus terus diperjuangkan, tertanam dalam hati yang suci dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari.

Sesuai dengan pesan Presiden RI Joko Widodo bahwa kita berusaha mengenang dan merefleksikan momentum sejarah yang oleh pendiri bangsa berhasil menggali nilai-nilai fundamental.

“Dengan merayakan Hari Kelahian Pancasila, kita bangun kebersamaan dan harapan untuk menyongsong kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih baik,” ujarnya.

Pancasila sebagai leitstars dinamis, bintang penuntun mengandung visi misi negara yang memberikan orientasi, arah perjuangan dan pembangunan bangsa ke depan.

Indonesia untuk kita semua dan Pancasila adalah rumah kita semua, sebagai bangsa besar kita tidak akan meninggalkan sejarah.untuk itu diperlukan kesadaran dan pemahaman untuk saling menghormati, bekerjasama, gotong royong dalam menyelesesaikan permasalahan yang ada. Kondisi demikian dapat berkembang melalui budaya politik kewargaan yang demokratis. Budaya politik yang menumbuhkan dan merawat harapan bukan menimbulkan ketakutan. Kita Indonesia, Kita Pancasila adalah sosok yang percaya diri, optimis dan penuh harapan dalam menatap masa depan sebagai bangsa yang maju, adil dan makmur.

“melalui peringatan Hari Kelahiran Pancasila ini, Pancasila perlu dijadikan sebagai sumber inspirasi “politik harapan” dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kita bersatu membangun bangsa untuk merealisasikan tatanan kehidupan masyarakat yang rukun, damai, adil dalam kemakmuran dan makmur dalam keadilan. Kita Indonesia, Kita Pancasila,” imbuh Yurda.

Peringatan ini berlangsung di Lobi DKP3A Kaltim dan juga serentak diseluruh Indonesia. (DKP3AKaltim/rdg)